Antisipasi Konflik Meluas, Kemenlu Siapkan Skema Evakuasi WNI dari Lebanon

PEMERINTAH tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengevakuasi WNI di kawasan konflik yang melibatkan Israel, Palestina, dan Lebanon. Evakuasi yang disiapkan bisa dalam skala lokal maupun ke Tanah Air.

"Total existing di data lapor diri di KBRI di sana, ada 217 WNI di Lebanon. Mayoritas pekerja migran, mahasiswa, dan yang menikah dengan warga setempat," kata Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha di Yogyakarta, Kamis (20/6).

Sejak konflik Israel-Palestina meledak pada 7 Oktober 2023, kata Judha, dampaknya sampai ke Lebanon selatan serta melibatkan Hizbullah dan angkatan bersenjata Israel (IDF). KBRI di Beireut pun telah menetapkan wilayah Lebanon selatan sebagai daerah siaga 1. Sementara, kawasan Beureut dan sekitarnya siaga 2.

Baca juga : Indonesia Siapkan Evakuasi WNI di Libanon, Dampak Meluasnya Perang di Gaza

"Siaga 1 itu situasi mengancam jiwa. Langkah-langkahnya evakuasi segera kita lakukan. Apakah itu (evakuasi) lokal menuju lokasi lebih aman ataupun menuju ke Indonesia," ujarnya.

Ia mengatakan pemerintah telah mengevakuasi para WNI dalam skala terbatas dari Lebanon selatan menuju tepi Beirut. Ia mengatakan kondisi terakhir WNI saat evakuasi masih aman.

Judha mengungkapkan perlindungan WNI di luar negeri terus dilakukan mengantisipasi eskalasi konflik di Timur Tengah. Ia mengatakan upaya pemantauan situasi setiap perkembangan situasi di lapangan terus dilakukan.

Baca juga : Indonesia Siap Bawa Pulang 200an WNI di Lebanon

"Isu ini terus kami monitor dari dekat situasi di Timur Tengah. Perwakilan RI di kawasan juga memonitor. Kami terus melakukan koordinasi," ujarnya.

Ia menambahkan pihak-pihak terkait dalam upaya perlindungan WNI di lokasi rawan itu sudah saling terkoneksi. Ia menyebut tindakan kecil hingga besar apabila konflik meluas sudah disiapkan.

"Bahkan Ibu Menlu (Retno Marsudi) telah mengadakan rapat khusus dengan kepala perwakilan dan duta besar di kawasan untuk mengantisipasi rencana kontijensi jika terjadi eskalasi situasi di sana," ungkapnya. (Z-6)