Uni Eropa Sepakati Kenaikan Anggaran Pertahanan, Hadapi Tantangan dari Orbán

PARA pemimpin Uni Eropa menyepakati peningkatan anggaran pertahanan dalam pertemuan darurat di Brussel. Keputusan ini merespons kebijakan Donald Trump yang menghentikan bantuan militer dan berbagi intelijen dengan Ukraina. Langkah ini menegaskan tekad Eropa untuk mandiri dalam menjaga keamanannya di tengah dinamika geopolitik global.

Namun, persatuan Eropa sedikit terganggu oleh Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, yang menolak menandatangani pernyataan Uni Eropa tentang Ukraina. Sementara itu, 26 pemimpin lainnya, termasuk Perdana Menteri Slovakia Robert Fico, mendukung penuh pernyataan yang menegaskan bahwa negosiasi terkait Ukraina harus melibatkan negara tersebut.

Eropa Menuju Kemandirian Pertahanan

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, mengumumkan rencana ambisius senilai €800 miliar (Rp13.200 triliun) untuk memperkuat pertahanan Eropa. Ia menyebut ini sebagai "titik balik bagi Eropa dan Ukraina." Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menegaskan bahwa peningkatan anggaran pertahanan adalah kunci utama untuk menjaga keamanan kawasan.

Baca juga : AS Setop Semua Bantuan Militer ke Ukraina

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, yang awalnya dijadwalkan hadir secara virtual, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa Ukraina membutuhkan dukungan penuh menghadapi agresi Rusia dan memperingatkan bahwa Rusia terus meningkatkan anggaran militernya serta menghindari sanksi internasional.

Strategi Uni Eropa dalam Memperkuat Pertahanan

Para pemimpin Uni Eropa sepakat mempercepat mobilisasi pendanaan dan instrumen pertahanan. Rencana von der Leyen mencakup skema pinjaman €150 miliar serta fleksibilitas fiskal yang memungkinkan tambahan pengeluaran €650 miliar. Namun, implementasi penuh masih memerlukan persetujuan negara anggota.

Sejumlah negara, seperti Spanyol dan Italia, mendapat tekanan untuk meningkatkan anggaran pertahanan agar memenuhi target NATO sebesar 2% dari PDB. Perdana Menteri Belgia, Bart De Wever, mengakui bahwa negaranya masih jauh dari target tersebut.

Baca juga : Uni Eropa Keberatan untuk Penuhi Permintaan Ukraina

Jerman menjadi pusat perhatian dalam pertemuan ini, dengan koalisi pemerintah barunya sepakat mengubah aturan pengendalian utang guna memungkinkan peningkatan anggaran pertahanan. Kanselir Jerman yang akan datang, Friedrich Merz, mengisyaratkan perubahan besar dalam kebijakan fiskal negara itu demi keamanan regional.

Hambatan Politik dan Tantangan di Masa Depan

Meskipun terdapat dukungan luas, hambatan politik tetap muncul. Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán, menentang pendekatan Uni Eropa terhadap Ukraina dan mendorong negosiasi langsung dengan Putin. Sementara itu, Presiden Lituania, Gitanas Nauseda, memperingatkan bahwa Eropa tidak boleh membiarkan keputusan strategisnya terhambat oleh hanya satu atau dua negara.

Para pemimpin Uni Eropa berharap dapat mencapai kesepakatan konkret mengenai bantuan militer dalam KTT berikutnya pada 20-21 Maret. Dengan meningkatnya ketegangan geopolitik dan perubahan kebijakan AS, Eropa kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga stabilitas dan keamanan secara mandiri. (The Guardian/Z-2)