Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Mouliza Donna Sweinstani mengungkapkan pengajuan hak angket kecurangan pemilu membutuhkan dukungan politik yang kuat di parlemen. Perlu ada konsolidasi kekuatan politik dari partai politik (parpol) yang ada di DPR RI.

"Untuk mengajukan hak angket ini membutuhkan rekomendasi politik yang kuat karena kalau misalnya kemarin Pak Surya Paloh saja sudah dipanggil Jokowi. Ini apakah soliditas untuk mengajukan hak angket bisa terjadi atau tidak, mengingat satu pihak sudah diundang meski kita tidak tahu agendanya apa," ujar Mouliza kepada Media Indonesia, Rabu (21/2).

Menurutnya, wacana hak angket perlu diapresiasi. Bagaimana pun hal itu merupakan hak dan fungsi DPR. Bahkan dia menilai wacana tersebut menarik untuk dilanjutkan karena terkait dengan integritas penyelenggara pemilu yang memang sejauh ini menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Baca juga : Pengamat Nilai Parlemen Perlu Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu

"Pada prinsipnya kalau diajukan hak angket atau hak interpelasi sangat baik tapi itu tadi harus ada konsolidasi kekuatan politik yang kuat di DPR. Karena parpol ini menjadi bagian dari 'kecurangan pemilu' itu kita gak tahu. Dibutuhkan suatu kebulatan sehingga semua anggota dewan berkehendak untuk menggunakan hak angketnya," imbuhnya.

Lebih lanjut, Donna mengatakan terkait kecurangan pemilu, itu sebetulnya merupakan ranah hukum pemilu. Kalau memang ingin menggugat, paslon atau pihak-pihak yang dirugikan bisa mengumpulkan bukti-bukti kemudian mengajukannya ke Bawaslu dan mensengketakan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tapi kalau sampai hak angket ini dikeluarkan berarti kan juga mempertanyakan integritas penyelenggara pemilu itu sendiri. Makanya ini cukup menarik ya, danya wacana hak angket itu. Karena memang kalau sampai dilakukan ini baik sekali, artinya demokrasi di Indonesia itu lebih berjalan," kata dia.

Baca juga : Kecurangan Pemilu Marak, DPR Didorong Segera Mengevaluasi Kerja KPU

Sebelumnya, wacana hak angket kecurangan pemilu disampaikan capres pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingat maraknya dugaan kecurangan pemilu kali ini. (Z-11)