Dewan Keamanan PBB Ungkapkan Keprihatinan atas Eskalasi Kekerasan di Kongo

DEWAN Keamanan (DK) PBB mengungkapkan keprihatinan terkait "eskalasi kekerasan" di bagian timur Republik Demokratik Kongo (RDC) pada Senin, mengutuk serangan yang dilancarkan awal bulan ini oleh pemberontak M23 di dekat kota Goma.

Bentrokan telah meningkat belakangan ini antara M23 dan tentara Kongo.

RDC, PBB, dan negara-negara Barat mengatakan Rwanda mendukung para pemberontak dalam upaya untuk mengendalikan sumber daya mineral yang luas, tuduhan yang dibantah Kigali.

Baca juga : PBB Setujui Misi Kenya untuk Membantu Stabilitas di Haiti

"Anggota Dewan Keamanan, yang bertemu pada Senin untuk membahas masalah ini, mengulangi kecaman mereka terhadap semua kelompok bersenjata yang beroperasi di negara itu. Mereka menyatakan keprihatinan terhadap eskalasi kekerasan dan ketegangan yang berkelanjutan di wilayah tersebut," menurut pernyataan yang dibacakan oleh Duta Besar Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett.

Anggota Dewan Keamanan juga secara khusus mengutuk serangan M23, yang diluncurkan pada 7 Februari, kata Rodrigues-Birkett.

"Mereka mengulangi dukungan penuh mereka terhadap kedaulatan, kesatuan, dan integritas teritorial RDC."

Baca juga : Belasan Warga Sipil Sudan Tewas dalam Pertempuran di Darfur

M23 telah merebut sebagian besar wilayah di provinsi Kivu Utara sejak muncul dari dormansi pada akhir 2021, di daerah yang dilanda kekerasan selama beberapa dekade setelah perang regional pada 1990-an.

Puncak ketegangan yang paling baru telah mendorong ribuan warga sipil untuk melarikan diri dari kota Sake, di jalur menuju Goma, ibu kota provinsi Kivu Utara.

Menurut dokumen PBB yang dilihat AFP pada Senin, tentara Rwanda menggunakan senjata canggih seperti rudal permukaan-ke-udara untuk mendukung M23.

Baca juga : Bikin Geger! Tentara Bela Diri Jepang Tembak Tiga Rekannya Sendiri

Sebuah "misi diduga Angkatan Pertahanan Rwanda (RDF) rudal permukaan-ke-udara mobile (SAM)" ditembakkan ke drone observasi PBB pada hari Rabu lalu tanpa mengenainya, demikian laporan rahasia tersebut menyebutkan.

Pasukan PBB telah berada di RDC selama hampir 25 tahun, namun dituduh gagal melindungi warga sipil dari kelompok bersenjata.

Dewan Keamanan PBB memutuskan pada bulan Desember untuk menyetujui tuntutan Kinshasa untuk penarikan meskipun situasinya sangat tidak stabil. (AFP/Z-3)