Ketegangan Spanyol-Israel Kian Memuncak

SPANYOL telah mengakui negara Palestina dan disusul dengan keputusan untuk turut menggugat Israel atas kasus genosida ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ). Israel pun semakin marah kepada Spanyol dengan memutuskan hubungan diplomatik.

Setelah Spanyol mengakui negara Palestina, Perdana Menteri (PM) Pedro Sanchez bertemu dengan mitranya dari Palestina, PM Mohammad Mustafa, dan pejabat terkemuka dari beberapa negara Timur Tengah di Madrid.

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, PM Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, dan menteri luar negeri Turki dan Yordania termasuk di antaranya. Mereka menyempatkan berfoto di tangga Istana Moncloa di ibu kota Spanyol.

Baca juga : Spanyol, Norwegia, dan Irlandia Akui Kedaulatan Negara Palestina

“Atas nama Presiden (Mahmoud) Abbas dan pemerintah Palestina, rakyat Palestina, kami menyambut hangat pengakuan Spanyol atas negara Palestina. Pengakuan ini memperkuat tekad kami untuk melanjutkan perjuangan kami demi perdamaian yang adil dan abadi,” kata Mustafa menanggapi langkah bersejarah Spanyol, dilansir dari Al Jazeera, Jumat (7/6).

Irlandia, Norwegia dan Slovenia juga bergabung dengan Spanyol dalam keputusan yang dikecam keras oleh Israel itu. Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz mengirim pesan langsung yang ditujukan kepada Sanchez di X.

“Hamas berterima kasih atas layanan Anda,” katanya yang disertai sebuah video berdurasi 17 detik yang berisi gambar penari flamenco dan serangan Hamas.

Baca juga : Spanyol Segera Akui Negara Palestina

Dia menuduh Spanyol terlibat dalam menghasut genosida terhadap orang-orang Yahudi dan kejahatan perang. Dia juga menyebut Wakil PM Spanyol Yolanda Diaz antiSemit setelah dia menutup pidatonya dengan slogan pro Palestina “Dari sungai ke laut ”.

Jargon itu banyak digunakan pada demonstrasi pro Palestina dan mengacu pada perbatasan sesuai mandat Inggris di Palestina, yang membentang dari Sungai Yordan hingga Mediterania sebelum Israel didirikan pada 1948.

“Ini 2024, masa Inkuisisi telah berakhir. Saat ini orang-orang Yahudi memiliki negara yang berdaulat dan mandiri, dan tidak ada yang akan memaksa kami untuk pindah agama atau mengancam keberadaan kami – mereka yang merugikan kami, kami akan membalas mereka,” kata Katz, anggota Partai Likud pimpinan PM Benjamin Netanyahu.

Baca juga : Kapal Bantuan Spanyol Tiba di Jalur Gaza, PBB Sebut Jalur Darat Tetap Utama

Selama berbulan-bulan, hubungan diplomatik antara Israel dan Spanyol berada pada titik terendah baru. Masing-masing pihak telah memanggil duta besarnya ketika perang di Gaza berkecamuk.

Setelah tindakan penting Spanyol, Israel memerintahkan konsulat Spanyol di Yerusalem untuk menghentikan layanan kepada warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebagai tindakan hukuman.

Ketegangan dapat semakin meningkat, pasalnya, Spanyol mengumumkan akan bergabung dengan Afrika Selatan yang menggugat Israel di Mahkamah Internasional atas dugaan melakukan genosida di Gaza.

Baca juga : Uni Eropa: Kelaparan di Gaza sebagai Senjata Buatan Manusia

Spanyol adalah negara Eropa pertama yang mendukung kasus ini. Sebagai pendukung hak-hak Palestina, Spanyol memimpin upaya menuju pengakuan dengan harapan membuka jalan menuju perdamaian dan solusi dua negara.

Sanchez mengatakan keputusan bersejarah itu memiliki satu tujuan dan itu adalah membantu Israel dan Palestina mencapai perdamaian. Menurut beberapa pengamat, tekanan dari Sumar, partai sayap kiri dan mitra junior dalam pemerintahan koalisi Spanyol, berdampak pada keputusan akhir Sanchez, yang juga dilaporkan berencana menjadi tuan rumah konferensi perdamaian internasional di Madrid.

Namun Dekan Fakultas Politik, Ekonomi, dan Urusan Global di Universitas IE di Madrid Manuel Muniz mengatakan Israel dapat menentang keterlibatan Spanyol dalam perundingan perdamaian di masa depan.

“Dalam hal dampak terhadap hubungan Spanyol-Israel, cukup jelas bahwa dampak jangka pendeknya signifikan. Yang masih belum jelas adalah dampak dari semua ini dalam jangka panjang. Hal ini mungkin berarti Israel akan menolak keterlibatan Spanyol dalam perundingan perdamaian di masa depan dengan Palestina. Namun hal ini bergantung pada sifat pemerintahan di Israel,” paparnya.

Isaias Barrenada Bajo, pakar hubungan antara Spanyol dan Palestina di Universitas Complutense di Madrid, mengatakan pengakuan sepihak terhadap negara Palestina adalah puncak dari kebijakan lintas partai selama bertahun-tahun di Spanyol.

Pada 2014, parlemen Spanyol mengeluarkan mosi untuk mengakui negara Palestina namun tidak pernah membuahkan hasil. “Yang membuat perbedaan sekarang adalah perang di Gaza dan tekanan Sumar untuk mengakui negara Palestina,” terangnya.

Barrenada mengatakan sejak kematian diktator Jenderal Francisco Franco pada 1975, semua pemerintahan Spanyol dengan warna politik berbeda mendukung hak Palestina untuk bernegara. Jauh dari arena politik, opini populer di Spanyol tampaknya lebih mendukung negara Palestina. (Cah/P-5)