AS dan Dunia Barat tidak Berdaya Lawan Israel, Ini Alasannya

PASCA-Israel menghancurkan menara observasi UNIFIL di Libanon selatan, negara-negara dunia hanya bisa bolak-balik mengecam Israel. Belum ada tindakan nyata untuk menghentikan agresi Israel termasuk soal Israel yang makin brutal di Gaza.

Pengamat Timur Tengah Smith Alhadar menilai sikap permisif AS dan sekutu Barat disebabkan Israel sebagai proksi di Timur Tengah, yang bekerja untuk melayani hegemoni di kawasan strategis tersebut.

"Menjelang pemilu di AS pada 5 Novomber, Presiden AS kian tak berdaya lantaran capres Kamala Harris yang dijagokan Biden sangat bergantung pada lobi Yahudi dan komunitas pro-Israel serta Evangelis yang suara mereka sangat instrumental dan strategis dalam memenangkan kontestasi Harris Vs Donald Trump," kata Smith dihubungi Media Indonesia, Selasa (22/10).

Baca juga : PM Israel Kesampingkan Otoritas Palestina Saaat Ini di Gaza Pascaperang

Menurut hasil polling terakhir, persaingan Harris-Trump sangat kompetitif. Lanjut Smith yang juga harus digarisbawahi ialah klaim Biden sendiri bahwa ia seorang Zionis. 

"Tetapi untuk keperluan opini publik dalam dan luar negeri, serta menjaga agar krisis yang sedang berlangsung tidak bereskalasi," sebutnya.

Smith menambahkan hari ini Menlu AS Antony Blinken dikirim ke Timur Tengah untuk membicarakan gencatan senjata dan Gaza pascaperang.

Baca juga : Biden Pertimbangkan Perjalanan ke Israel Saat Perang dengan Hamas Terus Berlangsung

Sementara untuk krisis Libanon, Biden mengirim utusan khusus Timur Tengah Amos Hochstein ke Libanon untuk membicarakan gencatan senjata. 

"Tetapi saya skeptis Blinken maupun Hochstein akan berhasil. Pasalnya, PM Benjamin Netanyahu tak ingin perang selesai sampai tujuan perangnya dicapai," ujarnya.

Smith mengaku untuk Gaza, Israel hendak melumatkan Hamas dan menduduki Gaza, terutama Gaza utara, secara permanen. 

Baca juga : PM Palestina Serukan Kongres AS untuk Akui Negara Palestina

Sementara di Libanon sama saja. Israel menolak penyelesaian sesuai dgn Resolusi DK PBB 1701 Tahun 1978 dan diperluas pascaperang Hizbullah-Israel tahun 2006 di mana blue line di Libanon selatan dijaga oleh pasukan penjaga perdamaian UNIFIL bersama dengan tentara Libanon.

"Kini, untuk mengakhiri perang, Israel menuntut tentaranya tetapi berada di blue line dan langit Libanon bebas digunakan pesawat-pesawat tempur Israel," terangnya.

Menurutnya, syarat-syarat Israel untuk gencatan senjata di Gaza dan Libanon tersebut tentu akan gagal. Sehingga kegagalan ini memang dikehendaki Netanyahu untuk menjaga kekuasaannya. 

Baca juga : AS Investigasi Force 100 yang Diduga Langgar HAM di Palestina

"Kalau perang di Gaza dan Libanon berakhir, karir politik Netanyahu akan berakhir di penjara terkait korupsi dan penyuapan," paparnya.

Sedangkan untuk memaksa Israel angkat kaki dari Palestina, perlu ada resolusi di DK PBB tanpa hak veto dari lima anggota tetapnya.

"Sayangnya, mustahil resolusi semacam itu bisa dihasilkan di DK PBB karena, paling tidak, AS dan Inggris akan memvetonya," tegasnya.

Dia berharap agar negara-negara Arab satu suara menghadapi Israel, meskipun percuma karena negara-negara di kawasan punya persepsi dan sikap berbeda terhadap krisis kawasan Timur Tengah.

"Dalam menghadapi krisis yang sedang berlangsung dan adanya ketergantungan ekonomi, politik serta keamanan mereka pada AS masih sangat besar," pungkasnya. (Fer/P-3)