Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden memuji pertukaran lima tahanan dengan Iran. Tetapi Partai Republik mengkritiknya karena kesepakatan itu berisiko secara politik menjelang pemilu 2024.
Gedung Putih membela pertukaran tersebut dengan alasan kelimanya tidak bersalah dan berhasil terbang keluar dari Iran setelah pencairan dana yang diminta Teheran sebesar US$6 miliar. Lima warga Iran yang ditahan di AS juga dibebaskan.
Biden mengatakan akan terus menjatuhkan sanksi pada musuh bebuyutannya, Iran, atas tindakan provokatif mereka dan mengumumkan sanksi baru terhadap mantan presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dan kementerian intelijen.
Baca juga: AS Cairkan Dana Iran Demi Tahanan
“Saat kami merayakan kembalinya orang-orang Amerika ini, kami juga mengenang mereka yang tidak kembali,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.
Sementara itu, Gedung Putih bersikukuh bahwa keputusan yang sulit tersebut tidak melibatkan sikap lunak AS terhadap Teheran, yang dituduh Washington sebagai sponsor utama terorisme di dunia.
Baca juga: US$6 Miliar sudah Ditransfer ke Qatar untuk Pertukaran Tahanan AS-Iran
“Terkadang dalam diplomasi Anda mendapatkan apa yang Anda bisa dapatkan. Saya kira kita tidak harus melihat ini sebagai upaya membangun kepercayaan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Iran,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.
Kirby pekan lalu membantah bahwa pencairan dana sebesar US$6 miliar itu bukan merupakan tebusan dan mengatakan bahwa Iran hanya diperbolehkan menggunakan uang itu untuk makanan atau tujuan kemanusiaan.
Seorang pejabat senior pemerintah AS mengatakan kepada wartawan pada hari Minggu bahwa mereka ingin menghilangkan beberapa mitos tentang kesepakatan tersebut.
"Ini bukan uang pembayar pajak. Ini bukan pembayaran apa pun," kata pejabat yang enggan disebutkan namanya.
Namun Partai Republik sudah mengecam Biden atas kesepakatan tersebut, karena mereka berencana untuk menggeser kandidat Partai Demokrat tersebut dalam pemilihan presiden tahun depan.
“Ini adalah pertukaran sandera sebesar US$6 miliar. Dan coba tebak ke mana mereka akan pergi? Ini akan menjadi operasi proksi teror,” kata Ketua Komite Hubungan Luar Negeri DPR dari Partai Republik Michael McCaul.
Kritik terhadap kesepakatan Iran muncul pada saat yang sulit secara politik bagi Biden, yang menghadapi penyelidikan pemakzulan yang dipimpin Partai Republik atas urusan bisnis putranya, Hunter, sementara Hunter Biden juga didakwa melakukan pelanggaran senjata api federal.
Ditambah dengan penutupan pemerintahan yang akan segera terjadi dan pemogokan pekerja otomotif yang dapat merusak keuntungan ekonomi yang rapuh dari Bidenomics, dan Partai Republik memiliki banyak amunisi.
Para pesaing nominasi utama Partai Republik mengkritisi kesepakatan Iran ketika kesepakatan itu pertama kali muncul pekan lalu pada peringatan serangan teroris 9/11 di AS.
Donald Trump, yang kemungkinan besar akan menjadi kandidat Partai Republik tahun depan, mencap Biden sebagai orang bodoh yang tidak kompeten. “Dia memiliki keberanian untuk mengumumkan kesepakatan buruk ini hari ini, 11 September,” tulis Trump, yang membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran saat masih menjabat, di media sosial.
Mantan calon presiden dari Partai Republik, Mitt Romney, memperingatkan kesepakatan itu dapat menyebabkan lebih banyak penculikan. “Gagasan untuk membayar untuk pembebasan, dalam hal ini, seorang sandera adalah ide yang buruk," kata senator Utah itu.
Kelompok-kelompok pengasingan di Iran memberikan reaksi beragam, beberapa di antaranya mengkritik pertukaran tersebut, namun ada pula yang memujinya.
Satu orang secara khusus berterima kasih kepada Biden: membebaskan tahanan Siamak Namazi. “Saya sangat berterima kasih kepada Presiden Biden dan pemerintahannya, yang harus mengambil beberapa keputusan yang sangat sulit,” kata Namazi dalam sebuah pernyataan. (AFP/Z-3)
Pengamat Timur Tengah, Faisal Assegaf, berbagi pengalaman dramatisnya selama 100 jam ditahan oleh pasukan Kurdi di Suriah pada April 2025.
Konsumen fashion di AS menggugat Hermes karena dianggap enggan menjual tas Birkin tanpa pembelian produk mewah lainnya.
Sebuah petisi kepada Administrasi Makanan dan Obat-obatan AS menyerukan larangan bahan kimia metilen klorida dalam proses dekafinasi kopi karena kekhawatiran terhadap kanker.
Kontroversi aturan berpakaian di pesawat menjadi sorotan di Amerika setelah seorang penumpang menyewa pengacara karena dianggap tidak mematuhi kebijakan pakaian di Delta Air lines.
Sejak diperkenalkannya vaksin HPV di Amerika Serikat pada 2006, terjadi penurunan signifikan infeksi HPV dan pra-kanker serviks pada remaja dan perempuan dewasa muda.
BNI kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong UMKM kopi Indonesia menuju pasar dunia.
Pemilik kapal baru baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret 2016, saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.
KBRI Manila belum bisa memastikan apakah pembajakan kapal berbendera Indonesia itu melibatkan kelompok milisi bersenjata Abu Sayyaf.
Semua informasi terkait penyanderaan itu harus lewat satu pintu yaitu Kemenlu RI di Jakarta.
Langkah konkret pemerintah Indonesia sangat segera diperlukan mengingat, pertama adalah kewajiban negara untuk memberi perlindungan bagi warganya.
KASUS penyanderaan 10 awak tug boat Brahma 12 milik PT Patria Maritim Line hingga kini masih berlangsung. Penyandera yang diduga anggota kelompok Abu Sayyaf tersebut meminta tebusan Rp15 miliar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved