Pengaturan Koordinasi Kementerian di Bawah Kemenko Tunggu Terbitnya Perpres

PERUBAHAN struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menteri Koordintor Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, seiring dengan keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk sejumlah kementerian dan kementerian koodinator baru, hal itu akan diikuti dengan penataan ulang koordinasi kementerian.

Airlangga memberi contoh masalah pangan dan infrastruktur yang sebelumnya berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namund dengan adanya Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, tentunya perlu pengaturan baru koordinasi.

Baca juga : Resmi Dilantik! Berikut Daftar Lengkap 48 Menteri dan 56 Wakil Menteri di Kabinet Merah Putih

Airlangga hanya dapat memastikan koordinasi mengenai pangan dan infrastruktur tak akan ada tumpang tindih. "Kalau Kemenko Pangan itu akan mengoordinasikan Badan Pangan, Kementerian Pertanian, dan sebagainya," kata dia kepada pewarta di kantornya, Jakarta, Senin (21/10).

Namun dia belum bisa memastikan bentuk kedeputian, utamanya deputi pangan serta deputi pengembangan wilayah dan tata ruang di Kemenko Perekonomian ke depan.

Senada, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan masih menunggu aturan mengenai kedeputian yang ada di kantornya. Namun dia mengatakan aturan itu biasanya tak akan lama diterbitkan karena organisasi pemerintahan baru mesti segera bekerja.

Baca juga : Teddy Indra Wijaya Disebut Masih Aktif sebagai Prajurit TNI

"Kita masih menunggu perpresnya. Perpresnya ada dua kejelasan yang kita perlukan, yaitu kementerian/lembaga mana saja yang di bawah koordinasi kita, kemudian struktur deputinya seperti apa. Kita tunggu arahnya dari Pak Presiden," ujarnya.

Berdasarkan informasi tak resmi yang diterimanya, imbuh Susi, Kemenko Perekonomian nantinya akan banyak mengurusi perihal ekonomi makro, perdagangan, industri, investasi, hingga energi.

"Jadi, perindustrian, perdagangan, investasi, ESDM, energi itu kan biasanya jadi satu. Biasanya di beberapa negara ada METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), jadi common practice-nya seperti itu, karena itu pilar-pilar pertumbuhan ekonomi," tutur pria yang karib disapa Susi itu.

"Jadi semua policy nanti, ujung-ujungnya nanti adalah bagaimana kita untuk attract investasi ke sini. Tapi memang logikanya seperti tadi, industri, perdagangan, investasi, dan energi itu biasanya jadi satu portfolio untuk ekonomi," pungkas dia. (E-2)