Indonesia dan Malaysia Sepakati Pengelolaan Bersama Blok Ambalat, Sabah Tuntut Penjelasan

INDONESIA dan Malaysia telah mencapai kesepakatan penting terkait pengelolaan bersama Blok Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi yang selama ini menjadi sengketa kedua negara. 

Namun, kesepakatan ini memicu kekhawatiran dan desakan penjelasan dari para pemimpin di Sabah, Malaysia, yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Pengumuman kerja sama ini dilakukan usai pertemuan bilateral antara Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/6).

Baca juga : Prabowo-PM Anwar Sepakat Kelola Blok Ambalat Secara Bersama

Kedua pemimpin menyatakan sepakat menyelesaikan persoalan perbatasan melalui cara yang saling menguntungkan, termasuk dengan memulai kerja sama ekonomi di wilayah Ambalat.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa sambil menunggu penyelesaian hukum, kedua negara akan memulai pengembangan ekonomi bersama di kawasan tersebut. 

“Selagi kita menyelesaikan aspek hukumnya, kita akan memulai kerja sama ekonomi dalam apa yang kita sebut pengembangan bersama,” katanya, beberapa waktu lalu.

Baca juga : Queen of Pop Indonesia Rossa Taklukkan Malaysia lewat Konser Here I Am

“Apapun potensi yang ditemukan di perairan ini, kita akan eksploitasi bersama secara adil," sebutnya.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyatakan pandangan serupa. Dia mengatakan tidak ada kendala untuk memulai kerja sama ekonomi dan menyebutkan rencana pembentukan otoritas pengembangan bersama untuk mengelola blok ini. 

Anwar menekankan pentingnya bertindak cepat. “Jika kita menunggu penyelesaian hukum, itu bisa memakan waktu hingga dua dekade. Jadi mari kita manfaatkan waktu ini untuk mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kedua negara dan membela nasib rakyat kita di wilayah yang cukup jauh dari perbatasan,” sebutnya.

Blok Ambalat meliputi area sekitar 15.235 kilometer persegi dan diyakini menyimpan cadangan energi yang besar. Lokasi strategisnya di Laut Sulawesi menjadikan blok ini bernilai tinggi secara ekonomi dan geopolitik. 

Sejak Malaysia merilis Peta Malaysia 1979 yang memasukkan wilayah Ambalat ke dalam yurisdiksinya, Indonesia telah menyampaikan protes resmi karena wilayah tersebut dianggap sebagai bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kesepakatan pengelolaan bersama ini disambut positif di tingkat nasional, namun menimbulkan keprihatinan di negara bagian Sabah, Malaysia, yang berbatasan langsung dengan Ambalat. 

Para pemimpin Sabah menuntut penjelasan dari pemerintah pusat terkait dampaknya terhadap klaim Sabah atas wilayah tersebut.

Wakil Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Jeffrey Kitingan, menyatakan bahwa Perdana Menteri Anwar "berutang penjelasan kepada Sabah" mengenai keputusan ini, yang dinilai diambil tanpa berkonsultasi dengan negara bagian.

Dia mengatakan akan membawa isu ini ke parlemen untuk mendapatkan klarifikasi resmi. 

“Saya kecewa mengetahui hal ini terjadi. Jika keputusan ini benar-benar dibuat tanpa berkonsultasi dengan Sabah, maka itu tidak baik. Ini adalah cara lain untuk melewati hak-hak kami,” sebut Kitingan.

Mantan Ketua Menteri Sabah, Yong Teck Lee, juga menyuarakan kekhawatiran serupa. 

Dia mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulangi kesalahan masa lalu, merujuk pada kesepakatan tahun 2009 tentang Blok L dan M, yang menurut laporan, menyerahkan hak pengelolaan kepada Brunei tanpa persetujuan Sabah. 

“Ini akan sangat merugikan Sabah jika Malaysia sekarang melepaskan kedaulatan, bahkan atas dasar usaha patungan," tegas Yong seperti dikutip CNBC, Kamis (3/7).

Dia juga mempertanyakan nasib Sabah di masa depan, “Apa yang terjadi ketika Sabah dan Sarawak mendapatkan kembali kendali penuh atas landas kontinen dan perairan teritorial mereka di bawah hukum Malaysia?”

Situasi ini menandai awal dari babak baru dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, sekaligus membuka perdebatan dalam negeri Malaysia tentang distribusi kekuasaan dan hak atas sumber daya alam antara pemerintah federal dan negara bagian. (Z-1)