Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Argentina menunda pemungutan suara mengenai RUU tersebut karena partai pengusing Milei, La Libertad Avanza (LLA) meminta skorsing. “Alasannya para gubernur (provinsi) tidak menepati janji,” kata Pemimpin Faksi Partai yang berkuasa itu Oscar Zago.
Rancangan aturan ini akan dikirim kembali ke komite untuk dibahas lebih lanjut, kata Zago, sambil menyangkal bahwa langkah tersebut merupakan kegagalan Milei. Kabar buruk ini muncul saat Milei dalam perjalan ke Israel.
“Program pemerintah kami dipilih oleh 56% warga Argentina dan kami tidak bersedia menegosiasikannya dengan mereka yang menghancurkan negara ini,” tulis Milei di platform media sosial X.
Baca juga : Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, Tarik Kembali Langkah Fiskal dari Omnibus Bill
Dia mengatakan tidak mudah mengubah sistem di tengah para politisi memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat Argentina. Pada Selasa (6/2), para anggota parlemen melanjutkan pemeriksaan RUU omnibus law karya Milei itu yang disebut banyak menyentuh ranah publik dan pribadi.
Awalnya, omnibus law tersebut memuat 660 ketentuan yang mencakup aturan perekonomian, perdagangan, kebudayaan, hukum pidana, hingga klub sepak bola. Namun kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Milei pada awalnya menang atas RUU itu dengan para deputi menyetujui prinsip kekuasaan yang didelegasikan kepada eksekutif selama satu tahun, dan membuat UU melalui dekrit atas nama urgensi ekonomi.
Baca juga : Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia, Dilandasi Politik Bebas Aktif
Namun malam harinya, menjelang voting RUU tersebut oposisi menginginkan lebih banyak revisi. Itu seperti reformasi yang berkaitan dengan privatisasi perusahaan negara atau distribusi sumber daya negara.
Milei meraih kemenangan gemilang dalam pemilu pada Oktober, memicu gelombang kemarahan atas krisis ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade di negara Amerika Selatan tersebut. Inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% dan tingkat kemiskinan mencapai 40%. (AFP/M-3)
Baca juga : Tugas Berat dan Dilema Milei
Dalam konfigurasi tersebut, Perludem menilai jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka hasil Pilkada berpotensi terkunci sejak awal.
Yusril berpandangan pilkada tidak langsung melalui DPRD justru selaras dengan falsafah kedaulatan rakyat, sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.
PDIP yang konsisten menolak usulan pilkada dipilih DPRD akan mendapatkan nilai tambah di mata publik.
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyitaan 4-5 juta hektare lahan sawit ilegal pada 2026, melengkapi 4 juta hektare yang telah disita sebelumnya.
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Presiden Prabowo Subianto sukses memperkuat diplomasi ekonomi global lewat kunjungan beruntun Presiden Brasil dan Afrika Selatan.
Penunjukan menteri yang merupakan sosok dekat secara personal dengan Presiden Prabowo bisa membawa kelebihan, namun juga mengandung risiko.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved