Trump Ancam Tarif Tambahan untuk Negara Pendukung BRICS, Berlaku Mulai 1 Agustus

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam menerapkan tarif tambahan sebesar 10% terhadap negara-negara yang mendukung kebijakan aliansi BRICS.

Peringatan tersebut disampaikan Trump melalui media sosial, menyusul kecaman terhadap organisasi yang dipimpin Tiongkok, Rusia dan India itu.

"Setiap negara yang berpihak pada kebijakan BRICS yang anti-Amerika, akan dikenakan tarif tambahan sebesar 10%. Tidak akan ada pengecualian untuk kebijakan ini," tulis Trump seperti dilansir BBC News, Senin (7/7).

Baca juga : Indonesia Terkena Tarif AS  32 Persen, Kapan Resmi Berlaku?

Trump telah lama menyuarakan kritiknya terhadap BRICS, yang bertujuan meningkatkan posisi geopolitik negara-negara anggotanya serta menantang dominasi AS dan negara-negara Barat. 

Selain Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan sebagai pendiri, BRICS kini juga mencakup Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, yang secara kolektif mewakili lebih dari setengah populasi dunia.

Awalnya, batas waktu perundingan tarif ditetapkan pada 9 Juli. Namun, pejabat pemerintah AS menyebutkan bahwa kebijakan tarif tambahan akan mulai diberlakukan pada 1 Agustus. 

Baca juga : AS Terapkan Tarif Impor 25 Persen atas Kanada, Meksiko, Tiongkok

Sejauh ini, kesepakatan perdagangan baru hanya dicapai antara AS dengan Inggris dan Vietnam, meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai pajak baja Inggris.

Sejak mulai menjabat pada Januari, Trump telah meluncurkan berbagai kebijakan tarif impor, dengan alasan perlindungan industri manufaktur dan lapangan kerja dalam negeri. 

Pada bulan April, dia menyebut kebijakan tarif massalnya sebagai hari pembebasan, namun kemudian menunda implementasinya selama tiga bulan untuk memberi ruang negosiasi.

Saat ditanya apakah tarif akan berubah pada 9 Juli atau 1 Agustus, Trump menjawab: "Itu akan menjadi tarif, tarif akan menjadi tarif," 

Dia menyebutkan bahwa sekitar 10 hingga 15 surat akan dikirim ke negara-negara yang belum mencapai kesepakatan untuk memberi tahu mereka tarif baru yang akan berlaku.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan bahwa tarif akan mulai berlaku pada 1 Agustus. 

Sementara itu, Menteri Keuangan Scott Bessent menambahkan bahwa Trump akan mengirimkan surat kepada negara-negara mitra yang belum mencapai kesepakatan, dengan peringatan bahwa mereka akan kembali ke tingkat tarif seperti yang diumumkan pada 2 April.

Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap sikap negara-negara BRICS yang semakin vokal mengkritik tarif AS dan menyerukan reformasi global, termasuk terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) dan sistem penilaian mata uang.

Dalam pertemuan BRICS dua hari di Rio de Janeiro, para pemimpin blok tersebut menekankan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global dan menjadikan aliansi ini sebagai platform diplomatik alternatif di tengah ketegangan perdagangan internasional.

Pernyataan resmi para menteri keuangan BRICS juga menyebutkan bahwa kebijakan tarif membawa dampak negatif terhadap perekonomian dunia dan menimbulkan ketidakpastian dalam perdagangan internasional.

Andrew Wilson dari Kamar Dagang Internasional menyatakan bahwa upaya menjauh dari perdagangan dengan Tiongkok akan sangat sulit bagi banyak negara. 

"Beralih dari Tiongkok di sejumlah sektor jauh lebih sulit dicapai di dunia dalam praktiknya," katanya. 

Dia menyoroti dominasi Tiongkok dalam sektor kendaraan listrik, baterai, serta mineral langka seperti magnet sebagai tantangan utama.

Dalam pertemuan yang sama, para pemimpin BRICS juga mengecam serangan Israel dan AS terhadap Iran pada bulan Juni, yang dinilai melanggar hukum internasional. 

Serangan tersebut menargetkan berbagai lokasi, termasuk fasilitas nuklir, sebelum akhirnya gencatan senjata disepakati.

KTT ini dihadiri langsung oleh beberapa kepala negara, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. 

Presiden Tiongkok Xi Jinping absen dan diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang, sementara Presiden Rusia Vladimir Putin hadir secara daring karena masih menjadi subjek surat perintah penangkapan ICC terkait dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Pada 2024 lalu, Trump juga sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% terhadap negara-negara BRICS jika mereka tetap melanjutkan rencana mata uang bersama untuk menyaingi dolar AS. (H-4)