Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
SURVEI baru mengungkapkan bahwa 60% warga Jerman menentang ekspor senjata ke Israel. Mayoritas pemilih dari tiga mitra koalisi yang berkuasa di negara itu mendukung pembatasan.
Menurut jajak pendapat oleh Forsa, 50% pemilih Partai Hijau menentang penjualan senjata. Sekitar 60% pendukung Partai Sosial Demokrat dan 52% pemilih Partai Demokrat Bebas juga menolak ekspor senjata yang berkelanjutan.
Penolakan khususnya tinggi di bekas Jerman Timur. Sekitar 75% responden menolak penjualan senjata ke Israel.
Minggu lalu, media Jerman melaporkan bahwa beberapa pemimpin Jerman memblokir penjualan senjata ke Israel, meskipun Kanselir Olaf Scholz bersikeras bahwa penjualan senjata akan terus berlanjut.
Menurut laporan oleh tabloid Jerman Bild, politikus Partai Hijau, Wakil Kanselir Robert Habeck, dan Menteri Luar Negeri Annalena Baerbock--yang berada dalam koalisi pemerintahan dengan Partai Sosial Demokrat--menahan persetujuan untuk ekspor senjata serta menuntut jaminan bahwa senjata tersebut tidak akan digunakan pada warga sipil.
Undang-Undang Pengawasan Senjata Perang menetapkan bahwa senjata Jerman tidak boleh digunakan terhadap warga sipil. Pemerintah Jerman menghadapi sejumlah tuntutan hukum atas penjualan senjatanya ke Israel.
Scholz bersikeras bahwa tidak ada genosida yang terjadi di Gaza dan telah menegaskan kembali dukungan militer Jerman yang berkelanjutan untuk Israel. "Kami telah memenuhi dan akan memenuhinya," kata Scholz seperti dikutip di media Jerman Tagesspiegel.
Pada 7 Oktober, yang menandai satu tahun perang di Jalur Gaza, Palestina, Berlin memutuskan larangan ekspor senjata ke Israel.
Wakil juru bicara pemerintah Christiane Hoffmann mengatakan kepada wartawan bahwa keputusan tentang ekspor senjata diambil berdasarkan kasus per kasus.
"Tidak ada keputusan untuk memboikot ekspor senjata ke Israel secara umum. Pemerintah federal belum membuat (keputusan) itu." (MEE/Z-2)
Swis resmi bekukan ekspor senjata baru ke AS demi jaga netralitas di tengah perang Iran. Bern juga tutup ruang udara bagi penerbangan militer Washington ke Timur Tengah.
Lonjakan permintaan akibat perang di Ukraina dan Gaza menjadi pendorong utama kenaikan pendapatan industri persenjataan global.
PEMERINTAH Inggris mengatakan tidak ada persyaratan hukum untuk menilai kepatuhan Israel terhadap hukum humaniter internasional dalam tindakan militernya di Libanon.
AKSI pro-Palestina di ibu kota Inggris pada Rabu (11/9) memprotes serangan Israel yang tanpa jeda dan meluluhlantakkan Gaza.
PENGUNJUK rasa Inggris mengutuk pembunuhan aktivis keturunan Turki-Amerika di Tepi Barat oleh Israel dan menyerukan pemerintah AS dan Inggris untuk meminta pertanggungjawaban Israel.
ORGANISASI kemanusiaan Oxfam menilai Israel menerapkan pola operasi militer yang serupa dengan yang sebelumnya dilakukan di Gaza. Kini Israel menyerang wilayah selatan Libanon.
Menlu Oman Badr al-Busaidi tegaskan Iran tidak bertanggung jawab atas perang yang dimulai AS-Israel. Oman desak diplomasi demi keamanan Selat Hormuz.
Iran menyerukan pembentukan aliansi militer Timur Tengah berbasis Al Quran tanpa keterlibatan Amerika Serikat dan Israel.
Militer Israel tega menyiksa balita 1 tahun, Karim Abu Nassar, dengan sundutan rokok selama 10 jam di Gaza untuk paksa pengakuan ayahnya. Pelanggaran HAM berat!
Sedikitnya 12 orang mengalamu luka-luka saat serangan rudal dari Iran menghantam wilayah Bnei Brak, sebuah kota di dekat Tel Aviv, Israel.
PM Jepang Sanae Takaichi menegaskan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan di Selat Hormuz di tengah konflik AS-Israel dan Iran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved