Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPUTUSAN Presiden Yoon Suk-yeol untuk tidak menghadiri upacara peringatan korban kerumunan Itaewon yang dijadwalkan pada hari Minggu (29/30) telah menimbulkan kontroversi dan kritik. Keputusan tersebut telah menjadi pusat perhatian, terutama dari Partai Demokratik Korea (DPK) sebagai partai oposisi utama.
Tragedi Itaewon terjadi pada 29 Oktober tahun lalu selama perayaan Halloween di distrik hiburan Itaewon di Yongsan, Seoul. Sebanyak 159 orang tewas dan banyak lainnya terluka dalam kerumunan yang terjadi di sana. Keputusan presiden untuk tidak menghadiri upacara peringatan ini telah menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam tragedi ini.
Menurut kantor presiden, keputusan ini didasari oleh keyakinan bahwa upacara tersebut memiliki motif politik. Namun, DPK dan partai oposisi lainnya yang berencana menjadi tuan rumah bersama upacara tersebut, menyatakan bahwa ini adalah momen untuk menghormati dan mengenang korban, bukan acara politik.
Baca juga: Mengenang 1 Tahun Tragedi Itaewon, Keluarga Korban Masih Mencari Keadilan
DPK dan beberapa anggota masyarakat, termasuk keluarga korban, telah menyerukan agar presiden hadir dalam upacara tersebut dan memberikan permintaan maaf serta belasungkawa kepada keluarga korban. Mereka menilai bahwa pemerintah bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Sebelumnya, staf presiden awalnya mempertimbangkan kehadiran presiden di tempat umum untuk menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan dan merenungkan pendapat publik. Namun, presiden memutuskan untuk tidak menghadiri upacara tersebut, dengan alasan bahwa itu adalah rapat politik.
Baca juga: Kisah Selamat Dari Tragedi Kerumunan Massa di Itaewon: Sebuah Pengalaman Pribadi
Kontroversi ini telah mengungkapkan perpecahan pendapat di antara partai politik dan masyarakat. Kritik terhadap keputusan ini semakin meningkat, dengan beberapa pihak menyatakan bahwa presiden sedang mempolitikkan tragedi ini dengan menolak menghadiri upacara peringatan.
Upacara peringatan itu sendiri akan dihadiri oleh keluarga korban, partai oposisi termasuk DPK, dan banyak anggota masyarakat yang ingin mengenang korban dan menuntut pertanggungjawaban atas tragedi Itaewon.
Seiring peringatan tragedi ini, masyarakat Korea Selatan terus menuntut kejelasan dan pertanggungjawaban pemerintah terkait insiden Itaewon yang tragis ini. Mereka berharap bahwa pemerintah akan menjelaskan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencegah insiden serupa di masa depan dan menghormati dan mengenang para korban.
Pertanyaan tentang pertanggungjawaban pemerintah dalam tragedi Itaewon tetap menjadi isu yang belum terselesaikan. Masyarakat dan keluarga korban terus menekan pemerintah untuk memberikan jawaban dan bertanggung jawab atas insiden yang merenggut banyak nyawa ini. Pada saat yang sama, keputusan presiden untuk tidak menghadiri upacara telah memicu perdebatan yang lebih dalam tentang peran pemerintah dalam insiden tersebut dan tanggung jawabnya dalam mengenang para korban.
Seiring peringatan pertama tragedi Itaewon ini, masyarakat Korea Selatan terus berharap agar kejelasan, pertanggungjawaban, dan tindakan konkret akan menjadi bagian dari proses mengenang para korban dan mencegah insiden serupa di masa depan. (Z-10)
Dua tahun lalu, perayaan Halloween di Itaewon, Korea Selatan, berubah menjadi tragedi ketika lebih dari 150 orang meninggal akibat desak-desakan di tengah keramaian.
Perayaan festival adalah bagian dari budaya manusia yang membawa kegembiraan, namun dalam beberapa kasus, peristiwa ini bisa berubah menjadi tragedi.
Banyak kejadian buruk jelang dan pada Halloween. Berikut enam kejadian yang terjadi jelang perayaan musim gugur itu.
Keluarga korban tragedi kerumunan maut Itaewon, Korea Selatan, bersama dengan kelompok warga setempat, menggelar demonstrasi pada Sabtu (28/10) pagi di Taman Gwangju, Gwangju.
Pyongyang telah menolak tawaran rekonsiliasi terbaru dari Korsel, sekaligus membantah klaim militer Seoul bahwa Korut telah mencopot beberapa pengeras suara propaganda.
Eks ibu negara Korea Selatan, Kim Keon Hee, ditangkap atas tuduhan manipulasi saham dan korupsi.
Pemerintah Indonesia terus berupaya menggaet investor asal Korea Selatan. Langkah teranyar dilakukan melalui penyelenggaraan Gwangyang Business Forum 2025.
Son akan segera menandatangani kontrak dengan LAFC dengan nilai transfer mencapai 26 juta dolar Amerika atau sekitar Rp416 miliar.
KEMENTERIAN Pertahanan Korea Selatan pada Senin (4/8) mulai membongkar pengeras suara yang selama ini digunakan untuk menyiarkan lagu-lagu K-pop dan berita ke wilayah Korea Utara.
Meskipun kedua negara secara teknis masih berperang, Presiden Lee berupaya meredakan ketegangan dan menghidupkan kembali dialog yang telah lama terhenti dengan Korea Utara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved