Menanti Gencatan Senjata Thailand-Kamboja di Tengah Konflik Perbatasan

HARAPAN gencatan senjata tercapai antara Thailand dan Kamboja mulai terbuka setelah kedua negara menyatakan kesediaan untuk memulai dialog guna mengakhiri pertikaian perbatasan paling mematikan dalam lebih dari sepuluh tahun terakhir.

Pertemuan pemimpin Thailand dan Kamboja dijadwalkan berlangsung pada Senin (28/7) di Malaysia. Kini, seluruh mata akan tertuju pada pertemuan tersebut yang diharapkan dapat membuka jalan menuju gencatan senjata.

Konflik kedua negara membuat krisis kemanusiaan yang memaksa lebih dari 200.000 orang mengungsi di sepanjang wilayah perbatasan. Pemerintah Thailand mencatat 138.000 warganya dievakuasi dari zona konflik sedangkan Kamboja melaporkan sedikitnya 35.000 pengungsi.

Baca juga : 13 Warga Negara Kamboja Tewas dalam Perang Kontra Thailand

"Thailand setuju secara prinsip untuk memberlakukan gencatan senjata," demikian pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Thailand.

Pernyataan itu menyusul unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menghubungi Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri sementara Thailand Phumtham Wechayachai.

Trump mengatakan kedua pemimpin sepakat untuk bertemu dan segera menyusun kesepakatan gencatan senjata.

Baca juga : Malaysia dan Tiongkok Serukan Thailand dan Kamboja Berdamai

Kementerian Luar Negeri Thailand mengonfirmasi percakapan antara Trump dan Phumtham dan menegaskan bahwa isu gencatan senjata menjadi pokok bahasan utama. Dalam komunikasi tersebut, Phumtham meminta agar Trump menyampaikan kepada pihak Kamboja bahwa Thailand ingin segera mengadakan dialog bilateral.

Sementara itu, PM Kamboja Hun Manet menyatakan sikap negaranya yang mendukung penghentian konflik. "Kamboja menyetujui usulan untuk segera dan tanpa syarat melakukan gencatan senjata antara kedua angkatan bersenjata," kata Hun Manet.

Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat pada Jumat di New York terkait konflik tersebut. Dalam pernyataannya, Duta Besar Kamboja untuk PBB, Chhea Keo, menegaskan negaranya menginginkan gencatan senjata segera dan penyelesaian damai terhadap konflik. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas bentrokan bersenjata tersebut dan mendesak kedua negara untuk segera menyepakati gencatan senjata serta menggelar perundingan yang mengarah pada solusi jangka panjang.

"Sekretaris Jenderal mengutuk jatuhnya korban jiwa yang tragis dan tidak perlu, luka-luka yang diderita warga sipil, serta kerusakan terhadap rumah dan infrastruktur di kedua pihak," kata juru bicara wakil Guterres, Farhan Haq, dalam sebuah pernyataan.

Konflik Thailand-Kamboja merupakan eskalasi tajam dari sengketa perbatasan yang telah berlangsung lama antara kedua negara Asia Tenggara tersebut. Keduanya berbagi garis perbatasan sepanjang 800 kilometer dengan sejumlah titik masih diperebutkan.

Sengketa sempat mereda setelah putusan Mahkamah Internasional pada 2013. Namun ketegangan kembali memuncak pada Mei lalu ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam bentrok di perbatasan.

Hubungan kedua negara kian memburuk setelah mantan pemimpin Kamboja, Hun Sen, bulan lalu merilis rekaman percakapan telepon dengan mantan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra yang membahas isu perbatasan.

Bocoran tersebut memicu krisis politik di Thailand. Paetongtarn dituding tidak cukup membela negaranya dan dianggap mengkritik militer sendiri. Akibatnya, ia kemudian diskors dari jabatannya melalui putusan pengadilan. (I-2)