Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
AGENDA ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (21/8) Kapolri teken Memorandum of Understanding (Mou) dengan 6 negara.
Keenam negara itu yaitu Laos, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja, Malaysia. MoU berisikan terkait dengan kerja sama soal pencegahan dan penegakan hukum terhadap kejahatan lintas-negara atau Transnational Crime. Selain itu, penandatangan MoU juga meneken terkait peningkatan pembangunan kapasitas antar-negara.
Dari keenam Nota Kesepahaman tersebut, 3 MoU merupakan kerja sama baru dengan negara Kamboja, Malaysia dan Singapura, sedangkan 3 MoU lainnya merupakan kerja sama perpanjangan dan perluasan kerja sama dengan negara Laos, Thailand dan Vietnam.
Baca juga: Kejahatan Domestik Ikut di Bahas dalam AMMTC Ke-17
MoU baru dilakukan Polri dengan Kepolisian Singapura dalam rangka kerja sama mencegah dan memerangi kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas. MoU antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia dalam rangka kerja sama mencegah dan memerangi kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas.
MoU antara Polri dan Kementerian Dalam Negeri Kamboja dalam rangka kerja sama mencegah dan memerangi kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas. Sedangkan MoU perpanjangan dan perluasan kerjasama adalah MoU antara Polri dan Kementerian Keamanan Publik Laos dalam rangka kerja sama pencegahan dan memerangi kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas
MoU antara Polri dan Polisi Kerajaan Thailand dalam rangka kerja sama pencegahan dan memerangi kejahatan transnasional dan peningkatan kapasitas. Terakhir, kesepakatan Protocol to Amend, tambahan pada MoU antara Pemerintah RI dan Vietnam dalam rangka kerja sama mencengah dan memerangi kejahatan transnasional..
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo resmi membuka proses sidang ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17, Senin (21/8).di Labuan Bajo..
Pada kesempatan itu, Sigit menekankan bahwa pembahasan AMMTC ini harus memiliki semangat untuk terus mengedepankan keamanan dan stabilitas kawasan demi mewujudkan kemakmuran di ASEAN.
Baca juga: 4 Deklarasi Jadi Output AMMTC di Labuan Bajo
"Dalam jalannya diskusi, kita harus selalu mengingat bahwa keamanan rakyat dan stabilitas kawasan menjadi prioritas utama demi mewujudkan kemakmuran bagi ASEAN," kata Sigit dalam sidang AMMTC di Ballroom Hotel Meruorah, Labuan Bajo, NTT, Senin (21/8).
Lebih dalam, Sigit menegaskan, karena memiliki kedekatan geografis, negara di ASEAN saat ini, sama-sama menghadapi musuh bersama yakni kejahatan lintas negara yang tidak mengenal batas negara, kedaulatan negara, dan hukum yang berlaku.
"Guna memperkuat komitmen untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan transnasional, kita harus berpikir dan bertindak sebagai satu komunitas, dengan tetap menghargai hukum dan aturan yang berlaku di masing-masing negara," ucap Sigit. (Z-6)
Dari potensi 5 juta hektare lahan sawit bermasalah, pemerintah telah memverifikasi pelanggaran di 3,7 juta hektare dan menguasai kembali 3,1 juta hektare.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menepis isu yang menyebut dirinya mundur dari Polri setelah dimutasi menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. I
Landasan meutasi mengacu pada Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025 dan Nomor ST/1764/VIII/KEP./2025 tanggal 5 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh As SDM Polri, Inspektur Jenderal Polisi Anwar.
Kepala Negara memberikan arahan agar tindakan tegas diambil terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan penindakan hukum akan dilakukan tanpa pandang bulu, sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Karhutla.
Selain menjadi penguatan branding dan legalitas kemitraan, MoU ini juga akan mengatur pembagian kontribusi dan pendapatan berdasarkan peran masing-masing pihak.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.
MoU itu mencakup pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, dengan penekanan khusus pada sertifikasi halal berbasis teknologi blockchain.
Kawasan industri ini akan dirancang sebagai ekosistem komprehensif berbasis energi bersih.
Kelima kesepakatan ini menjadi landasan kerja sama konkret dalam mendorong ekonomi hijau, ketahanan pangan, dan konektivitas energi lintas batas.
INSTITUT Teknologi Bandung (ITB) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Prasetiya Mulya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved