Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat mengajak masyarakat untuk tidak lengah dan terus memantau penghitungan suara pilpres di lapangan. Hitung cepat atau quick count bukanlah hasil resmi sehingga tidak bisa menjadi patokan kemenangan bagi salah satu pasangan calon tertentu.
“Publik yang terlibat sebagai saksi tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh lengah dan lalai karena sebenarnya pemenangnya belum ditentukan,” kata Achmad saat dihubungi, Kamis (15/2).
Ia mengatakan hitung cepat saat ini merupakan upaya melemahkan usaha Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Termasuk, kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Baca juga : Cak Imin: Jangan belum Apa-apa sudah Klaim Kemenangan dan Sujud Syukur
“Tujuan hitung cepat adalah framing bahwa pemilu sudah selesai,” ucap Achmad.
Selain itu, masyarakat diajak mendukung petugas KPPS menunaikan tugas dengan jujur dan adil. Dengan begitu, nantinya hasil yang muncul adalah betul-betul sesuai pilihan rakyat.
“Mereka harus kerja ekstra serius dan hati-hati karena hasil kerja merekalah yang menentukan siapa menang dan siapa kalah,” tandasnya. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved