Beda Gaya Prabowo vs Jokowi dalam Hubungan Luar Negeri

ARAH kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto menekankan politik bebas aktif. Dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia Broto Wardoyo menyebut penekanan tersebut bakal amat dinantikan implementasinya. 

Prabowo dalam pidato pelantikan di MPR menegaskan kembali sikap Indonesia yang akan bebas aktif dalam urusan luar negeri. Menurut Broto, salah satu tantangan besar bagi Prabowo ialah menempatkan posisi Indonesia di antara pendulum dua kekuatan besar yaitu Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok. 

"Melihat politik birokrasinya, di lingkaran Prabowo lebih banyak background militer sementara kita sebenarnya punya kedekatan khusus di bidang keamanan dengan Amerika Serikat," kata Broto dihubungi Media Indonesia, Senin (21/10). 

Baca juga : Menlu Sugiono bukan Diplomat, Pengamat: Harus Bisa Cepat Masuk di Kemlu

"Di sisi lain kita juga paham Tiongkok juga menjadi salah satu partner ekonomi kita yang utama. Jadi menurut saya penegasan Prabowo bahwa kita akan tetap bebas aktif itu menjadi penanda yang penting bahwa politik luar negeri Indonesia akan navigating between big two power, kita tinggal lihat implementasinya," ujarnya. 

Prabowo diprediksi akan jauh lebih aktif dalam urusan luar negeri. Sebab itu, kata Broto, penunjukkan Menlu Sugiono yang sebagai orang dekat Prabowo menjadi masuk akal. Gaya tersebut berbeda di masa Presiden Joko Widodo yang mendelegasikan kewenangan kepada Menlu Retno Marsudi. 

"Yang mungkin membedakan, Pak Jokowi kan tidak terlalu fokus (langsung) untuk isu internasional sehingga keberadaan Bu Retno sangat penting karena kemampuan beliau di lapangan itu sangat baik. Sekarang dengan Pak Prabowo yang lebih hands on itu juga akan menutupi karena Pak Sugiono dikenal dekat dan loyal dengan Pak Prabowo," imbuhnya. 

Baca juga : Wamenlu Arif Havas Oegroseno belum Terima Pembagian Tugas dari Presiden Prabowo

Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu dikelola dan diselesaikan mulai dari peran Indonesia di Asia Pasifik, ASEAN, hingga urusan pekerja migran. Broto menyebut fokus utama pada lingkaran terdekat Indonesia akan penting di masa awal pemerintahan Prabowo ini. 

"Isu Asia Pasifik itu penting, (isu) Laut China Selatan itu mau diapain, ASEAN itu mau dikembangkan sampai mana dan difungsikan sebagai apa. Belum lagi perang di Ukraina dan Timur Tengah. Itu menjadi PR dan menjadi agenda penting yang perlu diangkat. Apakah Pak Prabowo mau menyelesaikannya high level atau memanfaatkan jejaring yang subtle," ujarnya. 

Ia juga menunggu langkah Prabowo terkait dengan keberadaan PBB. Sejauh ini, publik melihat ketidakmampuan lembaga tersebut dalam mengatasi masalah-masalah seperti di Gaza yang tidak kunjung selesai. "Akan dinanti sikap Indonesia karena Prabowo akan lebih aktif," tukasnya.