Diveto di PBB, Palestina Tinjau Kembali Hubungan Diplomatik dengan AS

Abbas juga menyebut tindakan sekutu utama Israel ini membuat pihaknya harus mengkaji ulang hubungan diplomatik. Pernyataannya tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita resmi Palestina, Wafa.

"Keputusan AS di DK PBB sangat mengecewakan, disesalkan, memalukan, tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat dibenarkan. Palestina akan mempertimbangkan kembali hubungan bilateral dengan AS untuk memastikan perlindungan kepentingan rakyat, tujuan, dan hak-hak kami,” terang Abbas.

Baca juga : Perjalanan Panjang Palestina di PBB

Abbas mengatakan dunia menyetujui penerapan hukum internasional dan mendukung hak Palestina. Tetapi tindakan sebaliknya dilakukan AS dengan terus mendukung pendudukan, menolak memaksa Israel menghentikan genosida di Jalur Gaza.

"AS memberi Israel senjata dan dana yang membunuh anak-anak kami dan menghancurkan rumah kami, dan AS menentang kami di forum internasional, dalam posisi yang tidak mendukung keamanan dan stabilitas di kawasan,” katanya.

Baca juga : AS Memveto Upaya Palestina untuk Keanggotaan PBB di Dewan Keamanan

Abbas menekankan perlunya AS menyadari bahwa Timur Tengah tidak akan stabil tanpa solusi yang adil terhadap masalah Palestina. Dia juga mengkritik standar ganda dan dukungan terhadap Israel dalam agresinya terhadap rakyat Palestina.

Baca juga : Otoritas Palestina Kecam Veto AS terhadap Keanggotaan PBB

Ia menyatakan bahwa hal ini tidak akan diterima oleh rakyat Palestina dan tidak akan membawa keamanan dan perdamaian. "Perjuangan Palestina tidak dapat dipatahkan, tidak dapat diubah, dan pantang menyerah. Pengorbanan, kesabaran, dan ketahanan rakyat Palestina di tanah airnya, serta kemauan keras mereka, akan menggagalkan semua kebijakan yang didukung Amerika,” kata Abbas.

Negara Palestina diterima sebagai negara pengamat Majelis Umum PBB pada 2012 dan mengizinkan utusannya untuk berpartisipasi dalam perdebatan, tetapi tidak memiliki hak suara. Menurut Piagam PBB, sebuah negara diterima menjadi anggota penuh PBB atas dasar keputusan Majelis Umum atas rekomendasi DK. (Anadolu/Cah)