Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
TIDAK ada negara yang dapat berdiri sendiri. Diperlukan hubungan antarnegara untuk mencapai kepentingan. Di era globalisasi saat ini menjalin hubungan antarnegara dapat dilakukan dengan mudah. Politik luar negeri sebuah upaya dalam mencapai kepentingan nasional, menjaga dan memperjuangkan kepentingan negara, menjaga kedamaian dan keamanan, serta sebagai jalur penyelesaian masalah di negara lain.
Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada romawi II Pasal 3 menjelaskan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstituisional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-4.
Guna membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Baca juga: Diplomat Kontroversial AS, Henry Kissinger Tutup Usia
Bebas aktif menjadi sebuah prinsip dari politik luar negeri Indonesia, yang dimaksud “bebas aktif” merupakan politik luar negeri dari mana bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia.
Baca juga: Tugas Berat dan Dilema Milei
Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak salah satu blok dan aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia. Terdapat beberapa tujuan dari politik luar negeri di antaranya:
Dalam buku Dasar Politik Luar Negeri Indonesia yang ditulis oleh Mohammad Hatta, menurutnya ada beberapa tujuan dari politik luar negeri Indonesia.
(Z-3)
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mendukung langkah Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan)
Pengunduran diri Perdana Menteri Sosialis Antonio Costa yang mengejutkan, yang tidak mencalonkan diri kembali, telah membantu Partai Chega.
Kudeta, Konflik, dan Krisis jadi Isu Utama KTT Afrika
FESTIVAL Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII Tahun 2025 di Nusa Tenggara Barat sebagai jembatan diplomasi budaya antara Indonesia dan Turki.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Menurut Gugun, Indonesia dan Saudi Arabia menekankan pentingnya memperluas kemitraan ekonomi dan perdagangan.
SEJUMLAH posisi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk berbagai negara mitra strategis masih kosong hingga saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pakar hubungan internasional.
Bedah buku Mengarungi Jejak Merajut Asa 75 Tahun Indonesia-Tiongkok membahas tentang hubungan Indonesia-Tiongkok.
Seminar ini merupakan bagian dari inisiatif ERIA untuk memperkuat memori institusional Asia Tenggara melalui Leadership Lecture Series.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved