Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok menyambut positif rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
"Tiongkok mendukung konferensi tingkat tinggi PBB mendatang tentang implementasi solusi dua negara," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing, Jumat (25/7).
Sebelumnya Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui akun media sosial X pada Jumat (25/7) menyatakan bahwa negara yang dipimpinnya siap mengakui kedaulatan Palestina di hadapan Majelis Umum PBB pada September 2025 demi perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Timur Tengah.
"Masalah Palestina merupakan inti dari situasi Timur Tengah. Satu-satunya cara yang layak untuk menyelesaikannya terletak pada solusi dua negara," tambah Guo Jiakun.
Tiongkok, kata Guo Jiakun, akan terus bekerja sama dengan negara-negara anggota PBB lain untuk mengakhiri konflik Gaza.
"Kami akan melanjutkan kerja sama demi meredakan krisis kemanusiaan, menerapkan solusi dua negara, dan mewujudkan penyelesaian penuh, adil, dan langgeng atas masalah Palestina," ungkap Guo Jiakun.
Sedangkan terkait kondisi di Gaza yang semakin memburuk karena terhambatnya bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi tersebut, Guo Jiun mengatakan Tiongkok memantau dengan serius situasi terkini di Gaza.
"Kami berharap pihak-pihak terkait akan mencapai gencatan senjata dan meredakan situasi sesegera mungkin serta secara efektif meringankan krisis kemanusiaan," tambah Guo Jiakun.
Dalam pernyataannya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan bahwa gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan pengantaran bantuan kemanusiaan adalah hal yang sangat dibutuhkan rakyat Gaza saat ini. Demiliterisasi Hamas, imbuhnya, serta jaminan keamanan dan pembangunan kembali bagi Gaza adalah tujuan selanjutnya.
Ia mengatakan bahwa dalam jangka panjangnya, komunitas internasional harus bahu-membahu memastikan berdirinya Negara Palestina dan menjamin negara tersebut dapat bertahan.
Atas pengumuman Macron tersebut, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan AS dengan tegas menolak keputusan Macron dan menyebutnya ceroboh karena mau mengakui negara Palestina.
Hingga saat ini, negara Palestina telah diakui oleh 147 negara, tetapi Amerika Serikat tidak termasuk di antaranya. Pada 2024, Washington memveto keanggotaan penuh Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sejak 2024, Palestina telah diakui oleh sepuluh negara baru, termasuk Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Armenia.
Sementara itu, para pemimpin Eropa seperti Irlandia, Spanyol, Skotlandia, menyambut baik pengumuman Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina pada September. Mereka dengan menyebutnya sebagai langkah penting menuju perdamaian di Timur Tengah. (Ant/I-2)
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
UNTUK pertama kali dalam lima dekade, ILO pada Senin (2/6) setuju meningkatkan status Palestina dari gerakan pembebasan nasional menjadi negara pengamat nonanggota.
PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia bersedia mengakui Israel jika negara tersebut juga mengakui kedaulatan Palestina mendapat tanggapan Kemenlu RI.
NEGARA kepulauan di Mediterania, Malta, akan mengakui Negara Palestina pada bulan depan. Langkah tersebut merupakan tanggung jawab moral negeri tersebut.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved