Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali memicu perdebatan sengit setelah mengungkap rencana ekspansi militer besar-besaran di Jalur Gaza. Dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan keinginan Israel untuk mengambil kendali penuh atas Gaza demi mengamankan wilayahnya, menyingkirkan Hamas, dan kemudian menyerahkan pemerintahan sipil kepada pihak ketiga yang tidak bermusuhan terhadap Israel.
"Kami tidak ingin memerintah Gaza. Kami ingin menyerahkannya kepada kekuatan Arab," ujar Netanyahu tanpa menyebutkan negara mana yang dimaksud atau seperti apa skema pascaperangnya.
Namun, rencana tersebut menuai penolakan dari berbagai pihak. Penolakan datang dari pimpinan militer Israel, keluarga para sandera, dan sejumlah negara mitra. Mereka khawatir akan semakin besarnya korban jiwa dan keterasingan Israel di panggung internasional.
Laporan media Israel menyebut Kepala Staf Militer, Letnan Jenderal Eyal Zamir, memperingatkan Netanyahu, pendudukan penuh Gaza ibarat “masuk ke dalam jebakan”. Ia menilai langkah itu akan memperburuk risiko terhadap keselamatan sekitar 20 sandera yang diyakini masih hidup, serta membahayakan pasukan Israel yang kini sudah kelelahan setelah perang berkepanjangan.
Kekhawatiran serupa juga datang dari keluarga sandera. Mereka menegaskan satu-satunya jalan untuk menjamin keselamatan para tawanan adalah melalui kesepakatan negosiasi dengan Hamas. Menurut harian Maariv, perkiraan terburuk menyebut bahwa sebagian besar, bahkan mungkin seluruh sandera, bisa tewas dalam serangan militer skala penuh, baik oleh penculik mereka maupun secara tidak sengaja oleh pasukan Israel sendiri.
Divergensi sikap juga terlihat di antara sekutu internasional Israel. Duta Besar Inggris untuk Israel, Simon Walter, menyebut pendudukan penuh Gaza sebagai "kesalahan besar", sekaligus menepis tuduhan pengakuan negara Palestina oleh Inggris adalah bentuk hadiah bagi Hamas.
Sementara itu, Duta Besar AS Mike Huckabee tetap mendukung hak Israel untuk menentukan kebijakannya sendiri. “Bukan tugas kami memberi tahu Israel apa yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan,” ujarnya kepada CBS News.
Meski begitu, Netanyahu hingga kini belum menawarkan visi jelas mengenai masa depan Gaza pascaperang, selain menolak peran Otoritas Palestina, yang saat ini mengelola Tepi Barat dan mengakui keberadaan Israel.
Beberapa analis menilai ancaman pendudukan penuh bisa jadi hanya strategi untuk menekan Hamas agar kembali ke meja perundingan yang telah mandek. Namun, ada juga yang menilai Netanyahu sengaja memperpanjang konflik demi menjaga keberlangsungan koalisi pemerintahannya yang sangat bergantung pada dukungan faksi ultranasionalis.
Dua menteri sayap kanan, Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich, bahkan secara terbuka mendukung pengusiran warga Palestina dari Gaza dan menggantinya dengan pemukim Yahudi, langkah yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan hukum internasional. (BBC/Z-2)
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, Kuncoro Giri Waseso, melakukan pertemuan di Kairo, Mesir pada Ahad (8/2).
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak merespons perihal rencana pengiriman pasukan perdamaian menyusul bergabungnya Indonesia dalam BoP.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
PADA 3 Februari, Presiden RI Prabowo Subianto mengadakan pertemuan tertutup dengan spektrum organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara.
Korban jiwa di Gaza mencapai 72.027 orang. Meski gencatan senjata berlaku sejak Oktober 2025, evakuasi jenazah dan serangan sporadis Israel masih terus memakan korban.
Citra satelit ungkap militer Israel buldoser Pemakaman Perang Gaza. Makam tentara Sekutu PD I & II hancur, memicu kecaman atas penodaan situs bersejarah militer.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
ISRAEL memindahkan blok-blok yang seharusnya menandai garis kendali pascagencatan senjata lebih jauh ke dalam Jalur Gaza. Ini menimbulkan kebingungan di kalangan Palestina.
PARA penasihat Presiden AS tidak sabar menghadapi keberatan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu saat mereka terus mendorong fase kedua dari rencana perdamaian Gaza.
Presiden AS Donald Trump resmi membentuk 'Board of Peace' sebagai bagian dari rencana perdamaian Gaza.
SEKITAR selusin warga Palestina menerima undangan resmi pada Selasa (13/1) untuk bertugas di komite teknokrat yang akan mengelola urusan sehari-hari Jalur Gaza menggantikan Hamas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved