Wawancara Khusus Menlu Sugiono: Indonesia Berkepentingan Menjaga Keamanan di Laut China Selatan

SITUASI global saat ini ditandai dengan berbagai tantangan yang kompleks, termasuk konflik geopolitik, ketidakstabilan ekonomi, krisis energi dan pangan hingga perkembangan teknologi serta keamanan siber.

Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota berbagai organisasi internasional, Indonesia memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan global dan regional.

Media Indonesia berkesempatan melakukan wawancara khusus, Rabu (29/1) dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ( Menlu RI) Sugiono terkait sejumlah tantangan menghadapi situasi global yang penuh dinamika dan ketidakpastian serta peran Indonesia dalam rangka memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan internasional, global, maupun regional.

Baca juga : Ubah Wajah Laut China Selatan Jadi Sea of Peace

Berikut petikan wawancaranya:
1. Apa yang telah dilakukan Indonesia untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan kepentingan negaranegara ASEAN?

Meskipun Indonesia bukan negara claimant di Laut China Selatan, Indonesia berkepentingan menjaga keamanan dan stabilitas di perairan tersebut karena akan berdampak pada keamanan dan stabilitas nasional.

Di tengah situasi geopolitik dunia yang tidak menentu dewasa ini, situasi keamanan dan stabilitas di kawasan ini menjadi sangat penting. Oleh karena itu, sejak awal, Presiden Prabowo selalu berupaya untuk mencari titik-titik temu dari berbagai irisan kepentingan.

Baca juga : Bantu Hadapi Tiongkok, AS Hadiahi Jepang Tiket ke Bulan

Garis kebijakan yang diberikan beliau sangat jelas, yaitu jembatani semua perbedaan, bekerja sama dan berkolaborasi untuk kepentingan bersama.

Sejak menjadi Presiden terpilih pun beliau sudah mengkomunikasikan hal tersebut dalam pertemuan dengan pemimpin-pemimpin ASEAN. Kementerian Luar Negeri tentu saja akan terus menindaklanjuti kebijakan tersebut.

Sejak 2002, Indonesia secara aktif mendorong disepakatinya Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) oleh ASEAN dan RRT untuk menciptakan rasa saling percaya dan memperkuat komitmen untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan LCS.

Baca juga : Joe Biden Akan Gelar Pertemuan Tiga Arah dengan Pemimpin Filipina dan Jepang

Indonesia juga terus berperan aktif dalam penyusunan kode tata perilaku di LCS yang dikenal dengan Code of Conduct in the South China Sea (COC).

Tahun ini, Indonesia siap mendukung Malaysia sebagai Ketua ASEAN, untuk mencapai kemajuan dalam pembahasan COC. Salah satunya, Indonesia akan menjadi tuan rumah negosiasi COC di tingkat working group pada Februari mendatang di Jakarta.

Selain via Track 1 (antar pemerintah), Indonesia juga berperan aktif dalam menginisiasi dialog bagi claimant states Laut China Selatan melalui ASEAN baik via jalur track 1.5 atau track 2.0. Indonesia akan terus berupaya mencari terobosan dalam negosiasi ASEAN dengan RRT mengenai isu Laut China Selatan.

Baca juga : Perkemi Datangkan Guru dari Jepang

2. Perdana Menteri Jepang, Ishiba Shigeru ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo, apakah Indonesia dipilih karena terkait laut China Selatan yang oleh Presiden Prabowo sudah diakui saling tumpang tindih dengan Tiongkok?

Hubungan Jepang dan Indonesia merupakan sebuah hubungan persahabatan yang memiliki sejarah panjang. Kerja sama yang telah terjalin baik selama ini tidak hanya terbatas pada hubungan ekonomi dan politik saja. Hubungan people to people antara Jepang dan Indonesia juga sudah terjalin sangat dalam.

Pada saat bertemu di APEC di Peru, Perdana Menteri Jepang juga sudah melakukan pembicaraan dengan Presiden Prabowo termasuk rencana beliau melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta.

Menteri Luar Negeri Jepang juga menyampaikan hal yang sama kepada Menlu RI di sela-sela rangkaian Pertemuan APEC. Indonesia merupakan salah satu negara yang dikunjungi Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru dalam rangkaian kunjungan ke Asia Tenggara.

Kunjungan tersebut merupakan kunjungan resmi bilateral pertama sejak PM Ishiba dilantik menjadi PM Jepang ke-103 pada November 2024. Hal ini merefleksikan arti strategis Asia Tenggara, khususnya Indonesia bagi Jepang.

Kunjungan ke Indonesia mencerminkan persahabatan Jepang kepada Indonesia dan mencerminkan kedua Kepala Pemerintahan yang berkomitmen untuk terus memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara.

Kemitraan yang kuat antara Indonesia dan Jepang juga ditunjukkan melalui dukungan Jepang bagi sejumlah program prioritas nasional (Asta Cita) dan penguatan kerja sama di berbagai bidang, antara lain meliputi: kemaritiman, ketahanan dan transisi energi, pengembangan infrastruktur, hilirisasi, penanggulangan bencana, swasembada pangan termasuk program Makan Bergizi Gratis, peningkatan produktivitas sektor perikanan dan pertanian.

3. Apa posisi Indonesia dalam menyikapi perang dagang antara negaranegara besar dan bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia beradaptasi dengan dinamika ekonomi global tersebut?

Indonesia memiliki tujuan nasional untuk menciptakan kesejahteraan umum bagi masyarakatnya. Kita masih memiliki pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian dan penanganan, di antaranya adalah kemiskinan dan kelaparan.

Untuk mengatasinya Presiden Prabowo telah menggariskan program-program utama yaitu: Makan bergizi untuk anak sekolah dan ibu hamil dan menyusui, Swasembada Pangan, Swasembada Energi dan Hilirisasi komoditas Indonesia.

Dalam rangka menyukseskan program-program tersebut, Kemenlu sebagai bagian dari Pemerintah Republik Indonesia dan Menlu sebagai pembantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, secara aktif melakukan komunikasi dengan berbagai negara, memperkuat hubunganhubungan bilateral maupun multilateral.

Upaya ini selain untuk menciptakan hubungan internasional yang lebih harmonis dan kondusif, juga dilakukan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan kerja sama yang lebih luas dan variatif termasuk di bidang kerja sama ekonomi.

Kemenlu memperkuat dan memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai negara di dunia termasuk negara-negara besar.

Indonesia memandang bahwa rivalitas, dalam bentuk apapun termasuk perang dagang, harus dikelola dengan baik. Namun Indonesia juga tidak mau dan tidak boleh hanya menjadi penonton dan obyek yang hanya merasakan dampak dari perang dagang tersebut.

Kemandirian Indonesia secara ekonomi merupakan sebuah kebutuhan. Kekayaan alam yang kita miliki begitu besar, yang jika
dikelola dengan baik dan bertanggung jawab akan dapat meningkatkan posisi tawar kita di mata dunia.

Indonesia menguasai mineral-mineral yang menjadi incaran dunia seperti nikel, tembaga dan bauksit. Kebijakan hilirisasi mewajibkan Indonesia untuk mengolah komoditas-komoditas ini dan mendapatkan nilai tambah yang bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak.

Selain itu ketergantungan impor bahan bakar juga harus kita kurangi dengan mengarahkannya ke bahan bakar yang lebih sustainable, dengan memanfaatkan sumur-sumur minyak yang selama ini idle dengan menggunakan teknologi pengeboran yang mutakhir.

Selain itu, Presiden Prabowo juga mengharuskan transisi bahan bakar fosil ke bahan bakar nabati dari kelapa sawit. Sasarannya adalah pemenuhan kebutuhan energi secara swadaya dan kita sudah berada di arah yang tepat.

Program-program inilah yang kemudian kita jadikan sebagai pengungkit posisi tawar kita secara global. Indonesia tidak mau pasif, kita punya potensi yang sedang kita kembangkan. Dan potensi ini juga harus diperhitungkan sebagai kekuatan Indonesia dalam mempengaruhi ekonomi global.

Indonesia akan terus memegang teguh prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Indonesia tidak akan memilih salah satu pihak/blok yang berkompetisi, atau menjadi perpanjangan tangan (proxy) pihak manapun. Ini akan terus kita pedomani.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS merupakan contoh dari pelaksanaan prinsip tersebut, setelah sebelumnya Indonesia juga telah menjadi
anggota IPEF, dan dalam proses aksesi CP TPP dan OECD.

Aktifnya Indonesia di berbagai kelompok multilateral ini selain untuk memperluas jejaring kerja sama ekonomi dengan berbagai pihak, juga untuk menjembatani perbedaanperbedaan yang ada di antara kelompok-kelompok tersebut. Pada intinya, kebijakan luar negeri yang diambil Indonesia akan berkiblat pada kepentingan rakyat Indonesia, dan pada saat yang sama menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di kawasan dan global. Indonesia percaya bahwa kawasan kita harus menjadi tempat kerja sama, bukan arena rivalitas, dan kita akan terus aktif berupaya mencegah meruncingnya persaingan geoekonomi dan geopolitik khususnya di kawasan.

4. Presiden Terpilih Donald Trump segera menjabat, bagaimana Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatasi tantangan terkait kebijakan luar negeri Amerika Serikat, terutama dalam konteks Indo-Pasifik dan hubungan perdagangan?

Amerika Serikat adalah Mitra Strategis Komprehensif bagi Indonesia, dan salah satu mitra dagang utama bagi kita. Kemitraan Indonesia-AS sudah terjalin eratselama 75 tahun, dengan berbagai inisiatif kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk di sektor ekonomi.

Kebijakan-kebijakan baru Pemerintahan presiden Trump dapat menjadi tantangan tersendiri, namun tentu saja kita akan terus menjalin dan memperkuat kerja sama dengan Amerika Serikat.

Kawasan Indo-Pasifik memiliki nilai strategis yang begitu besar. Kawasan ini menyumbang 60% dari total PDB dunia dan dihuni oleh sekitar 55% dari jumlah penduduk dunia.

Kawasan ini juga dilewati oleh dua pertiga lalu lintas perdagangan dunia di mana negara-negara yang merupakan pasar besar berada di dalamnya.

Semua pihak memiliki kepentingan strategis di kawasan ini. Oleh karena itu, Indonesia menilai bahwa harus ada kebijaksanaan dari para pemimpin negaranegara besar untuk tetap menjaga stabilitas di kawasan ini.

Hal ini juga menjadi concern bagi negara-negara di kawasan dan semuanya memiliki pandangan yang sama tentang stabilitas tersebut. Oleh karena itu, di tengah berbagai irisan kepentingan yang ada, komunikasi yang baik dan terbuka harus terus kita jalin sehingga ada titik temu yang menjadi kepentingan bersama. Kerja sama multilateral di kawasan ini juga harus diperkuat di berbagai sektor.

Pasca-pelantikan Presiden Trump, Menlu Rubio telah menelpon saya. Dalam pembicaraan tersebut, kami berdua sepakat mengenai pentingnya penguatan Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara bagi terwujudnya keamanan dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik.

Di bidang perdagangan, yang merupakan salah pilar utama Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara, Indonesia memiliki komitmen untuk terus memajukan kerja sama perdagangan di berbagai sektor dengan AS berdasarkan prinsip saling menguntungkan, untuk membantu pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Indonesia percaya bahwa dialog yang terbuka akan menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan bersama, termasuk dalam memperkuat kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan.

5. Apa kebijakan Indonesia dalam mengelola hubungan dengan negaranegara Timur Tengah, terkait dengan konflik regional dan pemeliharaan perdamaian, khususnya pasca gencatan senjata Israel-Hamas?

Indonesia menyambut baik kesepakatan gencatan senjata di Gaza, sebagaimana yang selama ini senantiasa didorong Indonesia serta masyarakat internasional.

Implementasi kesepakatan tersebut harus dilaksanakan segera dan secara menyeluruh demi terhentinya korban jiwa di Gaza, diikuti oleh pemulihan kehidupan masyarakat di Gaza melalui akses penuh penyaluran bantuan kemanusiaan.

Namun demikian, perdamaian di Palestina tidak dapat dicapai tanpa penghentian penjajahan Israel, serta berdirinya Negara Palestina yang merdekadan berdaulat, sesuai solusi dua negara berdasarkan parameter internasional yang telah disepakati. Diplomasi aktif Indonesia tidak akan meninggalkan Palestina, termasuk dalam upaya pemeliharaan perdamaian di Timur Tengah.

Dalam hal ini, Indonesia terus menjalin hubungan baik dengan negara-negara sahabat, dan terbuka dengan semua negara. Kita konsisten mendukung inisiatif-inisiatif internasional untuk penyelesaian konflik dan mendorong perdamaian di Timur Tengah, yang krusial bagi stabilitas dan keamanan tidak hanya di kawasan, tetapi dunia secara keseluruhan.

6. Bagaimana Indonesia memanfaatkan posisi di Forum Kerjasama Islam (OKI) untuk mendorong perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah, serta memperkuat solidaritas antar negara-negara Islam?

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan salah satu founding member OKI, Indonesia memiliki peran strategis di OKI. Pasca agresi Israel ke Gaza pada 7 Oktober 2023, Indonesia mengoptimalkan OKI untuk mendukung perjuangan Palestina menuju terbentuknya Negara Palestina merdeka.

Mengutip pesan Presiden Prabowo pada KTT D8 di Mesir yang lalu, bahwa perlu ada sebuah persatuan di antara negara-negara berpenduduk muslim besar sehingga kepentingan bersama bisa terwadahi dan tujuan-tujuan yang bermuara pada terciptanya perdamaian dan kemakmuran masyarakat bisa tercapai.

OKI memiliki peran penting dalam menyatukan negara-negara ini, termasuk mengedepankan kepentingan yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina dan pemenuhan hak-hak warganya.

Hal ini termasuk juga posisi strategis OKI untuk meng-engage aktor-aktor internasional lainnya (a.l. Uni Eropa) untuk merealisasikan two-state solution, serta perluasan pengakuan internasional terhadap Palestina dan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

7. Sejauh mana Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto akan memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan dengan negara-negara ASEAN serta mitra strategis global?

Pentingnya penguatan kerja sama dengan negara-negara di kawasan merupakan prioritas di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini tercermin dari kunjungan beliau ke negara-negara tetangga bahkan sebelum beliau dilantik.

Selain itu, sebagai mantan Menteri Pertahanan, Presiden Prabowo Subianto juga memahami pentingnya kerja sama pertahanan ASEAN di bawah ASEAN Defence Ministerial Meeting (ADMM) sebagai platform penting untuk mengatasi tantangan keamanan, melalui dialog yang bermakna, pertukaran gagasan, dan menjalin kemitraan dengan prinsip saling percaya, transparansi, dan kolaborasi.

Selain dengan negara-negara ASEAN, kerja sama dengan mitra strategis melalui kerangka ADMM-Plus juga dirasa penting untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Beberapa area kerja sama yang dapat dikembangkan, antara lain military medicine, humanitarian assistance and disaster relief, maritime security, counter-terrorism, cyber security dan peacekeeping operation.

Sementara itu, di bidang keamanan, kerja sama antar ASEAN juga dipandang penting khususnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi kawasan, antara lain meningkatnya ancaman kejahatan lintas batas, seperti online scamming, TPPO, dan narkoba.

Dalam kaitan ini, Indonesia akan terus memainkan peran aktifnya dalam penguatan kerja sama kemanan antar negaranegara ASEAN, khususnya di bawah kerangka ASEAN.

8. Apa sikap Indonesia yang akan diambil di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dalam konflik yang melibatkan negara-negara besar seperti di Rusia-Ukraina dan Tiongkok-Taiwan?

Sesuai amanat konstitusi, Indonesia senantiasa berupaya untuk turut berkontribusi bagi perdamaian dunia, termasuk dalam penyelesaian konflik. Indonesia senantiasa mendorong penyelesaian konflik secara damai melalui negosiasi dan perundingan yang inklusif.

Upaya ini dilakukan Indonesia secara terus menerus melalui berbagai forum bilateral, regional, dan multilateral. Indonesia juga selalu menekankan pentingnya penegakan hukum internasional dan Piagam PBB, dan menghormati kedaulatan dan keutuhan integritas teritorial suatu negara.

Pada situasi perang seperti antara Rusia dan Ukraina, Indonesia mendorong kedua pihak menjamin safe passage dan humanitarian corridor untuk evakuasi, akses, dan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat sipil. Terkait Taiwan, dapat saya sampaikan kembali bahwa Indonesia menganut prinsip One-China Policy.

Selain itu, Indonesia juga akan memastikan perlindungan WNI di wilayah konflik akan selalu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia.

9. Apa prioritas Indonesia dalam diplomasi ekonomi di bawah Prabowo Subianto, dan bagaimana pemerintahannya akan mendukung penguatan ekonomi nasional di kancah internasional?

Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, peran internasional dan pembangunan nasional harus berjalan seiring dan seimbang. Oleh karena itu, fokus diplomasi ekonomi Indonesia ditujukan untuk turut mewujudkan Asta Cita, yang mencakup: kemandirian pangan dan energi nasional; percepatan transisi energi hijau; pengembangan ekonomi biru; penguatan ekonomi digital dan kreatif; serta mendukung hilirisasi berbagai komoditas.

Diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk mendorong transformasi ekonomi nasional yang didasari keadilan, kemandirian, dan kemitraan yang saling menguntungkan, serta mendorong ketahanan, inovasi, dan inklusi.

Hal ini utamanya untuk memajukan perdagangan yang lebih adil, perluasan pasar produk Indonesia di luar negeri, termasuk negara-negara non tradisional, serta menarik investasi yang mendukung prioritas dan program kerja pemerintah.

Sebagai salah satu upaya memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia, Kemenlu saat ini juga tengah membentuk Ditjen baru yang akan membantu sinergi dan koordinasi upaya memperkuat ekonomi Indonesia.

10. Bagaimana pendekatan Indonesia dalam melindungi WNI di luar negeri, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat ketegangan politik atau ekonomi yang tinggi?

Isu pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia, dan juga merupakan prioritas dalam Asta Cita.

Pendekatan Indonesia dalam melindungi WNI di negara yang mengalami ketegangan politik dan ekonomi tinggi melibatkan berbagai langkah diplomatik, konsuler, dan keamanan.

Beberapa pendekatan utama yang dilakukan Indonesia antara lain:

a. Diplomasi Proaktif: Sejalan dengan Permenlu No. 5 Tahun 2018, dan Permenlu No. 5 Tahun 2020, Kemenlu senantiasa menjaga footprint diplomasi pelindungan proaktif melalui keberadaan Perwakilan RI di negara yang secara politik dan ekonomi berpotensi alami gangguan keamanan, instabilitas politik dan ekonomi, maupun terdapat ancaman bencana alam dan kedaruratan lainnya guna menjaga kesinambungan pelindungan WNI di wilayah tersebut.

- Hingga awal tahun 2025, terdapat 24 Perwakilan Rawan, dan 7 Perwakilan Berbahaya di luar negeri.

- Secara proaktif, Perwakilan RI telah menyusun Rencana Kontingensi yang dapat serta-merta diaktifkan guna pemetaan WNI dan parameter
risiko, pendekatan ke Pemerintah setempat dan aktor kunci, penetapan rencana evakuasi dan wilayah aman terdekat, dan inventarisasi logistik evakuasi.

b. Evakuasi WNI: Dalam keadaan darurat, seperti kerusuhan besar atau perang, Indonesia dapat mengadakan operasi evakuasi untuk membawa WNI keluar dari negara yang terancam. Ini melibatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti negara-negara sahabat, organisasi internasional, atau lembaga bantuan kemanusiaan

- Dalam kurun 5 tahun terakhir, Kemenlu telah lakukan evakuasi WNI untuk sebanyak 8 kali

1. Perang: 2 Kali (Afghanistan – 2021, Libanon – 2024, Suriah – 2024)
2. Bencana Alam: 3 Kali (RRT – 2020, Jepang – 2020, Turkiye – 2023)
3. Situasi Politik: 3 Kali (Ukraina – 2022, Sudan – 2023, Palestina –2023)

- WNI yang telah berhasil dievakuasi mencapai sebanyak 1.760 Orang.

- Seluruh evakuasi WNI tersebut dijalankan atas asesmen yang melibatkan pelbagai unsur K/L terkait, dan dilakukan sesegera mungkin karena ancaman nyata terhadap fisik WNI.

- Evakuasi WNI tersebut hadapi pula tantangan strategis berupa akurasi informasi situasi keamanan, akurasi sebaran WNI, sediaan logistik dan
anggaran, time constraint terhadap safe passage, dan komunikasi aktor non-Pemerintah setempat.

c. Pemberian Informasi Kekonsuleran: sebagai pendekatan inovatif pemanfaatan teknologi informasi, Kemenlu telah kembangkan aplikasi Safe Travel dan Lapor Diri, yang difungsikan untuk pemberian informasi penting di negara tujuan, termasuk fitur pelaporan status kependudukan di negara akreditasi, kontak Perwakilan RI, indikator keamanan yang serupa dengan travel advisory, dan fitur Panic Button.

Untuk Lapor Diri, tercatat 2.553.926 data transaksi lapor diri secara keseluruhan.

Saat ini Tercatat telah terdapat 48.894 Pengguna Aktif aplikasi Safe Travel dengan negara tercatat terbanyak dikunjungi adalah Malaysia,
Singapura, Thailand, Jepang, dan Korea. Dari total Pengguna tersebut telah tercatat terdapat 70 Laporan kedaruratan. (Fer/P-3)