Buah dan Sayuran Thailand Terlarang di Kamboja

PEMERINTAH Kamboja resmi memberlakukan larangan impor buah dan sayuran dari Thailand pada Selasa (17/6). Larangan diambil di tengah meningkatnya ketegangan perbatasan yang dipicu bentrokan berdarah antara militer kedua negara bulan lalu.

Insiden terjadi pada 28 Mei lalu di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud. Daerah itu merupakan titik pertemuan tiga negara yaitu Kamboja, Thailand, dan Laos. Dalam baku tembak tersebut, seorang tentara Kamboja dilaporkan tewas. Militer Thailand maupun Kamboja mengeklaim bertindak untuk membela diri.

Menanggapi eskalasi tersebut, kedua negara saling menerapkan larangan pembatasan. Thailand terlebih dahulu memberlakukan larangan melintas di sejumlah titik perbatasan.

Baca juga : Kamboja Bawa Sengketa Perbatasan dengan Thailand ke Mahkamah Internasional

Sebagai balasan, Kamboja menutup salah satu pos perbatasan paling ramai, menghentikan penayangan drama Thailand di televisi dan bioskop, serta mengurangi kapasitas internet yang berasal dari Thailand.

Sampai batas waktu ultimatum lewat, otoritas Thailand belum mencabut kebijakan perbatasannya. Kamboja pun mengaktifkan larangan tersebut. "Kami telah menerapkan larangan impor buah dan sayuran dari Thailand sejak pagi ini," kata Direktur Jenderal Imigrasi Kamboja Sok Veasna kepada AFP.

Meski demikian, ia menegaskan lintas batas bagi para pengunjung masih diizinkan. Di sisi lain, Kamboja kini secara resmi meminta bantuan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa perbatasan di empat wilayah, termasuk lokasi bentrokan terakhir serta tiga situs candi kuno.

Baca juga : Thailand, Kamboja, Singapura Beda dengan Indonesia dalam Awal Puasa Ramadan

Pada Senin (16/6), mantan perdana menteri Kamboja yang berpengaruh, Hun Sen, mengeluarkan ultimatum keras. Dia menuntut agar Thailand mencabut pembatasan lintas batas dalam waktu 24 jam atau akan diberlakukan larangan penuh atas impor buah dan sayur dari negara tersebut.

Menurut Hun Sen, permintaan diajukan demi menjaga perdamaian karena ia meyakini negosiasi bilateral tidak akan membuahkan kesepakatan.

Hun Sen juga menyerukan agar puluhan ribu pekerja migran Kamboja yang berada di Thailand pulang ke tanah air, dengan alasan mereka berpotensi menghadapi diskriminasi seiring memanasnya konflik perbatasan.

Perdana Menteri Kamboja Hun Manet membenarkan pihaknya telah memasukkan pengaduan ke ICJ mengenai sengketa empat wilayah perbatasan dengan Thailand. Wilayah yang dimaksud mencakup Tamone Thom, Tamone Touch, Ta Krabey dan Mom Bei.

"Kamboja hanya ingin keadilan, kejujuran dan kejelasan dalam penentuan batas dan demarkasi perbatasan dengan negara tetangga, sehingga generasi mendatang tidak akan terus memiliki masalah satu sama lain," tulis  dalam akun Facebooknya.

Perselisihan berakar dari penetapan batas wilayah sepanjang 800 kilometer antara kedua negara yang dibuat pada awal abad ke-20 saat masa kolonial Prancis di Indochina.

Sengketa serupa sebelumnya pernah diajukan Kamboja ke ICJ, khususnya terkait kepemilikan Candi Preah Vihear. Pada 1962, pengadilan memutuskan situs tersebut milik Kamboja. Kemudian pada 2013, wilayah di sekitar candi juga diberikan kepada Kamboja.

Meski demikian, Thailand tetap menolak yurisdiksi ICJ dalam perkara tersebut. Sejak 2008, ketegangan terkait perbatasan ini telah menyebabkan sedikitnya 28 korban jiwa di kawasan tersebut. (AFP/I-1)