Pemerintahan Trump Batasi Berbagi Intelijen dengan Kongres setelah Bocoran Laporan Serangan ke Iran

Pemerintahan Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatasi akses Kongres terhadap informasi intelijen rahasia. Hal itu menyusul bocornya laporan awal yang menyebut serangan AS ke Iran gagal menghancurkan fasilitas nuklir utama negara tersebut.

Keputusan ini diambil setelah laporan awal dari Badan Intelijen Pertahanan (DIA) muncul di sistem CAPNET—platform berbagi informasi rahasia untuk anggota Kongres, dan tak lama kemudian dilaporkan oleh CNN. Seorang pejabat senior Gedung Putih menyatakan kebocoran tersebut mendorong pemerintah mengurangi informasi yang dibagikan melalui sistem tersebut. Pemerintah juga sedang melakukan penyelidikan internal atas insiden ini.

Media Axios pertama kali melaporkan keputusan pemerintah untuk membatasi akses intelijen ke Kongres.

Baca juga : Jenderal Iran Sindir Trump: Mitos Bom Penembus Bunker Telah Hancur

Briefing Tertutup dan Ketegangan Politik

Menteri Pertahanan Pete Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Ketua Gabungan Kepala Staf Jenderal Dan Caine, dan Direktur CIA John Ratcliffe dijadwalkan memberikan penjelasan kepada Senat pada Kamis, menurut pejabat yang dikutip CNN.

Namun, penundaan briefing ini menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres, terutama dari Partai Demokrat. Ketua Komite Intelijen DPR dari Partai Demokrat, Jim Himes, menyampaikan kekecewaannya karena tidak menerima informasi apa pun dari pemerintah sebelum, saat, atau setelah serangan besar tersebut.

"Saya benar-benar tidak dihubungi sama sekali," kata Himes, yang juga termasuk dalam kelompok elit “Gang of Eight” — delapan pejabat Kongres yang biasanya mendapat informasi rahasia secara langsung dari eksekutif. Meski staf komitenya telah menerima briefing terbatas pada Minggu, Himes mengaku belum pernah diberi penjelasan langsung oleh pemerintah.

Baca juga : Pemerintah AS Klaim Serangan ke Iran Sah Berdasarkan Kewenangan Konstitusional Presiden

Ia juga menuduh pemerintahan Trump mengabaikan hukum dan fakta. “Orang-orang yang memahami intelijen dan aspek militer dari serangan ini sama sekali tidak diajak berkonsultasi,” ujarnya.

Senator Mark Warner, Ketua Komite Intelijen Senat dari Virginia, juga memperingatkan pemerintah agar tidak menyalahgunakan atau mempolitisasi informasi intelijen. “Kita sudah pernah mengalami hal serupa—begitulah cara kita terlibat dalam Perang Irak,” kata Warner.

Warner menambahkan, jika laporan media benar bahwa fasilitas nuklir Iran belum hancur total, maka muncul pertanyaan apakah akan ada intervensi militer lanjutan.

Senator Jack Reed dari Rhode Island, Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat dari Partai Demokrat, menyebut keterlambatan briefing ini sebagai “tanda bahwa pemerintah tidak sadar akan tanggung jawab mereka untuk memberi tahu Kongres.”

Informasi Hanya untuk Partai Republik?

Di sisi lain, menurut beberapa sumber yang mengetahui rencana serangan, Gedung Putih aktif menjalin komunikasi dengan para pemimpin Partai Republik sebelum serangan berlangsung. Mereka bahkan membantu merumuskan pesan publik untuk mendukung Trump di Capitol Hill.

Namun, tidak ada panduan resmi dari Gedung Putih soal bagaimana menjawab pertanyaan terkait keberhasilan atau kegagalan serangan tersebut. Beberapa tokoh penting dari Partai Demokrat mengaku baru mengetahui rencana serangan setelah bom dijatuhkan. (CNN/Z-2)