Konferensi PBB Adopsi Kerangka Kerja untuk Solusi Dua Negara

KONFERENSI dua hari yang digelar di markas besar PBB, New York, telah menghasilkan sebuah kerangka kerja baru yang digambarkan sebagai terpadu dan dapat ditindaklanjuti untuk mewujudkan solusi dua negara antara Palestina dan Israel. 

Hal ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, pada hari Selasa (29/7).

Dalam pidatonya, yang disiarkan televisi nasional Al Ekhbariya, bin Farhan mengatakan bahwa dokumen akhir konferensi menawarkan kerangka implementatif guna mencapai perdamaian dan keamanan bagi semua pihak. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci isi dari dokumen tersebut.

Baca juga : Indonesia Apresiasi Rencana Inggris Akui Negara Palestina

Konferensi ini dipimpin bersama oleh Arab Saudi dan Prancis, dengan melibatkan sejumlah pejabat senior dari berbagai negara. Tujuan utama pertemuan adalah untuk membahas pengakuan resmi terhadap kenegaraan Palestina serta mencari jalan konkret dalam pelaksanaan solusi dua negara.

Saat ini, dari 193 anggota PBB, setidaknya 142 negara telah mengakui kedaulatan Palestina. Negara tersebut pertama kali dideklarasikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada 1988, saat masih berada dalam pengasingan.

Sebelum konferensi berlangsung, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa negaranya akan secara resmi mengakui Palestina pada bulan September.

Baca juga : Negara-Negara Arab Desak Hamas Serahkan Senjata dan Akhiri Kekuasaan di Gaza

Dalam sambutannya pada hari pertama konferensi, Bin Farhan menekankan pentingnya memberikan hak yang sah kepada rakyat Palestina sebagai kunci keamanan Timur Tengah. 

Dia juga menyerukan penghentian krisis kemanusiaan di Gaza serta menuntut akuntabilitas atas pelanggaran yang terjadi.

Bin Farhan kembali menegaskan pentingnya Prakarsa Perdamaian Arab tahun 2002 sebagai dasar bagi penyelesaian konflik secara adil. Inisiatif tersebut menawarkan normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dengan syarat Israel menarik diri dari wilayah-wilayah yang didudukinya sejak tahun 1967 dan mendukung pendirian negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Namun, konferensi ini mendapat penolakan dari Israel dan Amerika Serikat. Washington menilai bahwa forum tersebut berisiko memperpanjang konflik yang saat ini berlangsung di Gaza.

Sebabkan krisis pangan

Pertemuan ini diadakan di tengah meningkatnya kekerasan di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 60.000 warga Palestina, menghancurkan infrastruktur dan menyebabkan krisis pangan parah di wilayah tersebut.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga tengah menghadapi tuduhan genosida dalam proses yang berlangsung di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait agresinya di wilayah Gaza. (Anadolu/Fer/I-1)