Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
KETAKUTAN menyelimuti para pekerja migran tidak berdokumen di Los Angeles, Amerika Serikat, menyusul razia besar-besaran yang dilakukan oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) atas perintah langsung Presiden Donald Trump. Meski dihantui ancaman penangkapan dan deportasi, banyak dari mereka tetap kembali untuk mencari pekerjaan.
Salah satu razia terjadi di luar toko perlengkapan bangunan Home Depot. Petugas imigrasi berpakaian sipil melompat keluar dari mobil van tanpa tanda pengenal dan mengejar para pekerja yang sedang menunggu pekerjaan harian.
"Orang-orang bersembunyi di bawah tumpukan kayu, di tempat sampah, di mana pun mereka bisa menemukan celah," ungkap Oscar Mendia, seorang migran asal Guatemala.
"(Penangkapan) itu seperti adegan dari film," tuturnya.
Operasi besar-besaran menjadi bagian penegakan kebijakan imigrasi garis keras Trump yang dimulai akhir pekan lalu dengan sasaran pabrik dan tempat-tempat kerja lain. Insiden itu memicu unjuk rasa besar.
Meski tinggal secara ilegal di AS selama 26 tahun, ini pertama kali Mendia menyaksikan razia secara langsung. "Melihatnya di televisi itu satu hal tetapi mengalaminya sendiri, itu hal yang berbeda," imbuhnya.
Meski kabar tentang penahanan dalam sel yang sesak, tanpa akses ke keluarga maupun pengacara, menyebar luas, banyak pekerja tetap kembali ke tempat yang sama untuk mencari penghidupan.
"Ini memang sulit, tetapi kami harus bekerja. Kami punya keluarga yang harus diberi makan," ujar seorang pria berusia 40 tahun asal Honduras yang enggan disebutkan namanya. Ia mengirim sebagian besar penghasilannya ke Honduras untuk membiayai enam anaknya.
Kisah para pekerja migran seperti itu banyak ditemukan di tempat parkir, tempat cuci mobil, hingga lokasi konstruksi di seluruh Los Angeles dan kota-kota lain di AS. Para pekerja melarikan diri dari negara asal mereka yang dilanda krisis ekonomi, politik, atau kekerasan, dan mengisi pekerjaan kasar yang jarang diminati warga lokal karena upah rendah dan tanpa jaminan.
Meski tanpa status legal, kontribusi ekonomi mereka dinilai tak bisa diabaikan. Menurut analisis American Immigration Council, para migran tanpa dokumen menyumbangkan hampir US$90 miliar kepada kas negara sepanjang 2023.
Kembalinya Trump ke Gedung Putih tahun ini ditandai dengan janji kampanye untuk meluncurkan operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS. Langkah-langkah penegakan yang dilakukannya kali ini diyakini sebagai bagian dari realisasi janji tersebut.
Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, dilaporkan memerintahkan ICE untuk mencapai target 3.000 penangkapan per hari. Di kota seperti Los Angeles yang memiliki populasi besar keturunan Latin dan pendatang, operasi ini memicu kegelisahan dan kemarahan.
"Kenapa Donald Trump melakukan ini?" tanya seorang pria asal Meksiko yang telah tinggal di AS selama hampir 30 tahun.
Dia menilai tindakan tersebut tidak adil karena menyasar orang-orang yang hanya ingin bekerja dan menghidupi keluarga mereka.
"Kenapa dia menyerang Los Angeles? Karena kami adalah kekuatan. Karena kami yang menggerakkan ekonomi. Negara ini akan runtuh tanpa orang Latin," ujarnya. (AFP/I-2)
Wali Kota Los Angeles mencabut jam malam setelah sepekan kerusuhan akibat protes razia imigrasi.
Senator Demokrat AS dari California, Alex Padilla, ditahan saat mencoba mengajukan pertanyaan ke Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem.
Senator Alex Padilla diborgol dan dipaksa keluar saat konferensi pers terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles.
PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump tengah mendorong pelaksanaan deportasi massal dengan target ambisius yaitu mendeportasi satu juta imigran tanpa dokumen.
KETAKUTAN menyelimuti para pekerja migran tidak berdokumen di Los Angeles menyusul razia besar-besaran pada operasi imigran AS yang dilakukan oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai (ICE).
PEMERINTAH Indonesia dan Amerika Serikat telah sepakat untuk menyusun protokol keamanan dalam menjaga data pribadi warga negara Indonesia (WNI)
Hingga kini Amerika Serikat belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang setara dengan regulasi Indonesia.
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menyampaikan keprihatinan atas klausul pengelolaan data pribadi warga negara Indonesia oleh pihak AS.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membantah kabar yang menyebutkan pemerintah menjual data pribadi WNI kepada Amerika Serikat.
Transfer data pribadi ke luar negeri hanya dapat dilakukan apabila negara tujuan memiliki perlindungan hukum setara atau lebih tinggi dari Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengaku heran terhadap masyarakat yang nyinyir atas hasil negosiasi kebijakan tarif impor AS-Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved