Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengajak masyarakat untuk tidak lengah dan terus memantau penghitungan suara pilpres di lapangan. Hitung cepat atau quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak bisa menjadi patokan kemenangan bagi salah satu pasangan calon tertentu.
“Publik yang terlibat sebagai saksi tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh lengah dan lalai karena sebenarnya pemenangnya belum ditentukan,” kata Achmad saat dihubungi, Kamis (15/2).
Ia mengatakan hitung cepat saat ini merupakan upaya melemahkan usaha Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
“Tujuan hitung cepat adalah framing bahwa pemilu sudah selesai,” ucap Achmad.
Selain itu, masyarakat diajak mendukung petugas KPPS menunaikan tugas dengan jujur dan adil. Dengan begitu, nantinya hasil yang muncul adalah betul-betul sesuai pilihan rakyat.
“Mereka harus kerja ekstra serius dan hati-hati karena hasil kerja merekalah yang menentukan siapa menang dan siapa kalah,” tandasnya. (Z-11)
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPU bakal mempelajari secara detail mengenai putusan MK tersebut yang berangkat dari uji materi oleh Perludem selaku pemohon.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved