Wamenlu RI: BRICS Alternatif Negara Berkembang saat Geopolitik Sulit

WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menyebut BRICS menjadi salah satu alternatif bagi negara-negara berkembang untuk saling berkumpul di tengah semakin sulitnya kondisi geopolitik dunia.

Berbicara pada sesi penutup Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2025 di Jakarta, Sabtu (29/11), Havas menuturkan bahwa kondisi geopolitik saat ini sulit diprediksi, dan hubungan antarnegara berada dalam posisi yang makin tidak menentu. Karena itu, banyak negara mulai mencari berbagai alternatif baru.

"BRICS, menurut saya, adalah salah satu alternatif tersebut, tempat negara-negara berkembang berkumpul dan bekerja sama. Mereka berusaha mencari cara dan kebijakan baru, standar global baru, berkelanjutan, serta berbagai elemen lain yang tidak ditemukan di organisasi internasional yang ada sekarang," katanya.

Baca juga : Ketua DPD RI Sepakati Pelaksanaan Forum Parlemen BRICS+ dengan Dubes Rusia

Havas menambahkan bahwa arah global yang tidak jelas membuat banyak negara tidak lagi merasa puas dengan kebijakan yang ada, sehingga negara-negara mencoba berbagai pendekatan dan cara baru untuk menemukan jawabannya.

Menggambarkan kondisi dunia yang sulit, Havas mencontohkan bahwa banyak sektor yang menjadi bagian dari geopolitik, mulai dari teknologi, bisnis, hingga isu sosial. Salah satunya, kata dia, sedang terjadi di Ukraina.

Kompleksnya kondisi geopolitik, membuat Havas mempertanyakan arti tatanan baru dunia. Menurutnya, tatanan dunia saat ini adalah tatanan dengan lebih banyak perang, tatanan ketika teknologi, pendidikan di Amerika Serikat, visa, perdagangan, investasi, semikonduktor menjadi bagian dari proses weaponization terhadap berbagai hal.

Baca juga : Gabung BRICS, Indonesia bisa Disanksi Negara-Negara Barat

Menghadapi sulitnya kondisi geopolitik dan arah dunia yang tidak jelas, wakil menteri itu menuturkan bahwa Indonesia memaknai dengan pentingnya melakukan diversifikasi dengan tetap berpegang pada prinsip luar negeri bebas aktif.

Dia merinci bahwa Indonesia bergabung dengan BRICS, tetapi juga bergabung dengan OECD. Pemerintah Indonesia juga menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa, bernegosiasi dengan Amerika Serikat, serta memasuki pasar Amerika Latin, Afrika Utara, hingga Afrika Selatan.

"Artinya, kita mengambil risiko sekaligus memperluas serta mendiversifikasi mitra kita di seluruh dunia. Inilah alasan kita memiliki kebijakan luar negeri bebas aktif. Kita ingin mendiversifikasi hubungan kita sesuai dengan dinamika geopolitik saat ini," tambahnya.

BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan) merupakan kelompok kerja sama ekonomi global. Indonesia resmi bergabung sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025. (Ant/I-2)