Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Argentina menunda pemungutan suara mengenai RUU tersebut karena partai pengusing Milei, La Libertad Avanza (LLA) meminta skorsing. “Alasannya para gubernur (provinsi) tidak menepati janji,” kata Pemimpin Faksi Partai yang berkuasa itu Oscar Zago.
Rancangan aturan ini akan dikirim kembali ke komite untuk dibahas lebih lanjut, kata Zago, sambil menyangkal bahwa langkah tersebut merupakan kegagalan Milei. Kabar buruk ini muncul saat Milei dalam perjalan ke Israel.
“Program pemerintah kami dipilih oleh 56% warga Argentina dan kami tidak bersedia menegosiasikannya dengan mereka yang menghancurkan negara ini,” tulis Milei di platform media sosial X.
Baca juga : Pemerintahan Presiden Argentina, Javier Milei, Tarik Kembali Langkah Fiskal dari Omnibus Bill
Dia mengatakan tidak mudah mengubah sistem di tengah para politisi memperkaya diri dengan mengorbankan rakyat Argentina. Pada Selasa (6/2), para anggota parlemen melanjutkan pemeriksaan RUU omnibus law karya Milei itu yang disebut banyak menyentuh ranah publik dan pribadi.
Awalnya, omnibus law tersebut memuat 660 ketentuan yang mencakup aturan perekonomian, perdagangan, kebudayaan, hukum pidana, hingga klub sepak bola. Namun kini RUU tersebut dikurangi menjadi sekitar 300 pasal.
Milei pada awalnya menang atas RUU itu dengan para deputi menyetujui prinsip kekuasaan yang didelegasikan kepada eksekutif selama satu tahun, dan membuat UU melalui dekrit atas nama urgensi ekonomi.
Baca juga : Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia, Dilandasi Politik Bebas Aktif
Namun malam harinya, menjelang voting RUU tersebut oposisi menginginkan lebih banyak revisi. Itu seperti reformasi yang berkaitan dengan privatisasi perusahaan negara atau distribusi sumber daya negara.
Milei meraih kemenangan gemilang dalam pemilu pada Oktober, memicu gelombang kemarahan atas krisis ekonomi yang terjadi selama beberapa dekade di negara Amerika Selatan tersebut. Inflasi tahunan mencapai lebih dari 200% dan tingkat kemiskinan mencapai 40%. (AFP/M-3)
Baca juga : Tugas Berat dan Dilema Milei
Prabowo juga melantik Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Mahfud mengatakan posisi Polri saat ini merupakan hasil reformasi 1998.
PKB menyebut arah kebijakan tersebut sebagai penerapan ekonomi konstitusi yang berpijak pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menilai, upaya meminimalkan perbedaan pandangan menjadi penting di tengah ketidakpastian politik dan ekonomi global.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
kehadiran Mr J nantinya akan memberikan dampak signifikan bagi perjalanan politik PSI ke depan.
Dalam pertemuan antara Prabowo dengan perwakilan ormas Islam dan sejumlah tokoh muslim, yang jumlahnya sekitar 40 orang lebih, Prabowo menjelaskan alasan Indonesia bergabung BoP.
Dewan Perdamaian Trump
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Presiden Prabowo Subianto sukses memperkuat diplomasi ekonomi global lewat kunjungan beruntun Presiden Brasil dan Afrika Selatan.
Penunjukan menteri yang merupakan sosok dekat secara personal dengan Presiden Prabowo bisa membawa kelebihan, namun juga mengandung risiko.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved