Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (28/8) mendesak Israel agar segera menghentikan serangan militer besar-besaran di daerah pendudukan Tepi Barat setelah 11 orang Palestina tewas dan lainnya terluka. Guterres mengutuk keras atas hilangnya nyawa, termasuk anak-anak, dan meminta operasi tersebut segera dihentikan.
Guterres juga menekankan agar mereka yang terluka harus memiliki akses terhadap perawatan medis. Pekerja kemanusiaan juga harus dapat menjangkau setiap orang yang membutuhkan. Sekjen PBB itu meminta Israel menaati tanggung jawabnya di bawah hukum humaniter internasional dengan melindungi warga sipil dan memastikan keamanan mereka.
"Dia mendesak aparat keamanan untuk mengendalikan diri secara maksimal dan menggunakan senjata mematikan hanya pada saat sangat dibutuhkan untuk melindungi nyawa," sebut juru bicara sekjen, Stephane Dujarric. "Perkembangan berbahaya ini memicu situasi yang sangat tegang di daerah pendudukan Tepi Barat dan semakin melemahkan Otoritas Palestina," kata Dujarric.
Baca juga : PBB Kutuk Israel Bunuh Warga di Sekolah Penampungan Gaza
"Pada akhirnya, hanya dengan mengakhiri pendudukan dan kembali ke proses politik yang bermakna yang akan mewujudkan solusi dua negara, kekerasan dapat dihentikan. PBB akan terus bekerja sama dengan semua pihak untuk mencapai tujuan ini, guna mengupayakan deeskalasi situasi saat ini dan mendorong stabilitas di kawasan tersebut," imbuhnya.
Menurut harian Israel Yedioth Ahronoth, Israel mengerahkan dua brigade militer, helikopter, drone, dan buldoser, saat melakukan penyerangan di Tepi Barat.
Serangan militer Israel yang terbesar di Tepi Barat terjadi pada 2002 saat Intifada Kedua. Saat itu terjadi penyerbuan di bagian utara wilayah yang diduduki, termasuk Provinsi Nablus, Tulkarem, Jenin, dan Tubas.
Dalam putusan penting Mahkamah Internasional pada 19 Juli, dinyatakan bahwa pendudukan Israel selama puluhan tahun di tanah Palestina ialah melanggar hukum dan menuntut evakuasi semua permukiman di Tepi Barat dan Jerusalem Timur. (Ant/Z-2)
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
LAPORAN terbaru PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia dengan populasi 41,9 juta jiwa.
OKI menekankan pentingnya pengesahan resolusi besar-besaran yang memperbarui mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB, Senin (1/12), Antonio Guterres mengusulkan agar anggaran tahun depan dipangkas menjadi US$3,24 miliar, turun US$577 juta atau 15,1% dari anggaran 2025.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menahan pendanaan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai dirinya melihat reformasi di dalam organisasi tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved