Netanyahu Dukung Israel Raya Mencakup Palestina hingga Saudi

VISI Israel Raya kembali diangkat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam wawancara pada Selasa (12/8) dengan i24 News, ia mengakui merasa sangat terhubung dengan visi Israel Raya mencakup wilayah Palestina yang diduduki serta sebagian Mesir, Yordania, Suriah, Libanon, dan Arab Saudi.

Netanyahu diperlihatkan amulet bergambar peta Tanah Perjanjian oleh pewawancara Sharon Gal. Gal kemudian bertanya kepada perdana menteri apakah ia merasa terhubung dengan visi Israel Raya. "Sangat," jawab Netanyahu.

Meskipun amulet itu sendiri tidak muncul di layar, istilah Israel Raya secara luas dipahami merujuk pada visi ekspansionis yang luas. Amulet ini sebelumnya digunakan oleh kelompok ultranasionalis Israel untuk mengeklaim sebagian Yordania, Mesir, dan Suriah, termasuk Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki, sebagai bagian dari negara Israel di masa depan.

Baca juga : Kritik Netanyahu, Australia Umumkan Rencana Akui Negara Palestina

Dalam wawancara tersebut, Netanyahu juga menggambarkan dirinya sedang menjalankan misi bersejarah dan spiritual. Komentarnya muncul di tengah pendudukan militer Israel yang sedang berlangsung di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan sebagian Libanon selatan serta Suriah selatan.

Didukung menteri

Pandangan serupa juga disuarakan oleh para menteri di pemerintahan Netanyahu. Tahun lalu, dalam film dokumenter, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich tampak sedang mengadvokasi perluasan perbatasan Israel hingga mencakup Damaskus.

Ia menyatakan bahwa Israel akan secara bertahap berkembang hingga mencakup tidak hanya seluruh wilayah Palestina, tetapi juga sebagian wilayah Yordania, Libanon, Mesir, Suriah, Irak, dan Arab Saudi. "Sudah tertulis bahwa masa depan Jerusalem akan meluas hingga ke Damaskus," ujarnya seraya mengusung ideologi Israel Raya.

Baca juga : Menkeu Israel Ingin Negara Yahudi Cakup Palestina hingga Saudi

Smotrich sebelumnya mengemukakan gagasan serupa dalam upacara peringatan seorang aktivis Likud di Paris pada 2023. Berbicara dari podium yang dihiasi peta Israel yang mencakup Yordania, ia secara kontroversial menyatakan bahwa tidak ada yang bernama rakyat Palestina.

Kehilangan kendali

Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menilai bahwa Benjamin Netanyahu kehilangan kendali karena pendudukan yang direncanakan Israel atas Kota Gaza yang sama sekali tidak dapat diterima. Komentar Luxon muncul di saat pemerintah koalisi konservatifnya mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan anggota lain aliansi keamanan Lima Mata, yaitu Australia, Inggris, Kanada, dalam upaya mengakui negara Palestina. 

Ditambah lagi, saat ini kecaman dan kemarahan internasional meningkat atas keputusan Israel baru-baru ini untuk memperluas perangnya guna menguasai Kota Gaza, pembatasan bantuan, dan kelaparan massal di wilayah tersebut. Luxon, pemimpin Partai Nasional yang condong ke kanan, mengatakan Netanyahu tidak mendengarkan tuntutan komunitas internasional agar bantuan kemanusiaan tanpa batas dikirimkan ke Gaza.

"Saya pikir Netanyahu sudah bertindak terlalu jauh. Saya pikir dia telah kehilangan kendali. Dan saya pikir apa yang kita saksikan semalam dengan serangan terhadap Kota Gaza benar-benar tidak dapat diterima," kata Luxon, kemarin, dalam beberapa komentar terkerasnya yang menentang tindakan Israel di Gaza hingga saat ini.

Kantor Netanyahu belum menanggapi komentar Luxon. "Kami menyatakan bahwa pemindahan paksa penduduk dan aneksasi Gaza akan menjadi pelanggaran hukum internasional," imbuh Luxon.

Perang tarif

Luxon bukan satu-satunya pemimpin Barat yang secara terbuka mengkritik Netanyahu dalam beberapa hari terakhir. Pada Selasa, pemimpin Australia Anthony Albanese mengatakan ia berbicara dengan Netanyahu tetapi mitranya itu menyangkal dampak kemanusiaan dari perang di Gaza.

Mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark, yang kemudian memimpin Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah keluar dari politik dalam negeri, mengecam pemerintahan koalisi Luxon pada Selasa karena tidak bergerak cukup cepat.

"Kami sekarang tampaknya tidak memiliki pendirian apa pun kecuali ingin menyelamatkan diri kami sendiri dalam perang tarif," ujarnya kepada lembaga penyiaran publik Selandia Baru, RNZ. "Saya pikir ini benar-benar posisi yang cukup memalukan bagi Selandia Baru."

Pembunuhan jurnalis

Terkait pembunuhan jurnalis Al Jazeera Anas Al-Sharif dan empat rekannya oleh Israel pada Minggu (10/8), Yayasan Hind Rajab (Hind Rajab Foundation/HRF) dan Pusat Hak Asasi Manusia Palestina (PCHR) mengajukan komunikasi Pasal 15 kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang menyerukan penyelidikan atas peristiwa itu. Tindakan tersebut digambarkan sebagai tindakan kriminal dan kejahatan perang yang jelas.

Menurut siaran pers yang dipublikasikan di situs web HRF, Yayasan Hind Rajab memfokuskan penyelidikannya pada rantai komando dan keputusan operasional yang menyebabkan pembunuhan Al-Sharif. PCHR memberikan dokumentasi yang cermat tentang jurnalis lain Al Jazeera yang terbunuh di Gaza.

Di antara jurnalis yang dianalisis dalam dokumentasi PCHR ialah Hussam Shabat, Ismail Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hamza Wael Al-Dahdouh, dan Samer Abu Daqa. Selain itu, HRF memetakan skema lebih luas dari mereka yang diduga terlibat dalam serangan yang menewaskan Al-Sharif dan rekan-rekannya, yakni Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, dan Moamen Aliwa.

Para pejabat senior militer Israel yang disebutkan dalam penyelidikan tersebut antara lain Kepala Staf Umum Angkatan Darat Israel, Eyal Zamir; Komandan Angkatan Udara Israel, Tomer Bar; dan Komandan Komando Selatan, Yaniv Asor. Di puncaknya, menurut HRF, terdapat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Selain kepemimpinan militer, HRF juga mengidentifikasi Avichay Adraee, anggota Divisi Media Arab dari Unit Juru Bicara Angkatan Darat Israel, sebagai pihak yang berperan dalam kampanye hitam yang berkelanjutan terhadap Al-Sharif. Ia diduga menciptakan persetujuan publik untuk pembunuhannya melalui klaim tak berdasar yang mengaitkannya dengan Hamas. (CNN/MEE/TRT/I-2)