Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Iran menggunakan hak suara mereka, Jumat (1/3), untuk memilih anggota parlemen dan badan ulama, di tengah kekhawatiran minimnya partisipasi warga dan kelompok konservatif diperkirakan akan semakin berkuasa.
Pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei menjadi yang pertama menggunakan hak suaranya di sebuah TPS di Teheran.
Pemilu itu merupakan yang pertama di Iran sejak demonstrasi besar memprotes kematian Mahsa Amini setelah dia ditangkap karena dianggap melanggar aturan berpakaian ketat bagi perempuan.
Baca juga : Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen
Sejak pemilu terakhir, Iran telah terpengaruh oleh sanksi internasional yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.
Lebih dari 61 juta orang dari total 85 juta penduduk Iran berhak memilih untuk anggota parlemen serta ulama yang akan duduk di Majelis Ahli, badan yang bertugas memilih pemimpin besar Iran.
Ada kekhawatiran jumlah warga Iran yang menggunakan hak suara mereka akan minim setelah jajak pendapat yang digelar stasiun televisi milik pemerintah menekukan lebih dari separuh responden tidak yakin akan ambil bagian dalam pemilu.
Baca juga : PPP Lolos Parlemen, Mardiono: Kita Kawal Rekapitulasi Hingga Tuntas
"Jika saya memilih, apa yang akan berubah," ujar seorang warga berusia 21 tahun asal Provinsi Kurdistan yang mengaku bernama Hanna. "Para wakil rakyat terpilih tidak pernah memenuhi janji mereka."
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Hashem, warga berusia 32 tahun dari Provinsi Khuzestan.
"Masalahnya, warga tidak puas dengan sistem pemilu karena kondisi politik dan ekonomi Iran saat ini," ungkapnya.
Baca juga : Meta Hapus Akun Instagram dan Facebook Khamenei Iran
Namun, Moradiani dari Teheran, mengaku akan mengikuti ajakan Khameini untuk memilih.
"Pemimpin tertinggi mengatakan ambil bagian dalam pemilu adalah kewajiban, sama seperti salat," katanya.
Pemilihan umum di Iran akan berakhir pada Sabtu (2/3) tengah malam. (AFP/Z-1)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved