Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
PERDANA Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Senin (18/1), mengabaikan kritik dari kelompok oposisi yang menyebut pemilu di negara itu ilegal saat dia merayakan masa jabatan kelimanya.
Hasina memimpin Bangladesh mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat namun pemerintahannya dikritik karena melakukan berbagai pelangaran HAM dan bersikap keras terhadap kritik.
"Pemilu berjalan dengan bebas dan adil," tegas Hasina kepada wartawan dalam pernyataan pertamanya sejak pemilu digelar, Minggu (7/1), dengan partainya memenangkan tiga perempat kursi di parlemen setelah kelompok oposisi melakukan boikot sehingga pemilu hanya diikuti 41,8% pemilih.
Baca juga: Peraih Hadiah Nobel Perdamaian Bangladesh Dikriminalisasi
"Jika ada partai yang tidak mau ikut pemilu, hal itu tidak berarti pemilu tidak demokratis," lanjutnya.
Kelompok oposisi Bangladesh, Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), yang para petinggi ditangkapi oleh polisi, menyerukan mogok masal dan menolak berpartisipasi dalam pemilu.
Pemimpin senior BNP Moyeen Khan, menyebut pemilu Bangladesh palsu dan pemerintahan yang terbentuk tidak sah.
Baca juga: 17 Orang Tewas Akibat Tabrakan Kereta Api di Bangladesh
Inggris dan Amerika Serikat (AS) mengecam pemilu di Bangladesh, namun India menerimanya.
"AS berbagi pandangan par apengamat bahwa pemilu yang digelar tidak bebas dan adil dan kami menyesalkan tidak semua partai bisa ambil bagian," ungkap juru bicara kementerian luar negeri AS Matthew Miller.
Bangladesh menjadi negara Asia Selatan pertama yang menggelar pemilu pada tahun ini. Berikutnya adalah Pakistan dan India. (AFP/Z-1)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Mantan Perdana Menteri Sheikh Hasina diadili secara in absentia atas tuduhan kejahatan kemanusiaan di Bangladesh pada Juli 2024.
Investigasi BBC Eye memverifikasi audio mantan PM Bangladesh Sheikh Hasina, yang intruksikan aparat menggunakan senjata redam aksi protes mahasiswa tahun lalu.
Gelombang protes di Bangladesh semakin memanas setelah massa merusak dan membakar rumah keluarga Sheikh Hasina, mantan perdana menteri yang digulingkan tahun lalu.
INDIA diminta segera mengekstradisi Perdana Menteri Bangladesh yang digulingkan, Sheikh Hasina, ke Dhaka.
KEPALA pemerintahan transisi Bangladesh Muhammad Yunus meminta India untuk memastikan mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina tetap diam.
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved