Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MANTAN Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir pada Minggu (9/2) mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Jalur Gaza, Palestina. Katanya, Israel telah menjadi bahan tertawaan di Timur Tengah.
Dalam wawancara dengan stasiun radio lokal Kol BaRama, politisi sayap kanan itu mengecam penanganan pemerintah terhadap perang di Gaza. "Kami telah menjadi bahan tertawaan di Timur Tengah dan saya tidak yakin apakah kami menyadarinya," kata Ben-Gvir.
Ben-Gvir mengatakan bahwa dia satu-satunya orang di pemerintahan yang menentang pemberian bantuan kemanusiaan ke Gaza. Ia mengeklaim bahwa pendiriannya dapat mengubah situasi sepenuhnya.
Mengkritik tanggapan Netanyahu terhadap tekanan AS, Ben-Gvir mengatakan, "Anda tidak dapat memerintah hanya berdasarkan tekanan eksternal." Ia berpendapat bahwa Israel seharusnya tidak mengizinkan bahan bakar dan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dengan alasan itu menguntungkan Hamas.
Mantan menteri itu kemudian menyerukan penerapan segera sesuatu yang disebutnya sebagai program migrasi sukarela bagi warga Palestina di Gaza.
"Kita perlu meluncurkan inisiatif untuk mendorong migrasi sukarela hari ini. Presiden Trump mengatakan masih ada waktu, tetapi demi kepentingan Israel, kita tidak punya waktu untuk disia-siakan," katanya.
Ben-Gvir mengatakan bahwa ia tidak akan kembali ke pemerintahan sampai mereka berkomitmen menghancurkan Hamas.
Pada Januari, Ben Gvir mengundurkan diri dari pemerintahan sebagai bentuk penolakan terhadap gencatan senjata Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan. Sejak saat itu, ia menganjurkan migrasi sukarela warga Palestina dari Gaza.
Pada Selasa, Partai Otzma Yehudit yang dipimpinnya mengajukan RUU ke Knesset yang mengusulkan insentif keuangan bagi penduduk Gaza yang memilih untuk pergi.
Menurut Channel 14 Israel, RUU tersebut menetapkan bahwa setiap penduduk Gaza yang memilih untuk beremigrasi akan menerima paket bantuan keuangan yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan Israel.
Pada 4 Februari, Presiden AS Donald Trump mengatakan Washington akan mengambil alih Gaza dan memukimkan kembali warga Palestina di tempat lain berdasarkan rencana pembangunan kembali yang luar biasa yang ia klaim dapat mengubah daerah kantong itu menjadi Riviera Timur Tengah.
Usulannya mendapat kecaman luas dari Palestina, negara-negara Arab, dan banyak negara lain di seluruh dunia, termasuk Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris. (Anadolu/Z-2)
PEMERINTAH Belanda menyatakan dua menteri Israel sebagai persona non grata akibat pernyataan dan tindakan yang dianggap memicu kekerasan serta mendorong pembersihan etnis Gaza.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PBB menyebut Gaza menghadapi krisis kelaparan terburuk dengan lebih dari 20 ribu anak alami gizi buruk.
PRANCIS dan Inggris, bersama sejumlah negara lainnya, mulai menunjukkan niat serius untuk mengakui Palestina.
NIAT Prancis dan sejumlah negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai langkah penting dalam peta diplomasi internasional.
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
Sebanyak tiga relawan berpengalaman yakni Ir. Edi Wahyudi sebagai ketua tim dan dua anggota Abdurrahman Parmo dan Fikri Rofi’ulhaq telah berangkat ke Kairo.
Inggris siap mengakui Palestina sebagai negara merdeka pada Sidang Umum PBB September mendatang, jika Israel tidak setuju gencatan senjata di Gaza.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved