AS Sanksi Ekstremis Israel yang Blojir Bantuan ke Gaza

AMERIKA Serikat (AS) menjatuhkan sanksi berupa penyitaan aset milik kelompok ekstremis Israel. Pasalnya, mereka memblokir dan merusak konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza karena risiko kelaparan meningkat di wilayah Palestina yang terkepung.

Pemerintahan Presiden Joe Biden pada Jumat (14/6), menargetkan Tzav 9, sebuah kelompok yang mencegah bantuan apa pun memasuki Gaza. AS menuduh kelompok tersebut menjarah dan membakar truk bantuan.

“Penyediaan bantuan kemanusiaan sangat penting untuk mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza dan untuk mengurangi risiko kelaparan,” kata Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (15/6).

Baca juga : AS Pertimbangkan Pemindahan Sementara Dermaga Kemanusiaan dari Gaza ke Israel Akibat Gelombang Tinggi 

“Pemerintah Israel mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keselamatan dan keamanan konvoi kemanusiaan yang transit di Israel dan Tepi Barat dalam perjalanan ke Gaza. Kami tidak akan mentolerir tindakan sabotase dan kekerasan yang menargetkan bantuan kemanusiaan penting ini,” tambah pernyataan departemen itu.

Sanksi tersebut diumumkan sehari setelah media Israel mengutip Komisaris Polisi Israel Kobi Shabtai yang mengatakan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir mendorong untuk mencegah penegakan hukum melindungi konvoi bantuan ke Gaza.

Selama berbulan-bulan, kelompok sayap kanan Israel telah melakukan protes dan memblokir jalan untuk mencegah pengiriman bantuan mencapai Gaza, yang berada di bawah blokade Israel yang mencekik. Upaya ini semakin menghambat aliran bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut.

Baca juga : Hamas dan Israel Diminta Segera Terima Gencatan Senjata yang Diadopsi PBB

Dalam beberapa pekan terakhir, para pengunjuk rasa meningkatkan serangan mereka terhadap konvoi, terutama saat mereka melewati Tepi Barat yang diduduki. Bulan lalu, mereka membakar dua truk bantuan di daerah Hebron Hills, sebuah serangan yang menurut Departemen Luar Negeri AS dilakukan oleh Tzav 9.

Sanksi tersebut memblokir aset kelompok tersebut di AS dan sebagian besar melarang warga negara Amerika untuk melakukan transaksi dengan mereka. Sanksi tersebut diberlakukan berdasarkan perintah eksekutif (EO) yang dikeluarkan oleh Biden yang menetapkan kerangka hukum untuk hukuman AS terhadap individu dan entitas yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Tepi Barat yang diduduki.

Pekan lalu, pemerintahan Joe Biden menerapkan perintah yang sama untuk memberikan sanksi kepada Lion's Den, sebuah kelompok bersenjata Palestina. Meski begitu, Washington menolak seruan untuk menghukum pejabat Israel yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap warga Palestina di Tepi Barat, termasuk Ben-Gvir dan Menteri Keuangan Israel dari kelompok ultranasionalis, Bezalel Smotrich.

Baca juga : PBB Selidiki Peran Dermaga Bantuan AS terkait Serangan Israel di Nuseirat

Bulan ini, Senator AS Chris Van Hollen mendesak pemerintahan Biden untuk menggunakan perintah eksekutif untuk menargetkan Smotrich. “Dalam pandangan saya, Smotrich harus dikenakan sanksi berdasarkan EO ini,” kata Van Hollen.

Menteri Keuangan Israel itu telah memotong pajak yang terutang kepada Otoritas Palestina, dan pada bulan Maret, ia mendeklarasikan 1.977 hektare di Tepi Barat sebagai tanah negara Israel.

“Ada orang yang menyatakan tujuannya adalah agar Israel mengambil alih seluruh Tepi Barat,” kata Van Hollen kepada Center for American Progress, sebuah wadah pemikir liberal.

Baca juga : 1.000 Truk Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza Terkatung-Katung di Perlintasan Kerem Shalom

Democracy for the Arab World Now (DAWN), sebuah organisasi advokasi yang merekomendasikan sanksi terhadap Tzav 9, menyambut baik langkah-langkah yang diambil AS dan meminta Biden untuk menargetkan entitas dan individu yang membantu mendanai dan memberdayakan kelompok tersebut juga.

“Pengungkapan baru-baru ini bahwa Menteri Israel Itamar Ben-Gvir memerintahkan polisi untuk mundur dan mengizinkan Tzav 9 memblokir konvoi bantuan kemanusiaan menunjukkan bagaimana strategi kelaparan yang keji ini dikoordinasikan dari aktivis pemukim muda hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan Israel,” kata Michael Schaeffer Omer-Man, direktur penelitian Israel-Palestina di DAWN, mengatakan dalam sebuah pernyataan.

“AS tidak boleh terus mengabaikan keterlibatan pemerintah Israel dalam kejahatan ini dan selanjutnya harus menerapkan sanksi terhadap Ben-Gvir.”

Para aktivis hak asasi manusia juga meminta Washington untuk menekan Israel agar menghentikan pengepungannya terhadap Gaza.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan pekan ini Israel telah mengambil langkah-langkah penting dalam beberapa bulan terakhir untuk menghilangkan hambatan dalam pengiriman bantuan di Gaza. Namun ia mengakui bahwa Israel dapat dan harus berbuat lebih banyak.

“Sangat penting untuk mempercepat pemeriksaan truk dan mengurangi simpanan truk, untuk memberikan kejelasan yang lebih besar dan memperpendek daftar barang-barang terlarang, untuk meningkatkan visa bagi pekerja bantuan dan memprosesnya dengan lebih cepat,” katanya pada acara bantuan Gaza, di Yordania. (Cah/P-5)