Inggris: Dewan Oxford Loloskan Boikot, Divestasi, Sanksi atas Israel

DEWAN Kota Oxford meloloskan mosi yang mendukung gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) terhadap Israel. Putusan mereka berbasiskan putusan Mahkamah Internasional (ICJ).

Anggota dewan independen mengajukan mosi tersebut yang menyerukan Dewan Kota Oxford untuk menghindari hubungan perdagangan dan investasi serta kerja sama dengan entitas yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional.

Pada Januari tahun lalu, ICJ menyampaikan putusan sementara yang menyatakan bahwa masuk akal jika Israel melakukan genosida di Jalur Gaza, Palestina. Pengadilan tersebut meminta Israel untuk tidak menghalangi pengiriman bantuan ke Gaza.

Baca juga : Sejarawan Israel Avi Shlaim: Zionisme sedang Hancurkan Diri Sendiri

Pengadilan tersebut juga memerintahkan Israel untuk mengambil semua tindakan dalam kewenangannya untuk mencegah tindakan genosida di daerah kantong yang terkepung tersebut dan untuk menghukum hasutan untuk melakukan genosida, di antara perintah lain.

Pada Senin (24/3), anggota dewan Oxford Hosnieh Djafari-Marbini mengatakan para anggota dewan dengan suara bulat meloloskan mosi boikot dan divestasi dengan mengutip putusan ICJ tentang Palestina.

Baca juga : Dewan Pertama di NSW, Kota Sydney Jalankan BDS Israel

Anggota dewan Barbara Coyne, yang mengusulkan mosi tersebut, mengatakan, "Saya berharap mosi ini akan dilaksanakan secara menyeluruh dan pengesahannya dapat membuka jalan bagi dewan-dewan lain untuk mengambil tindakan tegas."

Dewan saat ini mengandalkan Barclays, yang telah menjadi sasaran para aktivis BDS atas investasi dan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan senjata yang menjual senjata dan teknologi militer ke Israel.

Baca juga : Pangsa Pasar Unilever Indonesia Anjlok Ditekan Boikot dan Merek Lokal

Gerakan BDS didirikan pada 2005 sebagai sarana untuk menekan Israel tanpa kekerasan agar mematuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional.

"Ini langkah pertama dalam melepaskan diri dari genosida kolonial pemukim, pendudukan, dan apartheid dalam pensiun, investasi, dan pengadaan termasuk dalam perbankan dengan Barclays," tulis Djafari-Marbini di X.

"Kami akan terus membangun gerakan untuk melepaskan investasi/pensiun institusional dari perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam kejahatan perang. Kami akan membongkar impunitas Israel."

Baca juga : LSM: Israel Tahan 198 Jasad Warga Palestina yang Tewas selama 2024

Israel telah memperbarui serangannya di Jalur Gaza dan minggu lalu meluncurkan serangan darat baru ke daerah kantong tersebut.

Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan pada Selasa (25/3) bahwa 792 orang telah tewas dalam seminggu sejak Israel melanjutkan pengeboman di wilayah Palestina, termasuk 62 orang dalam 24 jam terakhir.

Kementerian tersebut mengatakan dalam satu pernyataan bahwa mereka mencatat 792 martir dan 1.663 orang cedera sejak serangan dilanjutkan, sehingga jumlah total korban tewas sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023 menjadi 50.144. Setidaknya 10.000 orang lain hilang dan diduga tewas, menurut pejabat pertahanan sipil Gaza.

Kamis lalu, Human Rights Watch (HRW) mengatakan bahwa pasukan Israel melakukan kejahatan perang terhadap pasien yang sakit saat menduduki rumah sakit di Jalur Gaza.

Kelompok hak asasi manusia telah berulang kali mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit dan staf medis sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional. Lebih dari 1.000 staf medis telah dibunuh oleh Israel di Gaza.

Militer Israel telah membenarkan serangannya terhadap fasilitas medis di Gaza dengan klaim bahwa fasilitas tersebut digunakan oleh kelompok bersenjata Palestina sebagai pusat komando militer, tetapi gagal memberikan bukti yang dapat diverifikasi untuk mendukung tuduhan tersebut.

Bill Van Esveld, direktur hak anak asosiasi HRW, mengatakan, "Pendudukan militer Israel terhadap rumah sakit di Gaza telah mengubah tempat penyembuhan dan pemulihan menjadi pusat kematian dan penganiayaan." (MEE/I-2)