Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MESIR telah memperingatkan Israel bahwa hubungan antar negara akan terputus. Itu jika warga Palestina dari Gaza melarikan diri ke wilayahnya, Gurun Sinai.
Israel mengalihkan genosida di Gaza ke arah selatan, dengan melakukan serangan besar-besaran terhadap kota Khan Younis dan lokasi lainnya. Akibatnya, banyak warga Palestina mengungsi ke Rafah di dekat perbatasan Mesir.
Ribuan orang telah terbunuh dalam serangan Israel dalam sepekan terakhir. Menurut para pejabat intelijen dan militer Mesir mengatakan kepada rekan-rekan Israel mereka bahwa mereka sangat prihatin mengenai dampak operasi militer di Gaza selatan terhadap Mesir.
Baca juga : Yordania: Kegagalan PBB Izinkan Israel Teruskan Genosida di Gaza
Pasalnya aksi itu dapat mengakibatkan pengungsian warga Palestina ke Mesir. Kairo lebih lanjut mengatakan bahwa skenario seperti itu akan memicu krisis serius dalam hubungan diplomatik antara keduanya, yang telah menormalisasi hubungan pada 1979.
Sejak awal kampanye militer Israel pada 7 Oktober, Mesir telah menyatakan keprihatinan bahwa Tel Aviv berupaya mendorong warga Palestina ke Sinai yang berbatasan dengan Gaza.
Baca juga : 28 Bayi Prematur Dievakuasi dari RS Al-Shifa ke Mesir
Kairo telah memantau dengan cermat serangan Israel di Gaza, yang menurut Kairo mengindikasikan tujuan Tel Aviv untuk memaksa warga Palestina lebih dekat ke perbatasan Mesir.
Israel menolak kekhawatiran tersebut, mengklaim bahwa mereka hanya menargetkan Hamas dan bahwa warga Palestina yang terluka dan mencari perawatan medis di Mesir akan diizinkan kembali ke wilayah tersebut.
Komentar tersebut muncul ketika Menteri Luar Negeri Mesir Sameh Shoukry mengatakan bahwa tidak pantas dan bertentangan dengan hukum internasional. "Itu jika warga sipil Palestina dari Gaza dipaksa masuk ke Mesir," katanya di Forum Keamanan Aspen di Washington, D.C, Amerika Serikat.
Shoukry menekankan bahwa warga Palestina yang melarikan diri ke Mesir bukanlah cara yang tepat untuk menangani konflik. Dia menekankan bahwa warga Gaza tidak boleh dihukum dan dipaksa meninggalkan wilayah mereka.
Selain itu, Kepala Layanan Informasi Negara Mesir Diaa Rashwan mengatakan bahwa perpindahan warga Palestina dari Gaza ke Sinai adalah garis merah bagi Mesir. Kairo tidak akan mengizinkannya.
Mesir memainkan peran penting dalam menengahi gencatan senjata selama seminggu antara Hamas dan Israel bulan lalu, meskipun gencatan senjata gagal dan Israel dengan cepat kembali menyerang wilayah tersebut.
Sekitar 85% penduduk Gaza mengungsi, menurut Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Palestina (UNRWA), dengan sekelompok orang bergerak ke arah selatan sebanyak mungkin dalam upaya menghindari serangan Israel yang kejam.
Hampir 17.500 warga Palestina telah tewas akibat pemboman Israel sejak perang dimulai pada 7 Oktober, yang kini telah memasuki bulan ketiga. (The New Arab/Z-4)
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
TERPIDANA kasus kejahatan seksual Jeffrey Epstein mengatakan kepada seorang pengusaha Qatar bahwa Doha perlu 'bernyanyi dan menari' untuk Israel.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved