Evakuasi Tiga WNI Terhambat Penutupan Rafah

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan upaya membawa pulang satu keluarga warga negara Indonesia (WNI) di Jalur Gaza, Palestina, belum berhasil. Penyebabnya karena satu-satunya akses keluar dari Gaza yakni perbatasan Rafah telah ditutup.

"Upaya untuk melakukan evakuasi terhadap satu keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan, kembali belum berhasil. Diperoleh informasi, pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak dimungkinkan dilakukan evakuasi," ungkap Retno dalam pernyataan resmi, Jakarta, Senin (6/11).

Menurut Retno informasi terkini yang diperoleh di Rafah mengungkapkan bahwa sudah dua hari terakhir tidak ada evakuasi. Tetapi pihaknya akan terus berusaha memulangkan WNI di Gaza.

"Kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak, untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik. Saya juga langsung berkomunikasi dengan keluarga WNI Pak Hussein, untuk memberikan semangat dan menyampaikan bahwa kami sedang terus berusaha," paparnya.

Diketahui, terdapat 10 WNI di Gaza dengan tujuh di antaranya ingin dievakuasi dan sisanya tetap tinggal di wilayah itu. Sejauh ini pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri berhasil mengevakuasi empat dari tujuh WNI tersebut dari Gaza, Jumat (3/11).

Baca juga:

> Kemenkes Kirim Bantuan 7 Ton Alat Kesehatan ke Palestina

> Satu Keluarga WNI dari Gaza masih Tunggu Persetujuan Evakuasi

Keempatnya adalah aktivis Gaza Abdillah Onim dan tiga orang anaknya. Sementara tiga lainnya yang diperjuangkan untuk dievakuasi adalah Muhammad Hussein dan dua orang anaknya.

"Kementerian Luar Negeri juga melakukan komunikasi terus dengan tiga relawan MER-C yang berada di sekitar Rumah Sakit Indonesia serta Kantor MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) Jakarta, guna memastikan keselamatan mereka," ungkapnya.

Retno juga menekankan kembali sikap Indonesia terhadap penjajahan dan kebiadaban Israel kepada warga Palestina di Gaza. "Saya juga ingin sekali menyerukan agar Israel menghentikan pembunuhan terhadap warga sipil, dan mentargetkan serangan kepada fasilitas-fasilitas sipil seperti rumah sakit, masjid, dan gereja. Patuhi hukum humaniter internasional. Sekjen PBB pernah mengatakan, di dalam perang pun ada hukumnya," pungkasnya. (Z-6)