Bangladesh Rencanakan Gelar Pemilu Dini Tahun Ini

PEMERINTAHAN transisi Bangladesh sedang berupaya menyelenggarakan pemilihan umum berikutnya pada Desember tahun ini.

Delegasi dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin oleh sekretaris jenderalnya, Mirza Fakhrul Islam Alamgir, bertemu dengan kepala pemerintahan sementara, Muhammad Yunus di ibu kota Dhaka.

Dia menyampaikan konsensus di antara partai-partai politik untuk mengadakan pemilu sedini mungkin.

Baca juga : Bangladesh Minta India Pastikan Hasina Tetap Diam

"Pemerintah transisi telah meyakinkan kami untuk segera menyelenggarakan pemilu. Kepala penasihat (Yunus) dan yang lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut (dari pihak pemerintah) mengatakan bahwa mereka sedang berupaya agar pemilu dapat diselenggarakan pada bulan Desember tahun ini," kata Alamgir kepada wartawan setelah pertemuan tersebut seperti dilansir dari Anadolu, Selasa (11/2).

Dia yakin peta jalan pelaksanaan pemilu akan segera dipersiapkan oleh pemerintah.

"Apa yang telah kami katakan berulang kali adalah bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan transisi, jadi kami sekali lagi mendesak mereka untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal," ujar Alamgir, seraya menambahkan bahwa mereka berbicara tentang penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal setelah menyelesaikan reformasi minimum.

Baca juga : 20 Orang Tewas akibat Banjir di Bangladesh

Namun Gerakan Mahasiswa Antidiskriminasi, yang memimpin pemberontakan dan mengakhiri kekuasaan PM Sheikh Hasina selama 15 tahun pada Agustus tahun lalu, telah bersikeras pada pelaksanaan reformasi besar.

Menurutnya bahwa pemerintahan Hasina sepenuhnya memolitisasi reformasi tersebut. Oleh karenanya, reformasi diperlukan untuk menutup jalan bagi munculnya kemungkinan rezim fasis di masa mendatang.

Pemerintah yang dipimpin Yunus telah membentuk enam komisi terpisah untuk melaksanakan reformasi di enam sektor, termasuk konstitusi, sistem pemilu, peradilan, sistem antikorupsi, administrasi publik dan administrasi kepolisian.

Baca juga : Muhammad Yunus Janji Penuhi Hak Semua Umat Beragama Bangladesh

Komisi-komisi telah menyerahkan laporan disertai rekomendasi.

Penasihat Hukum Asif Nazrul mengatakan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai politik bulan ini untuk mencapai konsensus nasional mengenai rekomendasi dari enam komisi.

BNP juga menuntut pada pertemuan itu agar pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang berada di pemerintahan. Hal itu merupakan "teman rezim fasis" dan yang menjarah sumber daya negara. Mereka juga menuntut pengembalian uang hasil pencucian uang.

Baca juga : Peraih Nobel Muhammad Yunus Ambil Alih Pemerintahan Sementara Bangladesh

Yunus baru-baru ini mengatakan bahwa sekitar US$17 miliar saja telah diambil dari sistem perbankan negara oleh para oligarki yang dekat dengan kediktatoran dan US$16 miliar disedot setiap tahunnya selama 15 tahun pemerintahan Hasina.

Partai tersebut juga mengajukan tuntutan pencabutan kasus-kasus palsu yang diajukan terhadap para pemimpin dan aktivis politik dalam 15 tahun terakhir. Mereka mengklaim bahwa pemerintah yang dipimpin Hasina mengajukan sekitar enam juta kasus yang bermotif politik.

Namun, Hasina yang telah mengasingkan diri ke India sejak jatuhnya pemerintahannya, telah berulang kali membantah tuduhan tersebut. (Fer/P-3)