Taiwan Tolak Rayuan Bantuan Energi Tiongkok, Sebut Tawaran Beijing Perang Kognitif

PEMERINTAH Taiwan secara tegas menolak tawaran bantuan ketahanan energi dari Tiongkok di tengah ketidakpastian pasar energi global akibat perang di Timur Tengah. Taipei menilai tawaran tersebut bukan sekadar bantuan ekonomi, melainkan bagian dari perang kognitif atau tekanan psikologis untuk menggiring opini publik menuju reunifikasi, The Straits Times melaporkan, Kamis (19/3).

Wakil Menteri Ekonomi Taiwan, Ho Chin-tsang, dalam sidang parlemen menegaskan bahwa menerima tawaran Beijing adalah hal yang mustahil. Pernyataan ini merespons klaim juru bicara Kantor Urusan Taiwan di Beijing, Chen Binhua, pada Rabu (18/3), yang menyatakan bahwa "reunifikasi damai" akan memberikan perlindungan keamanan energi bagi Taiwan dengan dukungan 'tanah air yang kuat'.

Strategi Diversifikasi Energi

Di tengah ancaman gangguan pasokan gas alam cair (LNG) dari Qatar--yang menyumbang sepertiga pasokan gas Taiwan--Taipei memilih untuk memperkuat kemitraan dengan Amerika Serikat. Taipei menyatakan telah mengamankan pasokan alternatif untuk beberapa bulan ke depan guna memastikan stabilitas domestik.

Baca juga : Geopolitik Timur Tengah Memanas, Puan Pastikan Jemaah Indonesia Tetap Berangkat Haji

"Terkait energi, kami telah melakukan persiapan. Kami memiliki cadangan keselamatan dan rencana respons yang matang," ujar Ho Chin-tsang di hadapan para anggota legislatif. Langkah ini sekaligus mempertegas posisi Taiwan yang selama ini sama sekali tidak bergantung pada pasokan energi dari Tiongkok daratan.

Tekanan di Tengah Krisis

Langkah Beijing menawarkan bantuan energi dipandang skeptis oleh banyak pihak, terutama setelah Tiongkok--sebagai importir minyak terbesar dunia--mengumumkan larangan ekspor bahan bakar hingga akhir Maret 2026 untuk mengamankan kebutuhan domestiknya. Pada tahun 2025, nilai ekspor bahan bakar Tiongkok tercatat mencapai US$22 miliar.

Selama ini, Beijing konsisten menawarkan konsep otonomi 'satu negara, dua sistem' dengan janji dukungan ekonomi pascareunifikasi. Namun, proposal tersebut secara konsisten ditolak oleh seluruh partai politik utama di Taiwan. Taipei bersikeras bahwa hanya rakyat pulau tersebut yang berhak menentukan masa depan mereka sendiri.

Sentimen Nasionalisme

Penolakan ini juga dipicu oleh narasi media resmi Tiongkok, Xinhua, yang sebelumnya memetakan keuntungan ekonomi jika Taiwan dikelola oleh kelompok yang mereka sebut sebagai 'patriot'. Di sisi lain, Beijing tidak pernah melepaskan opsi penggunaan kekuatan militer untuk membawa Taiwan ke bawah kendali mereka, yang membuat ketegangan di Selat Taiwan tetap berada pada level tinggi di tengah gejolak geopolitik global saat ini. (B-3)