Headline
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
PPATK sebut pemblokiran rekening dormant untuk lindungi nasabah.
Pendidikan kedokteran Indonesia harus beradaptasi dengan dinamika zaman.
PUSAT penelitian milik NASA, Jet Propulsion Laboratory (JPL), mengumumkan pemberhentian sekitar 5% stafnya menjelang akhir tahun, karena pemotongan anggaran.
Melansir dari Spacenews, Direktur pusat, Laurie Leshin melalui sebuah memo yang ditujukan kepada karyawan, mengumumkan sekitar 325 karyawan diberhentikan minggu ini. Hal itu sebagai rencana untuk menyesuaikan dengan tingkat pengeluaran yang diproyeksikan untuk tahun fiskal 2025.
“Dengan anggaran yang lebih rendah dan berdasarkan perkiraan pekerjaan yang akan datang, kami harus mengencangkan ikat pinggang di semua lini, dan Anda akan melihatnya tercermin pada dampak PHK,” tulisnya.
Setelah mengambil keputusan, JPL mengirimkan email kepada seluruh karyawannya untuk memberi tahu apakah mereka terkena PHK atau tidak. Selanjutnya, JPL akan memberikan waktu kepada karyawan yang terkena dampak untuk membahas tunjangan kerja dan bantuan lainnya.
Ini adalah gelombang kedua PHK karyawan di laboratorium tersebut. Pada bulan Februari lalu, JPL telah memberhentikan sebanyak 530 karyawan, atau 8% dari tenaga kerjanya saat itu.
Hal itu disebabkan ketidakpastian tentang anggaran tahun fiskal 2024, khususnya pengeluaran untuk program Mars Sample Return (MSR). Pada saat itu, RUU pengeluaran DPR dan Senat menawarkan tingkat pendanaan yang sangat berbeda untuk MSR.
NASA mengalokasikan US$310 juta tahun ini untuk upaya membawa batuan Mars kembali ke Bumi. Ini merupakan penurunan tajam dari US$822,3 juta yang dibelanjakan untuk program tersebut dari tahun sebelumnya.
PHK yang terjadi pada Februari lalu melibatkan 40 kontraktor dan 530 staf. Sebulan sebelumnya, JPL memberhentikan 100 kontraktor dengan alasan ketidakpastian anggaran.
Dalam memo tersebut, Leshin mengatakan, JPL telah melakukan berbagai upaya agar PHK ini tidak terjadi.
"Telah berupaya melalui berbagai skenario tenaga kerja untuk mengatasi lingkungan pendanaan yang dinamis, dan bahwa kami telah melakukan segala yang kami bisa, dalam kemitraan dengan kolega kami di NASA dan di tempat lain, untuk meminimalkan dampak buruk pada kemampuan dan tim JPL," lanjutnya.
Pengurangan staf ini untuk memenuhi anggarannya tahun 2025. Hampir semua lini mengalami PHK.
“Untuk memenuhi pendanaan yang tersedia untuk FY'25. PHK akan tersebar di seluruh JPL, dari staf teknis hingga staf pendukung, dan bahwa jumlah PHK lebih rendah dari beberapa proyeksi sebelumnya sebagian berkat kerja keras banyak orang di JPL," tulisnya.
Leshin menyatakan yakin PHK ini akan menjadi yang terakhir dalam waktu dekat. “Setelah tindakan ini, kami akan memiliki sekitar 5.500 karyawan tetap JPL. Saya yakin ini adalah tingkat kepegawaian yang stabil dan dapat didukung untuk masa mendatang,” tulisnya.
Ia melanjutkan, meskipun anggaran untuk tahun yang akan datang tidak sesuai harapan, mereka akan tetap berkerja lebih baik.
“Meskipun kami tidak akan pernah bisa 100% yakin dengan anggaran mendatang, kami akan berada dalam posisi yang baik untuk pekerjaan mendatang," tulisnya. (Z-3)
Pemerintah Jepang hingga saat ini masih belum mengakhiri peringatan tsunami imbas gempa Rusia dengan magnitudo 8,8 yang terjadi pada Rabu, 30 Juli 2025.
GEMPA bumi berkekuatan magnitudo (M) 8,8 mengguncang Semenanjung Kamchatka, Rusia, dengan kedalaman 19 kilometer.
GEMPA bumi yang terjadi di Kamchatka, Rusia sebesar Magnitudo 8,7 dapat meminimalisir jumlah korban didukung karena sistem peringatan dini yang sangat baik.
Dalam upaya mendukung ketahanan keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, UNJ menggelar penyuluhan di Jepang.
USGS telah memperbarui kekuatan gempa bumi besar yang mengguncang wilayah lepas pantai Semenanjung Kamchatka, Rusia, pada Rabu (30/7), menjadi magnitudo 8,8.
TIONGKOK kini turut bersiaga menghadapi kemungkinan datangnya gelombang tsunami.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonedia (Apindo) Bidang Ketenagakerjaan, Bob Azam menyatakan bahwa badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak hanya terjadi di Indonesia.
WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengaku prihatin terhadap fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) saat ini.
Kebijakan sepihak tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Apalagi, para pekerja yang diberhentikan tidak diberikan penjelasan atau alasan yang logis oleh pihak perusahaan.
Microsoft melakukan PHK sekitar 9.000 karyawan, sekitar 4% dari total tenaga kerja globalnya.
Pengamat ekonomi Nailul Huda menyatakan pekerja atau buruh yang menerima program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dari pemerintah tetap akan menahan konsumsi.
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved