Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Tiongkok menyambut positif rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
"Tiongkok mendukung konferensi tingkat tinggi PBB mendatang tentang implementasi solusi dua negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (25/7).
Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X pada Jumat (25/7) menyatakan bahwa negara yang dipimpinnya siap mengakui kedaulatan Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September 2025 demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
"Masalah Palestina merupakan inti dari situasi Timur Tengah. Satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikannya terletak pada solusi dua negara," tambah Guo Jiakun.
Tiongkok, kata Guo Jiakun, akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB lain untuk mengakhiri konflik Gaza.
"Kami akan melanjutkan kerja sama demi meredakan krisis kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara, dan mewujudkan penyelesaian penuh, adil, dan langgeng atas masalah Palestina," ungkap Guo Jiakun.
Sedangkan terkait kondisi di Gaza yang semakin memburuk karena terhambatnya bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi tersebut, Guo Jiun mengatakan Tiongkok memantau dengan serius situasi terkini di Gaza.
"Kami berharap pihak-pihak terkait akan mencapai gencatan senjata dan meredakan situasi sesegera mungkin serta secara efektif meringankan krisis kemanusiaan," tambah Guo Jiakun.
Dalam pernyataannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini. Demiliterisasi Hamas, imbuhnya, serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya.
Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.
Atas pengumuman Macron tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan AS dengan tegas menolak keputusan Macron dan menyebutnya ceroboh karena mau mengakui negara Palestina.
Hingga saat ini, negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, tetapi Amerika Serikat tidak termasuk di antaranya. Pada 2024, Washington memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak 2024, Palestina telah diakui oleh sepuluh negara baru, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Sementara itu, para pemimpin Eropa seperti Irlandia, Spanyol, Skotlandia, menyambut baik pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina pada September. Mereka dengan menyebutnya sebagai langkah penting menuju perdamaian di Timur Tengah. (Ant/I-2)
Pakar UI Prof Suzie Sudarman menilai deklarasi perdamaian Gaza sarat kepentingan negara kuat dan berisiko menggeser tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Meskipun Amerika Serikat (AS) tetap menolak pengakuan negara Palestina, total 159 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakuinya.
GEDUNG Putih resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 20 poin yang diklaim mampu segera menghentikan perang Israel di Gaza.
AMERIKA Serikat (AS) meluncurkan rencana berani berisi 21 poin yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza dan menciptakan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menuduh Hamas menolak gencatan senjata dan membebaskan sandera.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved