Hamas Mau Lucuti Senjata asal Solusi Dua Negara Diterapkan

GERAKAN Palestina Hamas mengaitkan pelucutan senjatanya dengan penerapan solusi dua negara untuk menyelesaikan masalah di Palestina. Demikian menurut laporan surat kabar pro-pemerintah Turki Hurriyet pada Rabu (15/10) mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut.

Sebelumnya pada Selasa (14/10), Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa jika Hamas tidak memenuhi janjinya untuk melucuti senjata, "Kami (AS) akan melucuti senjata mereka."

"Putaran kedua negosiasi telah dimulai di Prancis. Hamas menyatakan siap menyerahkan kendali Jalur Gaza kepada pemerintahan teknokratis, tetapi mereka juga mengaitkan penyerahan senjatanya dengan perlu dicapai solusi dua negara," kata sumber berita itu seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.

Baca juga : Presiden Mesir Al-Sisi bersama Trump Pimpin KTT Perdamaian Internasional

Pada Senin (13/10), Presiden Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandatangani dokumen komprehensif tentang gencatan senjata konflik Gaza.

Masih pada hari yang sama, gerakan Palestina Hamas membebaskan 20 sandera yang masih hidup yang ditawan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 sebagai bagian dari perjanjian dengan Israel.

Kantor Media Tahanan Palestina mengonfirmasi bahwa Israel sudah membebaskan pula sebanyak 1.718 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dan 250 narapidana lain yang menjalani hukuman penjara jangka panjang.

Baca juga : Hamas Bebaskan Sandera Israel Besok sebelum KTT Gaza di Mesir

Rencana perdamaian Gaza yang terdiri dari 20 poin dari Trump diumumkan pada 29 September.

Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.

Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas atau faksi bersenjata lain Palestina tidak memiliki peran di dalam pemerintahan Jalur Gaza. 

Kendali atas daerah kantong itu harus dialihkan kepada komite teknokratis yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin Trump. (Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)