Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEJABAT Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), yang terlibat dalam transfer senjata ke sekutu AS selama 11 tahun, Josh Paul, mengundurkan diri. Dia memprotes keputusan Washington untuk meningkatkan bantuan militer ke Israel.
Direktur Biro Urusan Politik-Militer Departemen Luar Negeri AS itu mengatakan perang di Gaza, yang didukung AS, akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi Palestina juga Israel.
Paul, dalam sebuah catatan yang dipublikasikan secara daring, Rabu (18/10), menulis bahwa pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukan Washington selama beberapa dekade.
Baca juga: Jerman Umumkan Bantuan Senilai 50 Juta Euro untuk Warga Sipil Gaza
“Respon yang diambil Israel dan juga dukungan AS terhadap respons tersebut dan status quo pendudukan, hanya akan menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi rakyat Israel dan Palestina,” tulisnya.
Dia mengkhawatirkan AS akan mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukan dalam beberapa dekade terakhir. Paul pun menolak menjadi bagian dari kesalahan ini.
Ia menambahkan dukungan buta untuk satu pihak oleh pemerintahan Biden mengarah pada pengambilan kebijakan yang tidak tepat sasaran. Berpandangan sempit, destruktif, tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut dunia.
Baca juga: Israel Ledakkan Gereja yang Jadi Lokasi Pengungsian Warga Gaza
“Saya tahu hal ini bukannya tanpa kompleksitas moral dan kompromi moral. Saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan tetap tinggal selama saya merasa kerugian yang mungkin saya timbulkan tidak sebanding dengan kebaikan yang dapat saya lakukan,” tulis Paul, yang terlibat dalam transfer senjata ke sekutu AS itu selama lebih dari 11 tahun.
Dia mengaku keluar dari tempat kerjanya itu karena meyakini pemberian bantuan untuk Israel tidak akan menimbulkan perdamaian, melainkan sebaliknya.
"Saya keluar hari ini karena saya percaya bahwa dalam upaya kita saat ini sehubungan dengan penyediaan senjata mematikan yang berkelanjutan bahkan diperluas dan dipercepat kepada Israel, saya telah mencapai titik jenuh dari kesepakatan itu,” katanya.
Dalam sebuah wawancara dengan The New York Times, Paul juga mengatakan memberi persenjataan kepada Israel untuk membunuh satu generasi musuh, hanya akan menciptakan generasi musuh baru. Pada akhirnya itu tidak menguntungkan kepentingan AS.
“Hal ini mengarah pada keinginan untuk menerapkan keamanan dengan cara apa pun, termasuk kerugian yang harus ditanggung oleh penduduk sipil Palestina. Dan hal itu pada akhirnya tidak mengarah pada keamanan,” katanya.
Hamas, kelompok bersenjata yang menguasai Gaza, menyerang Israel selatan pada 7 Oktober, memicu pembalasan Israel terhadap wilayah kantong Palestina yang terkepung. Kekerasan tersebut telah menewaskan sedikitnya 1.400 orang di Israel dan hampir 3.500 orang di Gaza.
Biden mengunjungi Israel pada Rabu (18/10), menunjukkan dukungan dan memberinya lampu hijau untuk bertindak sesuai keinginan Israel di Gaza. (Aljazeera/Z-1)
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved