Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PRESIDEN Otoritas Palestina Mahmoud Abbas telah menyetujui kabinet baru yang diajukan oleh Perdana Menteri Mohammad Mustafa yang baru ditunjuk. Tujuannya untuk lebih banyak berperan di Gaza.
Mustafa mengatakan prioritas nasional utama bagi pemerintahan barunya dengan kabinetnya akan mulai menjabat, Minggu (31/3), untuk mengakhiri perang di Gaza. Dia menambahkan kabinetnya akan berupaya merumuskan visi untuk menyatukan kembali lembaga-lembaga tersebut, termasuk memikul tanggung jawab atas Gaza.
Pemerintahan baru ini terdiri dari 23 menteri, termasuk tiga perempuan dan enam warga Palestina dari Gaza, di antaranya mantan Wali Kota Kota Gaza Maged Abu Ramadan. Dalam penampilan publik pertamanya, Mustafa berbicara tentang transparansi dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.
Baca juga : Mahmoud Abbas Tunjuk Mohammed Mustafa Jadi PM Palestina
Sementara itu Prancis menegaskan akan melanjutkan pendanaan untuk warga Gaza. Paris akan menyediakan lebih dari 30 juta euro atau Rp507 milar melalui Badan Pengungsi Palestina bentukan PBB atau UNRWA.
“Kami akan memberikan kontribusi kami sambil memastikan bahwa kondisi UNRWA terpenuhi untuk memenuhi misinya dengan semangat tanpa hasutan kebencian dan kekerasan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Christophe Lemoine.
Dia tidak mengatakan kapan pembayaran berikutnya kepada badan tersebut akan dilakukan. Menurut jadwal triwulanan, jatuh tempo pembayaran anggaran pemerintahan Prancis terjadi setiap April.
Baca juga : Palestina Tolak Pindahkan Titik Perbatasan Rafah Seperti Maunya Israel
Beberapa negara Barat termasuk Prancis menangguhkan donasi untuk UNRWA pada akhir Januari. Mereka terpedaya isu yang dibuat Israel dengan menyatakan UNRWA disusupi militan Hamas yang turut menyerang pada 7 Oktober.
Invasi Israel meletus setelah serangan Hamas yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober, yang mengakibatkan sekitar 1.160 kematian. Hamas juga menyandera sekitar 250 sandera, yang diyakini Israel 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 34 orang yang diperkirakan telah tewas.
Serangan Israel telah menewaskan 32.552 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas. (France24/Z-3)
Prancis akan menjadi kekuatan Eropa paling signifikan yang mengakui negara Palestina dan yang pertama di antara negara-negara demokrasi kaya G7 yang melakukannya.
PEMERINTAH Indonesia menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menyatakan niat untuk mengakui Negara Palestina.
PERDANA Menteri Kanada Mark Carney mengumumkan bahwa negaranya berencana untuk mengakui Negara Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Prancis jadi negara berkekuatan besar pertama di Eropa yang menyatakan secara terbuka niatnya mengakui Palestina.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia kembali menekankan pentingnya rencana politik yang adil dan menyeluruh dengan solusi dua negara, Israel dan Palestina.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri bisa melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait seperti Aceh sebelum mengeluarkan keputusan menteri,
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Para menteri ini dinilai memiliki kejelasan arah kebijakan, tata kelola yang efisien, serta gaya kepemimpinan yang responsif dan komunikatif.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati akhirnya memberi komentar terkait dirinya yang diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Ia mengatakan tetap bekerja.
Jika pemerintah tetap melakukan efisiensi, maka kementerian atau lembaga yang disasar adalah sektor nonteknis atau tidak terkait pelayanan publik
Ultimatum Prabowo itu senada dengan sigi yang dilakukan Kedia Kopi terkait persepsi publik terhadap 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved