Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Senin (18/1), mengabaikan kritik dari kelompok oposisi yang menyebut pemilu di negara itu ilegal saat dia merayakan masa jabatan kelimanya.
Hasina memimpin Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat namun pemerintahannya dikritik karena melakukan berbagai pelangaran HAM dan bersikap keras terhadap kritik.
"Pemilu berjalan dengan bebas dan adil," tegas Hasina kepada wartawan dalam pernyataan pertamanya sejak pemilu digelar, Minggu (7/1), dengan partainya memenangkan tiga perempat kursi di parlemen setelah kelompok oposisi melakukan boikot sehingga pemilu hanya diikuti 41,8% pemilih.
Baca juga: Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Bangladesh Dikriminalisasi
"Jika ada partai yang tidak mau ikut pemilu, hal itu tidak berarti pemilu tidak demokratis," lanjutnya.
Kelompok oposisi Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang para petinggi ditangkapi oleh polisi, menyerukan mogok masal dan menolak berpartisipasi dalam pemilu.
Pemimpin senior BNP Moyeen Khan, menyebut pemilu Bangladesh palsu dan pemerintahan yang terbentuk tidak sah.
Baca juga: 17 Orang Tewas Akibat Tabrakan Kereta Api di Bangladesh
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mengecam pemilu di Bangladesh, namun India menerimanya.
"AS berbagi pandangan par apengamat bahwa pemilu yang digelar tidak bebas dan adil dan kami menyesalkan tidak semua partai bisa ambil bagian," ungkap juru bicara kementerian luar negeri AS Matthew Miller.
Bangladesh menjadi negara Asia Selatan pertama yang menggelar pemilu pada tahun ini. Berikutnya adalah Pakistan dan India. (AFP/Z-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Bangladesh mengirimkan surat resmi ke India, Jumat (21/11), agar menyerahkan Sheikh Hasina, 78, dan mantan Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal, yang juga dijatuhi hukuman mati.
Mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina divonis mati terkait pembunuhan ratusan demonstran.
SEORANG mantan pejabat tinggi Bangladesh melontarkan tuduhan serius terhadap keluarga Clinton dan lembaga pemerintah AS atas jatuhnya Sheikh Hasina.
MANTAN menteri Bangladesh, Mohibul Hasan Chowdhury, angkat bicara perihal kerusuhan besar tahun 2024 yang menjatuhkan Sheikh Hasina.
Penggulingan mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina pada Agustus 2024 bukanlah hasil gejolak rakyat spontan, melainkan bagian dari operasi AS.
Tarique Rahman, putra mantan PM Khaleda Zia sekaligus pemimpin sementara BNP, umumkan akan kembali ke Bangladesh setelah 20 tahun di luar negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved