Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
TIDAK ada negara yang dapat berdiri sendiri. Diperlukan hubungan antarnegara untuk mencapai kepentingan. Di era globalisasi saat ini menjalin hubungan antarnegara dapat dilakukan dengan mudah. Politik luar negeri sebuah upaya dalam mencapai kepentingan nasional, menjaga dan memperjuangkan kepentingan negara, menjaga kedamaian dan keamanan, serta sebagai jalur penyelesaian masalah di negara lain.
Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri pada romawi II Pasal 3 menjelaskan pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar. Dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan konstituisional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD 1945 aline ke-4.
Guna membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Baca juga: Diplomat Kontroversial AS, Henry Kissinger Tutup Usia
Bebas aktif menjadi sebuah prinsip dari politik luar negeri Indonesia, yang dimaksud “bebas aktif” merupakan politik luar negeri dari mana bukan politik netral, melainkan politik luar negeri yang bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada satu kekuatan dunia.
Baca juga: Tugas Berat dan Dilema Milei
Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas aktif, tidak memihak salah satu blok dan aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia. Terdapat beberapa tujuan dari politik luar negeri di antaranya:
Dalam buku Dasar Politik Luar Negeri Indonesia yang ditulis oleh Mohammad Hatta, menurutnya ada beberapa tujuan dari politik luar negeri Indonesia.
(Z-3)
Menhan Pakistan Khawaja Asif sebut AS standar ganda: Harusnya tangkap PM Israel Netanyahu sebagai penjahat kemanusiaan, bukan culik Presiden Venezuela Maduro.
Presiden Prabowo Subianto sukses memperkuat diplomasi ekonomi global lewat kunjungan beruntun Presiden Brasil dan Afrika Selatan.
Penunjukan menteri yang merupakan sosok dekat secara personal dengan Presiden Prabowo bisa membawa kelebihan, namun juga mengandung risiko.
PADA tanggal 16 Januari 2025 Menteri Luar Negeri Sugiono telah mengukuhkan kepengurusan Indonesian Council on World Affairs (ICWA).
KEMENTERIAN Pertahanan merespons bergabungnya Indonesia dalam organisasi antarpemerintah BRICS. Politik luar negeri yang dianut Indonesia dinilai bebas aktif.
Perjanjian investasi internasional juga tak selalu mulus untuk dijalankan. Apalagi kondisi perekonomian global bersifat dinamis.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Pimpinan Komisi I DPR RI mengecam keras aksi bintang film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue, yang dinilai melecehkan bendera Merah Putih.
AYIMUN 19th di Bangkok mempertemukan ratusan generasi muda dari 35 negara untuk belajar diplomasi global melalui lima council internasional.
Yuddy Chrisnandi menyoroti lemahnya peran lembaga internasional seperti PBB, OECD, G20, dan IMF, yang kini menghadapi ujian eksistensi dan relevansi di tengah meningkatnya ketegangan global.
Rini Widyantini menyoroti transformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved