Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) bersyukur dan mengapresiasi hasil hitung cepat (quick count) yang terus melakukan proses entri dan pengolahan data hingga Kamis (15/2) pagi.
Lembaga survei Charta Politika mencatatkan perolehan suara Pemilu Legislatif PPP versi hitung cepat berada di posisi 4,04% dengan posisi suara masuk 93,2%. Hasil ini menunjukan, berdasarkan hasil quick count, Partai Persatuan Pembangunan telah lolos ambang batas parlemen.
“Alhamdulillah tentu kita bersyukur, berdasarkan hasil hitung cepat lembaga survey salah satunya Charta Politika menunjukan PPP lolos ambang batas parlemen dengan 4,04%, tentu kita jaga dan kawal rekapitulasi hingga tuntas di KPU,” tegas Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono di sela pemantauan tabulasi internal PPP di kantor DPP PPP Menteng Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga : IHSG Terus Meroket seiring Optimisme PascaPemilu
Tentu hasil ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh elemen Partai berlambang Kabah itu, yang telah berjuang lebih dari satu tahun terakhir, baik dari Majelis Syariah dan Majelis Pertimbangan, Pengurus Harian DPP, DPW hingga DPC dan anak ranting di seluruh Indonesia dan tentunya para calon anggota legislatif di tingkai DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Propinsi dan DPR RI dalam menyosialisasikan PPP kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan pada seluruh kader PPP yang telah bekerja keras, dan juga pada masyarakat yang telah memberi Amanah dan kepercayaan pada PPP, insyaAllah PPP akan menjaga Amanah ini untuk kepentingan umat, bangsa dan negara serta rakyat Indonesia” tambah Mardiono.
Menyikapi posisi perhitungan suara versi quick count di sejumlah Lembaga survey yang menunjukan angka plus minus 0,5% dari ambang batas parlemen, Plt Ketum PPP justru menyemangati seluruh caleg dan kader serta saksi dan relawan untuk bersama-sama mengawal perhitungan suara.
Baca juga : Surya Paloh soal Hitung Cepat: Kita Tunggu Hasil Resmi KPU
DPP PPP pun secara resmi telah menyiapkan pendampingan dan advokasi jika ada caleg yang merasa dirugikan dalam proses perhitungan suara.
“Saya sampaikan bagi caleg PPP di seluruh Indonesia, ini saatnya kita kawal perhitungan suara dan DPP PPP telah menyiapkan perangkat untuk advokasi,” seru Mardiono.
Hitung Cepat belum merupakan hasil akhir sehingga PPP akan terus memperkuat saksi di seluruh wilayah di Indonesia, hingga hasil rekapitulasi manual KPU selesai pada 20 Maret 2024.
Baca juga : Penghitungan Suara belum Usai, Masyarakat Jangan Lengah
“Meski sejumlah hitung cepat menunjukan PPP lolos ambang batas parlemen dan data internal juga menandakan PPP lolos Parliamentary Treshold, Tentu kita masih harus menunggu hasil rekapitulasii KPU yang akan tuntas bulan Maret mendatang kita perkuat saksi di TPS untuk mengawal suara PPP,” pungkas Mardiono. (Z-1)
KETUA KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengingatkan kepada masyarakat bahwa hasil Pilkada DKI Jakarta 2024 yang resmi bakal diumumkan oleh pihaknya.
Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno mengeklaim bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 tersebut menang satu putaran di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Luthfi-Taj Yasin) unggul 59,16% berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan SMRC.
Relawan Jejaring Paguyuban Sunda (RJPS) Pramono Anung-Rano Karno mendirikan posko forum warga di 20 kecamatan DKI Jakarta. Saat ini posko tersebut dikerahkan untuk menjaga suara.
Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno hampir menyentuh 50%.
Hasil quick count pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana cukup mengejutkan dan membuat pasangan calon lainnya harap-harap cemas apakah Pilkada Jakarta berlangsung satu atau dua putaran
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved