Perundingan Israel dan Hamas di Mesir Dibayangi Bombardir di Gaza

PEJABAT Israel dan Hamas dijadwalkan bertemu secara tidak langsung pada Senin (6/10) di Mesir untuk membahas rencana penghentian perang Jalur Gaza, Palestina, yang didukung Amerika Serikat (AS). Pertemuan ini berlangsung di tengah gempuran udara dan artileri Israel yang terus berlanjut di wilayah tersebut.

Para mediator berharap perundingan ini dapat menyepakati tahap awal dari kesepakatan yang mencakup penghentian pertempuran, pembebasan sandera Israel sebagai imbalan pembebasan tahanan Palestina, serta peningkatan bantuan kemanusiaan.

"Kami ingin ini terjadi secepatnya. Jika tidak, saya rasa seluruh kesepakatan akan terancam," kata Menteri Luar Negeri Marco Rubio dalam program This Week di ABC, Minggu (5/10).

Baca juga : Israel Tetap Desak Pembebasan Semua Sandera setelah Hamas Terima Proposal Gencatan Senjata

Ia mengatakan pembahasan awal akan menyoroti aspek teknis pertukaran sebelum menyentuh isu keamanan dan masa depan politik Gaza. 

"Jika ada pertempuran aktif yang sedang berlangsung, Anda tidak bisa melakukannya," dia mengingatkan.

Delegasi Mulai Tiba di Mesir

Khalil al-Hayya, ketua tim negosiator Hamas yang selamat dari upaya pembunuhan Israel bulan lalu, tiba di Mesir pada Minggu untuk memimpin delegasinya. 

Baca juga : Blinken Yakin Kesepakatan Gaza Disetujui, meski Ada Persoalan Kritis

Delegasi Israel diperkirakan tiba di Sharm el-Sheikh pada Senin. Kepala negosiator Ron Dermer belum dipastikan hadir, tergantung perkembangan pembicaraan, demikian menurut sumber yang mengetahui proses itu.

Utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff dan penasihat senior Jared Kushner juga dilaporkan akan turut serta, menurut harian milik pemerintah Mesir, Al-Ahram, meski waktu kehadiran mereka belum dipastikan.

Dalam unggahan di Truth Social pada Minggu, Donald Trump mengatakan tim teknis akan mulai mengklarifikasi detail akhir dari rencana tersebut setelah diskusi yang sangat positif dengan Hamas dan negara-negara Arab serta Muslim pada akhir pekan. 

"Waktu adalah yang paling penting atau pertumpahan darah besar-besaran akan menyusul," katanya.

Tekanan Regional

Upaya negosiasi hidup kembali bulan lalu setelah Israel melancarkan serangan udara ke Doha, Qatar, yang menargetkan pimpinan politik Hamas. 

Para pejabat senior Hamas selamat. Namun langkah tersebut memicu kemarahan Qatar dan negara-negara Teluk yang kemudian menekan Trump agar mendorong kesepakatan gencatan senjata yang dapat diterima dunia Arab.

Mesir, Qatar dan Turki turut menekan Hamas untuk menyikapi secara positif rencana 20 poin yang dipaparkan Trump usai bertemu pemimpin Arab, Islam, dan Netanyahu di Washington.

Rencana itu menyerukan penarikan bertahap pasukan Israel dari Gaza, pelucutan senjata Hamas, serta pembentukan komite teknokrat Palestina yang akan mengelola urusan sipil di bawah pengawasan badan internasional. 

Usulan tersebut juga tidak mencantumkan pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza, isu yang sebelumnya memicu kontroversi.

Anggota Hamas yang menyerahkan senjata akan menerima amnesti, dan mereka yang ingin meninggalkan Gaza diberi jalur aman sesuai rancangan awal.

Kekhawatiran Hamas dan Tuntutan Jaminan

Serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Sejak saat itu, operasi militer Israel yang brutal di Gaza menewaskan lebih dari 67.000 warga Palestina, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Komisi PBB dan organisasi HAM menyebut tindakan Israel sebagai genosida.

Hamas dikabarkan meminta garis waktu jelas untuk penarikan Israel. "Israel akan mengatakan mereka tidak akan pergi," ungkap seorang mantan pejabat Mesir yang enggan disebutkan namanya karena sensitivitas diplomasi tersebut.

Mousa Abu Marzouk, anggota biro politik Hamas, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa waktu 72 jam dalam rencana Trump tidak realistis untuk pengumpulan jenazah sandera. 

"Bagi sebagian dari mereka, bisa memakan waktu berbulan-bulan," ujarnya.

Kelompok itu juga ingin jaminan dari Washington bahwa Israel tidak akan melanjutkan serangan setelah sandera dikembalikan. 

Menurut mantan pejabat Mesir itu, tahap pertama yang diupayakan Kairo adalah setidaknya menghentikan tembakan dan membebaskan para sandera, sebelum menekan Trump untuk menegosiasikan jadwal penarikan Israel.

Sikap Israel dan Perpecahan Regional

"Ada banyak celah yang perlu diisi. Kita membutuhkan lebih banyak diskusi tentang bagaimana menerapkannya, terutama mengenai tata kelola dan pengaturan keamanan," ujar Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty.

Juru bicara pemerintah Israel, Shosh Bedrosian, dalam konferensi pers Minggu menyatakan Israel telah menyetujui fase pertama yang mencakup pembebasan seluruh sandera dan penarikan pasukan ke garis tertentu. 

"Adapun fase kedua, yaitu pelucutan Hamas dan demiliterisasi Gaza, akan terjadi baik melalui jalur diplomatik, sesuai rencana Trump atau melalui jalur militer oleh Israel," katanya.

Trump telah meminta Israel menghentikan pengeboman Gaza setelah Hamas menyatakan persetujuan bersyarat terhadap rancangan itu pada Jumat. 

Pada Minggu, Bedrosian menyebut Pasukan Pertahanan Israel telah diperintahkan menghentikan sementara penyerangan ke Kota Gaza dan mengurangi beberapa pengeboman, meski mereka tetap dapat menembak untuk tujuan pertahanan.

Namun, warga di Kota Gaza menyatakan tidak ada tanda-tanda perlambatan. Kementerian Kesehatan Gaza menyebut sedikitnya 152 orang tewas sejak Jumat dan 21 di antara mereka tewas dalam 24 jam terakhir. Sekitar 70% jenazah yang masuk rumah sakit dalam dua hari terakhir berasal dari Kota Gaza.

"Tidak ada yang berubah sejak Hamas menyetujui kesepakatan Trump. Malah, serangan Israel semakin parah," kata Maysaa Nasr, ibu dua anak berusia 34 tahun dari Kota Gaza. 

"Kami menghadapi segala macam senjata, peluru artileri, serangan udara, drone, dan kendaraan peledak. Pengeboman datang dari segala arah. Kami kelelahan," lanjutnya.

Ketegangan dengan Dunia Arab

Perbedaan sikap tak hanya terjadi antara Israel dan Hamas, tetapi juga antara Israel dan negara-negara Arab. Netanyahu pada Minggu mengatakan kepada keluarga sandera bahwa ia tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina memainkan peran dalam pemerintahan Gaza pascaperang.

Namun, negara-negara Arab dan Muslim bersikeras peran itu penting. Dalam pernyataan bersama, menteri luar negeri Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Pakistan, Turki, Arab Saudi, dan Qatar menyatakan setiap perjanjian damai harus mengarah pada penarikan penuh Israel dan pembangunan kembali Gaza serta menciptakan jalan menuju perdamaian yang adil berdasarkan solusi dua negara.

Hamas juga menolak menyerahkan senjata, salah satu tuntutan utama Israel dan AS. Rencana Trump menyerukan proses demiliterisasi Gaza yang diawasi pihak independen dan memuat penghapusan permanen senjata.

Harapan dan Skeptisisme

Analis politik dan mantan diplomat Mesir Hesham Youssef menilai ada optimisme, tetapi hambatan tetap besar. 

"Semua orang telah menunggu sejak Januari atau selama dua tahun terakhir untuk mendapatkan sesuatu yang serius. Dan mereka merasa bahwa kali ini, setidaknya ada pembicaraan serius," katanya. 

Namun ia mengingatkan, harapan itu bisa pupus karena baik Netanyahu maupun koalisinya tidak mengubah posisi mereka dengan cara apa pun.

Netanyahu juga mendapat tekanan dari dalam negeri. Sejumlah keluarga sandera dan oposisi menuduhnya memperpanjang perang demi keuntungan politik. Kelompok sayap kanan di koalisinya berulang kali mengancam akan menjatuhkan pemerintah jika Israel menyetujui kesepakatan damai.

Namun, aksi demonstrasi terus berlangsung di Tel Aviv menuntut kesepakatan pertukaran sandera. 

Senin (6/10) dini hari, aktivis Israel memasang instalasi besar di pantai Tel Aviv dekat Kedutaan AS bertuliskan, "Semua Mata Tertuju pada Anda," ditujukan kepada Trump. (The Washington Post/I-2)