Kontroversi Pernyataan Donald Trump Menjelang Pelantikan Presiden AS

PRESIDEN terpilih Donald Trump selalu menarik perhatian dengan berbagai pernyataannya yang memicu kontroversi. Presiden dari Partai Republik itu akan menjalani pelantikan pada Senin (20/1).

Jeda waktu sejak pemilihan hingga pelantikan, sejumlah kontroversi sudah terjadi. Berikut pernyataan Trump yang menimbulkan kontroversi. Simak penjelasannya berikut ini.

Pernyataan Kontroversial Donal Trump

1. Permintaan Pembebasan Para Narapidana

Selama masa kampanye, Donald Trump berjanji akan membebaskan ratusan narapidana yang terlibat dalam serangan Capitol pada 6 Januari 2021, jika ia kembali menjabat sebagai presiden. Trump menyebut mereka sebagai “sandera politik” dan secara terbuka mendesak Presiden Joe Biden untuk segera membebaskan mereka.

Baca juga : Pelantikan Donald Trump Dibayangi Vonis Hukum

Janji tersebut memicu perdebatan. Demokrat mengecam keras langkah tersebut, dan menilainya sebagai ancaman terhadap demokrasi yang hanya akan memperburuk situasi politik dan sosial di Amerika Serikat. 

Juru bicara kampanye Joe Biden menyatakan, “Rakyat Amerika tidak melupakan kekerasan yang terjadi di Capitol pada 6 Januari. Mereka memahami bahwa pernyataan Trump terlalu berbahaya untuk diwujudkan,” Ujarnya. 

2. Usulan Penggabungan Kanada dengan Amerika Serikat

Presiden terpilih, Donald Trump mengusulkan agar Kanada menjadi negara bagian ke-51 Amerika Serikat. Ia berpendapat subsidi AS terhadap Kanada mencapai US$200 miliar – US$250 miliar per tahun, sementara kontribusi Kanada di NATO dinilai sangat rendah, yaitu kurang dari 1%. 

Baca juga : Kabinet Baru untuk Masa Jabatan Kedua Presiden AS Donald Trump

Usulan ini ditolak Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, yang menegaskan  Kanada akan tetap berdaulat. Trudeau juga menyatakan Kanada siap merespons jika AS mencoba memberlakukan tarif tambahan.

3. Keinginan Menguasai Greenland dan Terusan Panama

Trump kembali menegaskan ambisinya untuk mengakuisisi Greenland dan Terusan Panama, dengan alasan keduanya memiliki nilai strategis untuk keamanan nasional AS. Ia bahkan mengindikasikan akan menggunakan kekuatan militer atau ekonomi guna mewujudkan tujuannya tersebut. 

Sebagaimana diketahui, Greenland merupakan pulau terbesar di dunia dengan 57.000 penduduk. Greendland juga dinilai memiliki posisi strategis di kawasan Arktik. Greenland dinilai penting karena sumber daya mineralnya dan lokasinya di kawasan Arktik.

Baca juga : Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih: Perjalanan Kepemimpinan dan Pemakzulannya

Meski memiliki otonomi luas, Greenland menjadi lokasi fasilitas antariksa utama AS serta sumber mineral tanah jarang yang penting untuk teknologi modern. Maka dari itu Trump berupaya mencaplok wilayah Greendland.

Selain itu, Trump juga berupaya merebut kembali kendali atas Terusan Panama, yang ia klaim "penting bagi negara AS" dan menuduh Panama berada di bawah kendali Tiongkok. 

Tuduhan ini dibantah Presiden Panama José Raúl Mulino, yang menyatakan tidak ada campur tangan Tiongkok dalam operasional Panama. Saat ditanya mengenai penggunaan paksaan untuk mencapai tujuannya, Trump tidak memberikan jaminan langkah militer atau ekonomi tidak akan digunakan. Ia menekankan AS membutuhkan lokasi strategis kedua wilayah tersebut untuk keamanan ekonomi AS.

Baca juga : 8 Proses Utama dalam Pelantikan Presiden Amerika Serikat

4. Penggantian Nama Teluk Meksiko 

Donald Trump mengusulkan agar nama Teluk Meksiko diganti menjadi Teluk Amerika, yang dianggapnya memiliki rima lebih indah dan lebih mencerminkan perspektif Amerika Serikat. Usulan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mar-a-Lago, Florida.

Trump menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari upayanya untuk menggambarkan ulang peta belahan bumi bagian barat.

Selain itu, ia juga menambahkan Meksiko selama ini telah mengambil keuntungan dari Amerika Serikat, khususnya dalam jalur perdagangan dan imigrasi. Sampai saat ini belum jelas apakah Trump memiliki kewenangan resmi untuk mengganti nama Teluk Meksiko dalam penyebutannya di Amerika Serikat.

5. Pengajuan Penghentian Sementara Undang-Undang Pelarangan atau Divestasi TikTok

Donald Trump, meminta Mahkamah Agung menunda pelaksanaan undang-undang yang melarang TikTok atau memaksa penjualannya. Ia mengatakan butuh waktu setelah resmi menjabat untuk mencari solusi politik.

mengutip dari laporan The Guardian, undang-undang ini mengharuskan ByteDance, perusahaan asal Tiongkok yang memiliki TikTok, menjual aplikasi tersebut kepada perusahaan Amerika.

Kongres AS telah memberikan suara pada bulan April terkait larangan tersebut. Kecuali ByteDance menjual aplikasinya sebelum tanggal 19 Januari. 

Para petinggi Tiktok, dan ByteDance telah berupaya agar undang-undang tersebut dibatalkan. Namun, Jika pengadilan menolak permohonan mereka dan aplikasi tersebut akan dilarang secara efektif di Amerika Serikat pada tanggal 19 Januari, satu hari sebelum Trump menjabat.

Begitulah beebrapa pernyataan Donald Trump yang menimbulkan berbagai reaksi dan kontroversi. Pendekatan politik yang diambilnya sering kali menuai pro dan kontra, baik dari pendukungnya maupun dari pihak oposisi. 
(Arise News/livemint/spectrumlocalnews.com/Metro TV news/BBC/The Economic Times/CNN/Z-3)