Indonesia Serukan Dewan HAM PBB Kembali pada Mandat jangan Jadi Alat Politik

MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyerukan kepada Dewan HAM PBB untuk kembali pada mandatnya. Ia juga menegaskan komitmen Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto untuk berperan aktif dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global.

“Indonesia akan tetap teguh memajukan amanat konstitusinya, yakni menciptakan tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," kata Menlu RI dalam pernyataannya pada Pertemuan High-Level Segment Dewan Hak Asasi Manusia (Dewan HAM) PBB Sesi ke-58 di Jenewa, Swiss, Senin (24/2).

Di tengah dinamika dunia saat ini yang diwarnai kesenjangan pembangunan, meningkatnya diskriminasi dan Islamofobia, serta persoalan di Palestina, Menlu Sugiono menyampaikan pandangan Indonesia dalam memajukan agenda HAM di tingkat global.

Baca juga : Menlu Sugiono: Indonesia Tolak Relokasi Paksa Warga Palestina

“Setiap negara harus menempatkan HAM sebagai jantung kebijakan nasionalnya," sebutnya.

Dia menjabarkan berbagai kebijakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka pemenuhan HAM di Indonesia, termasuk program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan rakyat dan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat.

“Indonesia menggarisbawahi pentingnya hak atas pembangunan, memastikan negara mengelola sumber daya alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya," lanjutnya.

Baca juga : Butuh Tambahan Anggaran Rp25 Triliun per Bulan untuk Makan Bergizi Gratis

Menurutnya, Dewan HAM PBB harus kembali pada mandatnya, yaitu melindungi HAM dan bukan menjadi alat politik dalam hubungan antar negara. 

"Kerja sama HAM harus didasarkan pada komitmen yang tulus dan kemitraan yang setara. Tidak ada satu negara pun yang memiliki otoritas moral untuk menghakimi negara lain," terangnya.

Lebih lanjut, mengenai Palestina, Menlu menegaskan bahwa berdiri tegak untuk keadilan artinya berdiri tegak untuk menentang ketidakadilan global. 

Baca juga : Jepang Kucurkan 3 Juta Dolar AS Bikin Proyek Makan Bergizi Gratis di Papua

“Kita tidak akan diam menghadapi pendudukan Israel di Palestina. Karenanya, Indonesia menyerukan, khususnya kepada mereka yang mengaku menjunjung tinggi hak asasi manusia, agar segera menghentikan genosida dan perang di Palestina. Hentikan penerapan double standard dalam penegakan HAM," tegas Menlu Sugiono.

Menlu menyatakan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip keadilan, kesetaraan dan solusi yang nyata.

Selain pernyataan Indonesia, Komisioner Tinggi HAM PBB, Volker Turk menekankan perlunya politik kebijaksanaan yang berakar pada fakta, hukum dan empati. Ia menyerukan tindakan nyata untuk mencegah konflik dan memperjuangkan keadilan, terutama di Ukraina, Palestina, Sudan dan Myanmar. 

Baca juga : Menu MBG Selama Ramadan, BGN Sebut Kurma Hingga Kolak

Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengingatkan bahwa HAM adalah oksigen kemanusiaan yang kini terancam oleh konflik, ketidakadilan ekonomi dan teknologi yang disalahgunakan. 

Dalam konteks Palestina, Sekjen PBB menyerukan gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan solusi dua negara untuk mewujudkan perdamaian yang adil.

High-Level Segment (HLS) diselenggarakan pada minggu pertama sesi pertama Dewan HAM PBB setiap tahunnya. HLS kali ini diikuti lebih dari 128 oleh pejabat tinggi di tingkat Deputi Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri dan lainnya.

Indonesia saat ini menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk keenam kalinya, yaitu untuk periode 2024-2026. 

Indonesia aktif mengangkat sejumlah isu penting di Dewan HAM PBB, termasuk mengenai Palestina, Muslim Rohingya, intoleransi dan kebencian berbasis agama, hak atas pembangunan dan pembangunan kapasitas di bidang HAM. (Fer/I-1)