Malaysia dan Tiongkok Serukan Thailand dan Kamboja Berdamai

THAILAND dan Kamboja terlibat konflik berdarah di perbatasan mereka, kemarin. Sejumlah pihak menyerukan kedua negara untuk segera melakukan negosiasi untuk berdamai.

Salah satunya ialah Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. Ia meminta Thailand dan Kamboja segera menahan diri dan menghentikan konflik di perbatasan mereka. Pernyataan itu ia sampaikan, kemarin, menyusul bentrokan mematikan antara kedua negara Asia Tenggara tersebut.

"Paling tidak, kita bisa berharap mereka mundur dan semoga mencoba bernegosiasi," kata Anwar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Organisasi regional tersebut juga mencakup Thailand dan Kamboja.

Baca juga : Thailand Batasi Akses Perbatasan, Kamboja Tangguhkan Impor

"Perkembangannya mengkhawatirkan. Mereka ialah anggota penting ASEAN. Mereka sangat dekat dengan Malaysia dan saya telah menyampaikan pesan kepada kedua PM. Saya berharap dapat berbicara dengan keduanya malam ini," ujar Anwar kepada awak media.

"Perdamaian adalah satu-satunya pilihan yang tersedia bagi negara-negara anggota ASEAN," tambahnya.

Mendorong perundingan 

Di luar ASEAN, Tiongkok berjanji akan berupaya meredakan konflik antara Thailand dan Kamboja serta mendorong kedua pihak untuk berunding. "Tiongkok menjunjung tinggi sikap yang adil dan tidak memihak serta akan terus memfasilitasi rekonsiliasi dan pelaksanaan negosiasi dengan caranya sendiri dan memainkan peran konstruktif dalam mendorong deeskalasi," ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, kemarin.

Baca juga : Segitiga Zamrud Berdarah: Sengketa Thailand-Kamboja Meledak Lagi

Beijing sangat prihatin dengan situasi yang sedang berlangsung. Harapannya, kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah ini melalui dialog dan perundingan.

Perselisihan antara Thailand dan Kamboja berlangsung selama puluhan tahun. Hubungan itu sempat berubah menjadi konflik bersenjata sekitar 15 tahun lalu. 

Ketegangan kembali meningkat pada Mei lalu, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak di perbatasan dalam kawasan yang disebut Segitiga Zamrud. Ini wilayah strategis karena perbatasan kedua negara bertemu dengan Laos dan menjadi lokasi sejumlah kuil bersejarah.

Membatasi akses

Sejak saat itu, hubungan kedua negara memburuk. Thailand membatasi akses lintas perbatasan dan Kamboja menangguhkan beberapa impor. Pada Rabu (23/7), lima tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat di distrik Nam Yuen, Provinsi Ubon Ratchathani.

Sehari kemudian, militer Kamboja menembakkan roket dan artileri ke wilayah Thailand. Salah satu granat menghantam rumah warga Thailand, menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang anak berusia lima tahun. Bentrokan terjadi di sekitar dua kuil yang terletak di perbatasan antara Provinsi Surin (Thailand) dan Oddar Meanchey (Kamboja). 

Serangan roket dari Kamboja menewaskan sedikitnya 11 warga sipil Thailand. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand, mayoritas korban berada di dekat stasiun pengisian bahan bakar, Provinsi Sisaket. Ini memicu serangan balasan dari jet F-16 Thailand terhadap dua target militer di Kamboja. 

Kedua pihak saling menyalahkan atas eskalasi tersebut. Thailand mengecam Kamboja sebagai tidak manusiawi, brutal, dan haus perang, serta menuduhnya menargetkan infrastruktur sipil.

Mengusir duta besar

Situasi diplomatik juga memburuk. Thailand mengusir duta besar Kamboja dan memanggil pulang utusannya sebagai reaksi atas insiden ranjau darat. Kedutaan Thailand di Phnom Penh mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Kamboja bila tidak memiliki keperluan mendesak.

Menanggapi situasi ini, Perdana Menteri Kamboja Hun Manet meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendesak untuk membahas agresi militer yang tidak beralasan. 

Di dalam negeri, konflik ini memperburuk krisis politik Thailand. Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra diberhentikan sementara sambil menunggu penyelidikan etik. Sebelumnya, ia sempat menghubungi mantan pemimpin Kamboja Hun Sen untuk meredakan ketegangan. Namun, isi panggilan tersebut bocor ke publik dan memicu penyelidikan.

Wajib militer

Di sisi lain, Hun Manet mengumumkan rencana untuk menerapkan wajib militer pada 2026. Ia menyebut meningkatnya ketegangan dengan Thailand sebagai alasan. 

Undang-undang wajib militer Kamboja ada sejak 2006 tetapi belum pernah diterapkan. Program ini akan memaksa warga usia 18–30 tahun untuk menjalani dinas militer selama dua tahun guna memperkuat kekuatan nasional sebesar 200.000 
personel.

Bentrokan tersebut terjadi hanya dua minggu setelah para menteri luar negeri ASEAN berkumpul di Kuala Lumpur bersama perwakilan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok dalam rangka memperkuat stabilitas regional.

Selain Thailand, Kamboja, dan Malaysia, ASEAN juga beranggotakan Brunei, Indonesia, Laos, Myanmar, Filipina, Singapura dan Vietnam. (AFP/Sputnik/RIA Novosti-OANA/Ant/I-2)