Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Argentina menunda pemungutan suara mengenai RUU tersebut karena partai pengusing Milei, La Libertad Avanza (LLA) meminta skorsing. “Alasannya para gubernur (provinsi) tidak menepati janji,” kata Pemimpin Faksi Partai yang berkuasa itu Oscar Zago.
Rancangan aturan ini akan dikirim kembali ke komite untuk dibahas lebih lanjut, kata Zago, sambil menyangkal bahwa langkah tersebut merupakan kegagalan Milei. Kabar buruk ini muncul saat Milei dalam perjalan ke Israel.
“Program pemerintah kami dipilih oleh 56% warga Argentina dan kami tidak bersedia menegosiasikannya dengan mereka yang menghancurkan negara ini,” tulis Milei di platform media sosial X.
Baca juga : Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, Tarik Kembali Langkah Fiskal dari Omnibus Bill
Dia mengatakan tidak mudah mengubah sistem di tengah para politisi memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat Argentina. Pada Selasa (6/2), para anggota parlemen melanjutkan pemeriksaan RUU omnibus law karya Milei itu yang disebut banyak menyentuh ranah publik dan pribadi.
Awalnya, omnibus law tersebut memuat 660 ketentuan yang mencakup aturan perekonomian, perdagangan, kebudayaan, hukum pidana, hingga klub sepak bola. Namun kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Milei pada awalnya menang atas RUU itu dengan para deputi menyetujui prinsip kekuasaan yang didelegasikan kepada eksekutif selama satu tahun, dan membuat UU melalui dekrit atas nama urgensi ekonomi.
Baca juga : Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia, Dilandasi Politik Bebas Aktif
Namun malam harinya, menjelang voting RUU tersebut oposisi menginginkan lebih banyak revisi. Itu seperti reformasi yang berkaitan dengan privatisasi perusahaan negara atau distribusi sumber daya negara.
Milei meraih kemenangan gemilang dalam pemilu pada Oktober, memicu gelombang kemarahan atas krisis ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade di negara Amerika Selatan tersebut. Inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% dan tingkat kemiskinan mencapai 40%. (AFP/M-3)
Baca juga : Tugas Berat dan Dilema Milei
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
Babak baru dimulai pada 1 Agustus 2025, saat Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen sebagai bagian dari perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
MEDIA digital, terkhusus platform Twitter atau X, telah menjadi arena utama pertarungan wacana politik mengenai Papua dalam dua pemilu terakhir.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Dalam psikologi, strategi politik wajah ganda dikenal sebagai reverse psychology.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung langkah Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan)
Pengunduran diri Perdana Menteri Sosialis Antonio Costa yang mengejutkan, yang tidak mencalonkan diri kembali, telah membantu Partai Chega.
Kudeta, Konflik, dan Krisis jadi Isu Utama KTT Afrika
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved