Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
LEGISLATOR yang tunduk pada Korea Utara telah secara resmi menyematkan status negara sebagai kekuatan senjata nuklir dalam konstitusi.
"Pemimpin Kim Jong Un menyatakan kebijakan pembangunan kekuatan nuklir Korea Utara telah dibuat sebagai hukum dasar negara yang bersifat permanen, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun," dalam pertemuan Majelis Rakyat Negara yang diselenggarakan pada Selasa dan Rabu, menurut laporan agensi berita KCNA.
Tahun lalu, majelis telah mengesahkan undang-undang yang menyatakan Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir. Kim mengatakan status ini tidak dapat dibalik. Undang-undang baru tersebut juga mengizinkan penggunaan senjata nuklir secara pre-emptif.
Baca juga: Rusia Tunjukkan Rudal Kinzhal dan Pesawat Pengebom Nuklir kepada Kim Jong Un
Tindakan ini semakin meredupkan harapan akan denuklirisasi di wilayah tersebut, sementara ketegangan antara Korea Utara dan negara-negara seperti Korea Selatan dan Amerika Serikat semakin meningkat. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa Korea Utara mungkin akan melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak tahun 2017. Hingga saat ini, mereka telah melakukan enam uji coba nuklir sejak tahun 2006.
Kim juga menyebut bahwa Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang telah membentuk "aliantri militer segitiga" yang "akhirnya menghasilkan munculnya 'NATO versi Asia'," yang menurutnya merupakan akar penyebab perang dan agresi.
Baca juga: Prajurit AS Bahagia Setelah Dibebaskan oleh Korea Utara
Korea Utara telah melakukan serangkaian uji coba senjata yang melanggar aturan internasional sepanjang tahun ini. Pada September, mereka meluncurkan dua peluru kendali balistik jarak pendek. Selain itu, mereka juga telah mencoba meluncurkan satelit mata-mata, namun upaya tersebut gagal.
Hubungan antara dua Korea berada pada titik terendah dalam beberapa tahun, dan diplomasi untuk mencapai denuklirisasi Korea Utara masih terhenti setelah serangkaian upaya yang gagal.
Penting untuk dicatat bahwa situasi ini menciptakan ketidakpastian dan kerentanan di kawasan tersebut, yang perlu diwaspadai oleh komunitas internasional. (AFP/Z-3)
INDIA dan Pakistan kembali terlibat dalam saling tuduh, kali ini terkait pengelolaan senjata nuklir. Ketegangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah gencatan senjata
Militer India mengatakan serangan itu hanya menargetkan teroris dan kamp pelatihan teroris dua kelompok militan, namun Pakistan membantah hal itu.
Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengutuk serangan India, yang terjadi pada Rabu (7/5) dini hari waktu setempat, dan berjanji bahwa Pakistan akan merespons dengan tegas.
Superkomputer tercepat di dunia, "El Capitan", resmi diluncurkan di Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), California, dengan biaya pembangunan US$600 juta.
Putaran baru konsultasi antara Iran dan Eropa terkait kesepakatan nuklir akan berlangsung pada 13 Januari.
Selama pertemuan dengan mahasiswa di Minsk, Lukashenko membahas keadaan di mana senjata nuklir dapat digunakan untuk melindungi Belarusia dan Rusia.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDIUM Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja untuk kepentingan bangsa
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved