Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
GERAKAN Palestina Hamas harus mengakui bahwa hanya ada satu otoritas sah Palestina. Ini dikatakan utusan khusus dan penasihat Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk hubungan internasional, Riyad al-Maliki.
"Agar organisasi tersebut (Hamas) dapat bekerja di bawah perlindungan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)," kata al-Maliki dalam wawancara dengan Sputnik.
"Hamas harus menerima fakta bahwa hanya ada satu kepemimpinan Palestina dan hanya ada satu hukum Palestina dan hanya ada satu senjata sah Palestina yang penting," katanya lagi.
"Mereka harus mengakui bahwa PLO ialah perwakilan sah satu-satunya dari rakyat Palestina. Jika ingin beroperasi, mereka bisa melakukannya di bawah payung PLO, seperti banyak faksi dan organisasi Palestina lain," tambah al-Maliki.
Hamas juga tidak boleh mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB yang berkaitan dengan isu Palestina, lanjut pejabat tersebut. (Ant/Z-2)
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas mendesak Italia mengakui Negara Palestina. Langkah tersebut akan membantu melindungi solusi dua negara dan memperkuat fondasi perdamaian.
Paus Leo XIV dan Presiden Palestiha Mahmoud Abbas membahas mendesaknya bantuan kemanusiaan untuk Jalur Gaza serta terwujudnya solusi dua negara demi mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Abbas menegaskan rakyat Palestina tidak akan menyerah pada tekanan maupun penderitaan panjang akibat konflik.
PRESIDEN Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menegaskan Hamas tidak akan mendapat tempat dalam pemerintahan Gaza setelah perang berakhir.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Majelis Umum PBB dengan dukungan mayoritas suara menyetujui permohonan agar Mahmoud Abbas dapat menyampaikan pidato melalui tautan video.
KELOMPOK perjuangan kemerdekaan Palestina Hamas menyatakan kesiapannya untuk memulai dialog nasional dengan seluruh faksi Palestina, termasuk Otoritas Palestina (PA).
TIGA dekade, lima presiden AS serta banyak diplomat datang dan pergi sejak Tony Blair pertama kali menangani konflik Israel-Palestina sebagai perdana menteri baru Inggris pada 1997.
AS menolak dan mencabut visa sejumlah pejabat PLO serta Otoritas Palestina (PA) menjelang Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang.
PRESIDEN Palestina Mahmoud Abbas menandatangani dekret yang membentuk komite penyusun konstitusi sementara sebagai langkah awal transisi menuju status negara penuh.
Negara-negara Arab dan Barat menyerukan agar Hamas menyerahkan senjata dan mengakhiri kekuasaan di Gaza.
PM Otoritas Palestina Mohammad Mustafa tegaskan Hamas serahkan kendali Jalur Gaza dan senjata kepada Otoritas Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved