Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEKERJA Migran Indonesia (PMI) yang memetik buah di Inggris mengaku terjerat utang setelah dipecat karena tidak memenuhi target kerja.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai bahwa kasus pekerja musiman di Inggrus semakin rumit saja. Pasalnya, tidak ada langkah konkret dari pemerinta Indonesia untuk menyelesaikannya.
"Tidak ada kemauan serius dalam penanganan oleh pemerintah Indonesia sejak kasus ini muncul 2 atau 3 tahun lalu," kata Wahyu dihubungi Media Indonesia, Minggu (8/9).
Baca juga : Mimpi Buruk Pemetik Buah Stroberi asal Indonesia di Inggris
Migrant care juga mempersoalkan kasus pekerja musiman ini dalam G20. Indonesia sebagai negara pengirim pekerja musiman dengan negara G20, khususnya Inggris sebagai negara penerima.
"Dalam skema ini, di Indonesia tidak ada pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan perekrutan, karena banyak pihak yang melakukan perekrutan sebenarnya adalah institusi yang tidak punya kewenangan," sebutnya
Sementara pragmatisme untuk mencari tenaga kerja murah dalam mengelola pertanian di Inggris meningkat. Oleh karenanya, kelengahan negara ini dimanfatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Baca juga : APJATI Soroti Regulasi Pengiriman Tenaga Ahli dan Profesional ke Luar Negeri
"Kondisi ini dimanfaatkan oleh agen-agen perekrut, institusi-institusi yang melakukan praktik perekrutan tidak secara prosedural. Lebih parah lagi, tidak ada tindakan serius oleh pemerintah," tegasnya.
Seharusnya pemerintah Indonesia bisa lebih tegas terhadap agen atau institusi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam perekrutan pekerja musiman di Inggris.
"Yang terjadi sekarang malah proses negosiasi yang dihilangkan atau kriminalisasi terhadap para pelaku ini. Padahal tindakannnya sudah mengarah pada perdagangan orang," ujarnya
Wahyu menegaskan bahwa pekerja musim itu terbuai dengan tawaran gaji tinggi di luar negeri tetapi justru dieksploitasi.
"Dengan iming-iming gaji tinggi, harus membayar biaya yang lebih tinggi, hingga berada dalam jebakan utang, dijebak dalam skema utang yang menyebabkan kemudian mereka tereksploitasi di sana," pungkasnya. (Z-2)
PEMERINTAH menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan bonus demografi agar menjadi kekuatan pembangunan, bukan justru berubah menjadi persoalan sosial dan ekonomi
Masalah tersebut sudah termasuk dalam pelanggaran normatif ketenagakerjaan
Generasi Z terbukti menjadi kelompok paling rentan di lingkungan kerja, dengan 91% di antaranya kerap menghadapi tantangan kesehatan mental dan 35% mengalami depresi.
Simbol hadirnya negara dalam menjamin hak dasar masyarakatnya di sektor kesehatan.
BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Ceger menyalurkan manfaat program jaminan kematian kepada dua keluarga peserta. Penyaluran dilaksanakan di RPTRA Susukan, Ciracas.
Ban Westlake, melalui fasilitas manufakturnya, PT Matahari Tire Indonesia (MTI) yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, memperkerjakan sedikitnya 1.800 orang.
Pernyataan itu juga menyampaikan bahwa KJRI Jeddah turut memfasilitasi pemulangan satu WNI dengan kondisi lumpuh akibat sakit ke Indonesia.
Kerja sama ini menjadi bentuk sinergi antar BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mendukung pembiayaan sektor ketenagakerjaan.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, menekankan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) bukan hanya tenaga kerja, melainkan juga duta bangsa.
Kemitraan ini memastikan pekerja migran di Taiwan mendapatkan pekerjaan yang layak serta akses perlindungan sosial yang mumpuni.
Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi isu mendesak di tengah tingginya kerentanan terhadap eksploitasi HAM.
Pemerintah memperkuat upaya perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) sejak tahap paling awal, yakni proses pencarian kerja di ruang digital.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved